(bisnissurabaya.com) – “Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”. Begitulah gambaran pepatah yang pas untuk menggambarkan situasi yang dihadapi Ami Noer Hayati dan saudara-saudaranya. Sudah lebih dua minggu dia dan saudara-saudarinya bergantian menjaga Ester Aminah, ibunya yang menderita penyakit komplikasi yang dirawat di Rumah Sakit/RS Dr Mochammad Soewandhi Surabaya.

“Ibu saya memiliki riwayat sakit jantung, paru-paru, ginjal, dan liver. Sebelum opname disini, beliau rajin kontrol di Puskesmas Ketabang,” kata putri Ester Aminah, Ami Noer Hayati, kepada Bisnis Surabaya belum lama ini.

Setelah sekian lama dirawat di rumah sakit, pada 9 November 2019 Ester Aminah berpulang ke rahmatullah. Selama dirawat  disana telah berpindah ruangan, mulai dari ICCU, Bougenvile,Teratai, dan MICU, hingga menggunakan obat mahal seperti albumin. Sehingga beaya perawatannya disana mencapai Rp 34 juta.

“Beruntung ibu saya mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional/JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Penerima Bantuan Iuran/PBI. Sehingga beaya yang dikeluarkan 0 rupiah,” jelas perempuan yang tinggal di Keputran Panjunan ini.

Tentu saja keberadaan kartu BPJS PBI yang dimiliki almarhumah Ester Aminah, sangat membantu keluarganya. Andaikata tidak memiliki kartu tersebut, keluarganya pasti harus mengeluarkan beaya yang besarnya mencapai puluhan juta rupiah.

“Setelah mengalami sendiri besarnya beaya di rumah sakit, saya menyadari pentingnya setiap keluarga memiliki kartu BPJS,” tambah perempuan berhijab ini. Ami, juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, BPJS, dan fasilitas kesehatan RS Dr Mochammad Soewandhi, yang telah melakukan tugasnya  dalam melayani pasien secara professional. Namun, penuh rasa kekeluargaan.

Seperti diketahui peserta BPJS Kesehatan ada dua kelompok. Yaitu, peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN yang iurannya dibantu pemerintah sebagai peserta program JKN.

Kedua peserta bukan PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah/PP. Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari, pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, bukan pekerja dan anggota keluarganya. (nanang)