Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Kabar gembira, bagi pemilik rumah atau nasabah Yayasan Kas Pembangunan (YKP). Sebab, YKP menggandeng Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dan 2 serta Bank Jatim mempermudah pengurusan sertifikasi tanah.

Hal ini cukup membanggakan bagi masyarakat khusus pemilik hunian di YKP tersebut. Apalagi, fasilitas ini hanya dikhususkan seluruh nasabah YKP yang telah melunasi pembayaran angsuran tapi belum memiliki sertifikat tanah.

Ketua Pengurus YKP sekaligus Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu (Yayuk) mengatakan, fasilitas kemudahan ini merupakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Program yang hanya dikhususkan kepada nasabah YKP itu dimulai Jumat (6/12) hingga akhir Desember ini. “Jadi, kami mohon kepada warga untuk memanfaatkan program ini,” kata Yayuk, di Surabaya Kamis (5/12).

Menurut Yayuk, program ini sangat bermanfaat bagi nasabah YKP. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki YKP, ada berbagai masalah yang dihadapi nasabah. Kenapa sampai sekarang masih belum memiliki sertifikat. Salah satunya karena warga keberatan atau menemui kendala dalam beaya proses sertifikasi tanahnya.

“Nah, melalui program ini, apabila ada yang menemui kendala dalam pembeayaan, maka bisa mengajukan skema kredit ke Bank Jatim dengan jangka waktu angsuran 3 tahun,” imbuhnya.

Yayuk menjelaskan, apabila nasabah YKP menghendaki skema kredit ini, maka sertifikat tanah yang terbit itu akan diserahkan dulu kepada Bank Jatim untuk menjadi jaminan. Sedangkan syarat-syarat untuk mengajukan kredit itu adalah buku angsuran YKP Kota Surabaya yang asli dan difotocopi 8 lembar. Misalnya, KTP, kartu keluarga (KK).

Selain itu, harus dilengkapi pula dengan Izin mendirikan bangunan (IMB), SPPT PBB, surat keterangan waris apabila pewaris belum tercantum dalam buku angsuran YKP, perjanjian/akta jual beli notarial apabila pemilik peralihan terakhir belum tercantum dalam buku angsuran YKP Kota Surabaya, dan materai. “Pengumuman ini sudah kami sebarkan ke kecamatan dan kelurahan untuk diteruskan hingga jajaran RT/RW,” tandas mantan kabag hukum pemkot ini.

Sedangkan untuk mempermudah layanan ini, maka berbagai pihak mulai YKP, jajaran Pemkot Surabaya, BPN dan Bank Jatim akan membuka stand di kelurahan-kelurahan yang ada nasabah YKP. Setidaknya, ada 11 kelurahan yang warganya ada nasabah YKP, yaitu Kelurahan Gayungan, Menanggal, Mojo, Kalirungkut, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Kendangsari, Siwalankerto, Tenggilis Mejoyo, Jemur Wonosari dan rungkut kidul. “Jadi, untuk mengurus ini, cukup ke kelurahan saja, tapi kalau mau mengurus ke kantor YKP langsung tidak apa-apa,” tegasnya.

Sementara itu, Bendahara YKP yang juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumartono, mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki YKP, ada sebanyak 2.500 unit yang belum memiliki sertifikat. “Jumlah 2.500 itu dari 11.000 rumah nasabah YKP,” urainya.

Yusron menjelaskan, dari 11 ribu rumah itu, ada beberapa tanahnya yang memang sudah lunas dan mendapatkan sertifikat sah, ada yang sudah lunas tapi belum mendapatkan sertifikat-sertifikat meskipun sudah lama pelunasannya. Selain itu, ada pula yang tanahnya berada di atas surat ijo. Karenanya, dia memastikan bahwa yang boleh masuk dalam program ini adalah nasabah yang sudah lunas tapi belum mendapatkan sertifikat. “Kalau tanahnya aset pemkot atau surat ijo, maka tidak boleh ikut program ini,” kata dia.

Ia menambahkan, program ini memang dikhususkan untuk nasabah YKP dulu. Namun, apabila peminatnya sangat banyak, maka bukan tidak mungkin Pemkot Surabaya akan membuat fasilitas yang sama untuk umum.

“Jadi, bagi nasabah YKP, mohon ini dimanfaatkan dengan baik,” pungkasnya.(ton)