(bisnissurabaya.com) – Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan segera direalisasikan. Kenaikan ini telah diputuskan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden RI No 75 Tahun 2019 soal Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional/JKN.

Pemerintah akan melakukan penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020 itu. Yakni,  kelas 1 dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas 2 dari Rp 51.000, menjadi Rp 110.000, dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan terakhir untuk menjamin layanan JKN terus berkelanjutan.

“Kalau itu dikaji, pemerintah memang baik, Karena pihak rumah sakit berusaha melayani sebaik-baiknya. Kemudian cashflow kita jangan sampai terganggu,” kata Direktur Penunjang Medik RSUD Dr Soetomo, dr Hendrian, pekan lalu. Namun, pihaknya berharap, kenaikan iuran BPJS yang telah diputuskan tersebut tidak digunakan untuk membayar hutang atas tunggakan klaim rumah sakit yang selama ini terus membengkak.

“Jangan sampai kenaikan itu untuk membayar hutang sebelumnya,” pinta Hendrian. Ia mengkawatirkan apabila kenaikan itu justru digunakan membayar hutang. Maka persoalan pembeayaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ke depan akan tetap bermasalah. Untuk menutupi hutang, sebaiknya diambil dari dana talangan.

“Hutang sebelumnya jangan diambil dari kenaikan ini. Namun, gunakan dana talangan dulu,” pinta dr Hendrian. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurut dia, sebaiknya semata-mata hanya untuk memperbaiki tarif layanan ke depan agar maksimal. “Jangan sampai missmatch lagi,” tandasnya. Sementara, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional‎ (DJSN) Tubagus Achmad C, menilai, naiknya iuran BPJS Kesehatan akan berdampak positif dan negatif. Sisi negatifnya, DJSN memiliki mitigasinya.

“Setelah, diberlakukan kenaikan diawal 2020 nanti, akan ada dampaknya yang harus kami peringatkan kepada pemerintah,” kata Tubagus, belum lama ini. Dampak kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan akan menimbulkan lonjakan jumlah peserta non-aktif, berikutnya akan ada penurunan kelas peserta dan calon peserta yang enggan membayar dengan jumlah iuran yang tinggi.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, lanjutnya, BPJS Kesehatan harus memastikan kualitas layanan peserta agar lebih baik. Sebab adanya kenaikan tarif iuran itu akan ada perbaikan arus kas pada BPJS Kesehatan, itu segi positifnya. Untuk penyediaan sarana termasuk peningkatan mutu kesehatan juga harus direalisasikan secara transparan agar tidak ada penggelapan iuran atau dugaan dari dana penghimpunan iuran itu. (ton)