Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Empat pelaku korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) di BRI Kantor Cabang Surabaya Manukan Kulon, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Keempat terdakwa itu yakni Agus Siswanto (debitur), Yano Octavianus Albert Manoppo (debitur), Nanang Lukman Hakim (AAO BRI) dan Lani Kusumawati Hermono (debitur).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya mendakwa mereka dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah dirubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Keempat terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan keuangan negara. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) negara merugi sekitar Rp 9,5 miliar,” kata JPU Kejari Surabaya Hariwiadi Jum’at (29/11).

Modus yang digunakan terdakwa, dengan melakukan pemalsuan identitas debitur, KTP, KSK, SIUP, TDP, surat nikah, debitur palsu, serta adanya rekayasa mark up agunan. Yaitu, penggunanya kredit tidak sesuai dengan pengajuan kredit. Agunan bukan milik penerima kredit tapi milik orang lain.

“Setelah kredit dicairkan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, namun dipakai untuk yang lain. Akhirnya semua fasilitas kredit yang diterima terdakwa berstatus kredit macet atau kolektabilitas lima,” sambungnya.

Hariwiadi, menambahkan, kasus ini berawal pada 2018. Di BRI Cabang Surabaya Manukan Kulon terdapat proses pemberian KMK Ritel Max Co kepada sembilan debitur. Pemberian kredit ini diberikan tersangka Nanang Lukman Hakim, yang saat itu menjadi AAO. Saat proses pemenuhan persyaratan kredit, Nanang Lukman Hakim, bersekongkol dengan tiga terdakwa lainnya untuk membuat kredit fiktif.

“Merekayasa agunan kredit berupa toko atau butik milik orang lain, tapi seolah-olah diakui menjadi milik mereka sendiri. Bahkan terdakwa Lani Kusumawati Hermono berani merubah status pegawai cleaning service dirubah menjadi seorang pemilik usaha panti pijat pada saat pencairan kredi,” imbuh Hariwiadi.

Seteah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim memutuskan persidangan akan dilanjutkan sepekan mendatang. Pengadilan Tipikor memberi kesempatan pada keempat terdakwa untuk mengajukan nota keberatan atas dakwaan atau tidak. (ton)