(bisnissurabaya.com) – Pembahasan APBD Jatim  yang sudah dilakukan secara maraton baik Banggar maupun komisi komisi serentak   sejak  9  November   lalu, akhirnya   mampu diselesaikan sesuai   target. Ini sesuai harapan   DPRD Jatim yang mematok  pembahasan  rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD Jatim akan tuntas dan bisa  digedok 22 November  2019  ini. Hasilnya,  Perda  APBD 2020  resmi disahkan oleh DPRD Jatim pada sidang paripurna yang  digelar Jumat(22/11)  . Setelah, sembilan fraksi di DPRD Jatim menyepakati Perda RAPBD . Persetujuan ini kembali dipertegas oleh  Ketua DPRD Jatim Kusnadi, yang memimpin sidang paripurna dengan menawarkan langsung dan mendapat respon seluruh anggota DPRD Jatim secara aklamasi.

Adapun struktur  penyusunan   APBD Jatim Tahun Anggaran 2020  adalah meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 33.028.697.094.110,00. Belanja daerah sebesar Rp 35.196.609.483.734,00,  dari jumlah ini ditemukan defisit sebesar Rp 2.167.912.389.624,00. Sedangkan untuk pembiayaan daerah terdiri dari ;Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 2.203.865.389.624,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 35.953.000.000,00. Sementara Pembiayaan Netto sebesar Rp 2.167.912.389.624,00.

Drs Agus Dono Wibawanto (FPD)

Menurut  Drs Agus Dono Wibawanto M.Hum, jubir Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim,  terdapat  beberapa hal  dalam struktur RAPBD Jatim 2020  yang membutuhkan  perhatian khusus. Yakni,  terdapat pengurangan alokasi anggaran di OPD bidang perekonmian hingga mencapai  40%. Di samping itu penyerapan anggaran sampai triwulan III 2019 juga masih rendah. Bahkan anggarann belanja langsung dalam R-APND 2020 mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun anggaran pada tahun sebelumnya, sebaliknya , anggaran pnyusunan dokumen dalam rangangan anggaran tahun 2020 justru sangat tinggi.

“Kontruksi dan postur R-APBD  mengesankan bahwa orientasi kesejahteran rakyat tampak sekadar utopia secara finansial karena adanya upaya kesejahteraan birokrasi yang lebih diutamakan. Sektor prekonomian dikurangi, program-program  yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang justru  outcome-nya  berkurang  terhadap  upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. OPD yang terkait langsung  dengan  persoalan2 rakyat. Pemprof harusnya  mengevaluasi OPD yang sifatnya antisipatif, usulan secara  utuh bidang kesehatan, pendidikan sudah mencapai batas minimal.  Nah dipemerintahan  periode Jokowi yang kedua ini peninggkatan SDM lebih diutamakan bukan lagi insfrastruktur”, kata anggota Komisi E(Kesra) yang saat ini sedang menpersiapkan  Ujian Terbuka untuk  Prodi S3 jurusan Hukum di Untag 45 Surabaya. Ujian Terbuka merupakan proses akhir untuk mendapatkan gelar Doktor atas bidang keilmuan yang ditekuni .

Pranaya Yudha Mahardika (FPG)

Masih menurut  anggota FPD dari dapil Jatim V(Malang Raya) ini, persoalan SDM  hendaknya  mendapatkan fokus utama, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah  dari produksi  para   petani, peternak maupun nelayan.  Kami berharap pemerintah  turun tangan untuk ikut membuat program yang terintegrasi mulai dari  edukasi, training, pengadaan sarana prasarana untuk mengfasilitasi para petani, peternak, nelayan agar tidak menjual  produknya secara gelondongan. Yang  berkaitan dengan program SDM  untuk menyelesaian masalah dari hulu ke hilir.  UMKM  dan Koperasi harus diperdayakan  secara maksimal.  Baik bank UMKM  maupun  Bank Jatim memberkan ruang untuk  membuka peluang   kredit  mudah. Pemerintah pusat harus turun tangan  untuk ikut  membantu pemprof dalam bidang perbankan  agar  bank bank konvensional ikut menyalurkan kredit KUR. Tidak hanya  akses modal, pengadaan insfrastruktur tapi juga program edukasi/ program yang terintegrasi, mulai akses modal,  jaringan pemasaran, pemerintah harus hadir untuk menekan Indomaret, Alfa agar mau menerima produk UMKM agar tidak kalah dengan produk pabrikan.

“Perda APBD tahun anggaran 2020 yang telah disetujui bersama ini akan dilakukan evaluasi oleh Mendagri. Harapannya evaluasi ini juga  segera selesai sehingga kecepatan belanja agar fungsi government spending segera melakukan fungsi stimulasi kinerja Pembangunan Daerah. Kita menunggu rilis dari depdagri yang akan  melakukan evaluasi. Karena bagaimanapun program program daerah tetap harus linier dengan program pemerintah pusat dan mengkaji ulang visi misi yang disampaikan Gubernur Jawa Timur.” Tutupnya.

H. Muzammil Safii, SH, M.Si

Senada dengan  Agus Dono Wibawanto,  ketua fraksi dan  jubir  Fraksi Nasdem-Hanura,  H. Muzammil Safii, SH, M.Si   yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim mengatakan, APBD 2020 sudah proporsional tapi ada beberapa yang harus didongkrak . Masih dibutuhkan peningkatan peningkatan dan  penajaman penajaman di sektor ekonomi, di antaranya sektor pertanian dan perikanan.  Potens Pertanian Jatim  sangt luar biasa. Sehingga, Gubernur berambisi untuk bisa berswa sembada pangan. Hal ini perlu didukung tapi ada inovasi tehnis  tertentu agar menghasilkan l lebh banyak. Karena kalau mengandalkan kemampuan petani  yng sekarang akan sulit.  Pertama,  peningkatan  profuksi. Kedua, pemerintah ikut  memberikan proteksi  stabilitas harga, dan terakhir,   membentuk koperasi atau badan hukum yang mampu memenej  pemasaran seluruh hasil petani, supaya tidak dikuasai tengkulak.

“Ada beberapa catatan terkait penetapan Perda APBD Jatim TA 2020. Di antaranya, kinerja investasi semester  I 2010 turun  60% dibanding tahun anggaran sebelumnya.. Ini akan berimbas terhadap  rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah Tahun Anggaran 2020. Untuk itu harus diantisipasi dalam hal peningkatan  penanaman modal dan pengembangann UMKM untuk memperkuat kemampuan  daya  beli masyarakat. Alokasi pendanaan untuk sebagian besar urusan pemerintahan pada APBD 2020. FPG sependapat dengan komisi B DPRD Jatim, hendaknya sektor perekonomian mendapat perhatian lebih serius guna mendukung pertumbuhan  ekonomi dan menahan inflasi ” kata Jubir Fraksi Golkar Jatim,  Pranaya Yudha Mahardika yang juga nggota Komisi  B, DPRD Provinsi Jatim yang terpilih dari Dapi III, Pasuruan-Probolinggo.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai penandatangan pengesahan APBD Jatim TA 2020  dan menyatakan terima kasih atas masukan-masukan membangun yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Jatim dan pentingnya untuk saling berkorrdinasi dalam mewujutkan amanah dan tugas dan pengabdian untuk bangsa dan rakyat Jaawa Timur. Ia juga mengatakan pembahasan APBD banyak dilakukan penajaman untuk penyesuaian peta penyempurnaan dalam rangka menghadapi kondisi terbatasnya potensi penerimaan daerah..

“Penyesuaian terhadap anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka implementasi program kegiatan serta OPD yang berfungsi sesuai dengan fungsi pemerintah melalui berbagai kebijakan baik kebijakan alokatif, kebijakan distributif maupun stabilisasi dalam rangka pencapaian target sebagaimana indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada RPJMMD 2019- 2024 dan RKPD tahun 2020,” ujar Khofifah.(nora)