Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Polemik kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan masih menjadi sorotan. Bahkan, pelaku industri asuransi komersial menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat mulai berlaku 1 Januari 2020 itu akan membuat peserta beralih ke asuransi swasta. Bisa jadi, masyarakat sebagai peserta dipastikan akan menagih pelayanan lebih prima dari operator program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu.

Muncul isu stigma kepesertaan BPJS Kesehatan hanya dianggap paksaan semata. Yang notabene membuat keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan hanya paksaan pemerintah, tanpa ingin menikmati manfaatnya. Karena, BPJS Kesehatan sifatnya wajib. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody S Dalimunthe, mengatakan, jika pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan masih sama seperti sebelum kenaikan iuran, peserta bisa jadi menambah manfaat layanan kesehatan itu dari asuransi swasta.

Terpenting, baginya BPJS Kesehatan membatasi cakupan penyakit yang ditanggung atau jaminan dasar saja. Misal, penyakit kritis tidak seharusnya ikut dalam daftar pelayanan BPJS Kesehatan. “Dari batasan itu, asuransi swasta tidak akan bersaing dengan BPJS,” kata Dody S Dalimunthe, Senin (2/12). Seperti diketahui, fasilitas BPJS Kesehatan yang ada saat ini, telah mengcover penyakit yang dijamin BPJS Kesehatan lebih banyak ketimbang perusahaan asuransi swasta. Tentu, secara manfaat, BPJS Kesehatan masih menguntungkan masyarakat.

Sementara, perusahaan asuransi kesehatan komersial banyak batasan atau pengecualian. Ada banyak jenis penyakit yang tidak dijamin. Sedangkan, BPJS Kesehatan pengecualiannya sangat sedikit. Namun, berbeda persepsi dikemukakan Anggota DPRD Jatim dr Benyamin Kristianto, menyoal, fasilitas Penerima Bantuan Iuran (PBI) menilai BPJS kesehatan masih melakukan monopoli pelayanan fasilitas kesehatan (faskes).

Sehingga masyarakat miskin hanya mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas. Seharusnya masyarakat mendapat pelayanan yang sama di faskes lainnya, walaupun mereka tidak mampu. “Iurannya itu dibayar pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Mereka mestinya juga mendapat pelayanan yang sama di faskes lainnya,” ujar dr Benyamin Kristianto, yang juga pendiri klinik dr Benyamin di kawasan Juanda Surabaya ini. (ton)