Perlu Peneliti Bersama Antar Kementerian

23

Surabaya, (bisnssurabaya)
DIAWAL kerja Kabinet Indonesia Maju sekarang, barulah muncul kasus berbelitnya pengadaan dan distribusi beras oleh pemerintah lewat Bulog. Beban psikis dan fisik jelas menimpa Kabulog, Budi Waseso, karena kini setidak-tidak lebih kurang 20.000 ton beras yang “harus dibuang” karena kadaluwarsa dalam Gudang-gudang Depo Logistik (Dolog) di daerah-daerah.

Presiden Joko Widodo/Jokowi, kali ini harus ikut campur. Dalam rapat terbatas Kabinetnya (3/12), menyatakan: “Pengelolaan cadangan beras pemerintah perlu dibenahi, sehingga dapat mengatasi penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan dan dapat mengurangi beaya perawatan.” Dia minta pola baru pengelolaan cadangan beras. Katanya: “ Saya minta regulasi dan managemen diselesaikan dan dibereskan srta dibut pola-pola baru baru dan terobosan baru, sehingga tidak justru menjadi beban bagi Bulog”. Untuk mengetahui sampai di mana carut-marut yang bisa terjadi dalam pengadaan dan distribusi beras nasional itu, Presiden minta data beras dapat saling disesuaikan antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan cadangan beras pemerintah. “Sehingga kita betul-betul memiliki sebuah pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan tentu saja langkah-langkah koreksi dna langkah perbaikan yang kita lakukan.” Demikian pesan Presiden Joko Widodo.
Penerima beban pengumpulan dan penyimpanan beras nasional, Kepala Bulog Budi Waseso, menjelaskan bahwa kini kira-kira 20 ribu ton beras yang “turun mutu” dan akan dilelang dengan “turun harga”. Beras tersebut adalah jenis “turunan beras”, artinya untuk pembuatan tepung, makanan ternak maupun bahan pembuatan ethanol. Meski demikian, harga sebenarnya Rp 8000,-/kg dilelang dengan harga Rp 5000,-/kg. Harga untuk bahan ethanol dijual Rp 1.800/kg. Sedangkan kekurangannya sebesar Rp 3000,-/kg, menjadi tanggungan Kementerian Keuangan. Hal seperti itulah yang membuat Presiden menjadi jengkel.

Menurut Budi Waseso, semula beras-beras itu dipersiapkan untuk program bantuan sosial tahun 2017 yang disimpan di sejumlah gudang Bulog di daerah-daerah. Namun pemberiannya untuk program itu kemudian dibatalkan. Bulog sudah berusaha menjula ke masyarakat, akan tetapi tidak banyak yang terserap, sehingga sisa beras di gudang itu “turun mutu produksinya”. Bulog pun harus melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), di mana disebutkan bahwa CBP harus didisposal (dibuang) apabila telah lampaui batas simpan paling sedikiit 4 bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Urusan pengadaan dan distribusi beras CBP yang dislenggarakan oleh Bulog ternyata tidak lepas didasarkan hasil-hasil dari berbagai riset badan penelitian beberapa Kementerian yang punya sangkut paut dengan pangan nasional kita. Pada tahun lalu dalam Opini ini telah saya tulis yang berkaitan dengan kasus tarik-ulur masalah impor atau tidaknya beras untuk pangan kita akibat pernyataan Mentan dulu, Andi Amran Sulaiman, dikarenakan data penelitian satu dengan lain Kementerian kita yang berbeda-beda.
Saya usulkan untuk kesekain kalinya, agar para Menteri yang berkaitan dengan urusan beras nasional itu (sekurang-kurangnya para Menko dan Menteri yang hadir dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju pada 3 Desember lalu) bersepakat untuk membentuk koordinasi dengan nama apapun, yang intinya secara terpadu menganalisis hasil penelitian dari masing-masing penelitiannya mengenai pola tanam, pengadaan/pengumpulan beras sampaipun dengan pola distribusinya. Jadi dari segala aspek mulai cocok-tanam/agrobisnisnya sampaipun pengumpulan, penyimpanan, kebutuhan masyarakat dan penjualannya. Biarlah para peneliti itu bekerja dan berdebat dalam satu ruangan. Mereka harus bertanggung jawab atas hasil penelitian mereka kepada pemerintah dan rakyat, karena hasil karya mereka yang dijadikan pegangan oleh lembaga/badan dalam urusan beras sebagai pangan nasional dan komoditi perdagangan.

Jadi timbullah pertanyaan kami sebagai rakyat, kalau sudah dilakukan penelitian yang matang, lalu mana yang bisa dianggap rakyat sebagai hasil yang valid? Kalaulah “men-sinergikan’ para peneliti antar Kementerian/Lembaga/Badan itu dianggap sulit, apanya yang sulit? Mereka kan sudah PNS? Apakah dikarenakan ada hambatan disebabkan keberadaan kementerian atau lembaga/badan masing-masing? Ataukah manusia-manusia penelitinya yang masing-masing merasa lebih pintar dari peneliti kalangan lainnya? Perhatikanlah “hasil excellent “ peneliti yang sudah-sudah, sehingga muncul kasus jengkelnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju pada 3 Desember lalu itu! (amak syariffudin)