(bisnissurabaya.com) – Pemerintah terus berpikir bagaimana menyusutkan devisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan. Untuk 2019 ini, difisit BPJS Kesehatan diprediksi mencapai Rp 32 triliun. Karena itu, langkah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020 merupakan langkah tepat. Disamping itu, pemerintah juga mengurangi BPJS PBI/penerima bantuan iuran (untuk warga tidak mampu.

Langkah itu dinilai tepat. Misalnya, untuk APBD Surabaya iuran BPJS PBI mendapat pengurangan 40 persen dari jumlah BPJS PBI untuk tahun yang lalu. Kepala Bidang/Kabid SDM Umum dan Komunikasi BPJS Surabaya, Dhani Rahmadian, mengatakan untuk peserta BPJS PBI Surabaya kini jumlahnya hanya 443.882 jiwa. Sebelumnya pada September 2019 berkisar 727.417 jiwa untuk kota Surabaya. “Perhitungan terbaru Oktober 2019 adalah 443.882 jiwa, dan sudah tidak ada penambahan lagi untuk jumlah jiwa yang diikutkan dalam peserta PBI,” kata Dhani Rahmadian, kepada Bisnis Surabaya, pekan lalu.

Selama beberapa tahun terakhir, data yang dikumpulkan pihak BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya yang sebelumnya jumlah peserta PBI diangka 727.417 jiwa. Pada awal, Oktober 2019 pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Surabaya melakukan survei dan memangkas peserta PBI sejumlah 286.880 jiwa.

Peserta Mandiri Untuk kelas 1 sebanyak 127.619, kelas 2 sejumlah 158.719, dan kelas 3 sebesar 262.305 jiwa. Perhitungan awal Oktober 2019 berjumlah 440.500 jiwa, dilanjutkan pada akhir Oktober 2019 Dinsos Surabaya menambahkan kembali kuota berjumlah 3.356 jiwa. Sehingga total peserta PBI kota Surabaya adalah 443.882 jiwa. Pemangkasan tersebut pihak BPJS Kesehatan tidak ikut campur tangan. Karena pemangkasan peserta PBI terbaru dilaksanakan Dinkes dan Dinsos Surabaya.

“Jumlah peserta PBI Daerah (APBD) kami hanya menerima jumlah laporan saja. Sedangkan yang melalukan survei langsung dari pihak Dinkes dan Dinsos. Dan cara mereka melakukan survei tenggang warga yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan peserta PBI kami dari Kesehatan tidak diajak urun rembuk,” tambah Dhani. Sementara, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mengatakan bila benar iuran premi PBI dinaikkan maka jumlah pembayaran warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang awalnya dari Rp  23.000 per orang akan dialokasikan tambahan dana per orang hingga Rp 53.000.

“Iuran yang berasal dari Rp 23.000 itu akan disiapkan dana tambahan menjadi Rp 53.000,” tandas Risma. Dari dasar kepastian tersebut pihaknya menyiapkan alokasi anggaran untuk iuran peserta segmen PBI yang didanai APBD Pemkot Surabaya, angka awal perhitungan batas bawah maksimal jatuh diangka Rp 50.000.  Sisanya Rp 3.000 kemungkinan besar menjadi hak buruh.

“Berdasarkan hitungan kalau sampai Rp 50.000 kekurangannya nanti akan diajukan di PAK, tapi nanti yang buruhkan menjadi berat. Jadi kalau buruh bayarannya kurang lebih Rp 15.000, sisanya akan kita bayar supaya tidak membebani buruh,” tandasnya.Risma menambahkan, mereka yang telah dikategorikan golongan MBR sebenarnya berhak atas APBD. Diantaranya, adalah iuran BPJS kesehatan bagi penduduk Surabaya.

”Asal semuanya untuk manfaat kerakyatan kenapa tidak? Makanya jika memang besok naik, semuanya diperhitungkan matang, ” tegas Risma. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja, mengapresiasikan Pemkot Surabaya. “Point pentingnya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah apalagi yang berpenghasilan rendah pastinya akan banyak terbantu dengan adanya bantuan iuran premi pembayaran dari pemkot atau pemda, ” terang Herman.

“Keinginan kami kalau bisa 100 persen. Jadi semua orang memiliki jaminan kesehatan atau telah menjadi peserta. Jadi, saat mereka sakit minimal kartu KIS bisa digunakan untuk berobat, ” kata Kepala BPJS Kesehatan Surabaya ini. Untuk diketahui, tunggakan yang belum dibayar wilayah Surabaya terhitung hingga 23/10/2019 mencapai 45.482 orang dari total peserta mandiri 547.541 atau kurang lebih 28 persen atau seperempat dari jumlah peserta mandiri.

“Tapi pengalaman biasanya dari Pemkot Surabaya ini tiap bulan selalu ada update, jadi begitu data sudah clear, mereka akan menyampaikannya ke kita, ” imbuhnya. BPJS Kesehatan, lanjut ia, selaku operator dari regulasi pemerintah khususnya Jaminan Kesehatan Nasional/JKN selalu memproses atau mencleaning data. “Supaya data tidak double, atau NIK tidak kosong atau tanggal lahir tidak ada yang salah. Jadi banyak proses yang kita harus lakukan ketika mencocokkan data awal menerima data jika datanya banyak, biasa kita masukkan pada proses migrasi. Tujuan dari itu semua adalah supaya data yang masuk benar-benar valid, ” tegasnya.

Besar harapan BPJS Kesehatan Surabaya untuk selalu bermitra.” Kami berharap mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut, kontinuitas untuk dapat bersilaturahmi bersama Pemkot Surabaya,” pungkasnya. (ton)