Bencana Kini Akibat ‘Kacau’ di Musim Lalu

12

Surabaya (bisnissurabaya.com) RASA-rasanya tak pernah selesai derita buat masyarakat kita yang rentan diterpa bencana alam. Musim penghujan datang, meski di kawasan seperti Jawa, agak lambat. Terlebih hujan yang turun di Surabaya (yang bisa disebut “hujan”, bukan gerimis) baru Desember 2019. Kalau tidak disebabkan kemarau “el nino”, biasanya November sudah cukup lebat. Memang kota ini selalu menerima hujan lambat, karena angin yang membawa kandungan air hujan dari laut Jawa dihadang panas dari bumi sepanjang pulau Madura.

Tapi di daerah timur dan tengah, hujan bisa saja turun dengan lebat. Yang berbahaya, justru di musim pancaroba (perpindahan musim dari kemarau ke penghujan atau sebaliknya), angin kencang sampaipun angin puyuh bisa melanda mana saja. Seperti menjelang akhir November, kota Ngawi yang letaknya di tengah wilayah daratan provinsi bagian barat Jawa Timur/Jatim itu diusik angin puyuh dibarengi hujan lebat yang merusak bangunan dan lain-lain milik penduduk.

Bencana alam yang bisa masuk hitungan bencana nasional pada akhir 2019 ini, adalah banjir bandang di kawasan kabupaten Solok Selatan, provinsi Sumatera Barat. Batang-batang pohon asal hutan turun bersama banjir, menghancurkan apa saja yang dilewatinya dan kemudian masuk ke Samodera Hindia. Beberapa jembatan terputus dan lalulintas jelas terganggu. Lebih dari 330 orang mengungsi, sebagian besar dari mereka menderita kerugian karena rumahnya berantakan oleh bebatuan dan batang-batang kayu dari hutan yang dibawa banjir itu.

Perkampungan pun menjadi tuan rumah lumpur bersama berbatuan besar. Beberapa pejabat di kabupaten itu pada ngomong, bahwa banjir bandang dengan kekayuan dan bebatuan itu “diperkirakan” akibat pembalakan hutan di atas pegunungan di kawasan itu. Pihak BKSDA (kalau tak salah) setempat cepat-cepat menyatakan, bahwa instansinya sudah beberapa kali menangkap pembalak hutan. Cuma tidak diceritakan kelanjutan kisahnya, bagaimana penanganan terhadap para pembalak itu selanjutnya.

Suatu contoh atau materi pembelajaran yang perlu disimak pemerintah pusat maupun daerah, dan Pemda Jatim. Bahwa derita masyarakat yang tertimpa bencana alam itu umumnya menerima saja derita dampak bencana alam tersebut, meskipun selalu berharap dibantu pemerintah daerah setempat untuk perbaikan rumahnya yang berantakan.

Di beberapa Pemda, bantuan demikian diberikan, meski tidak bisa mencapai sesuai dengan kerugiannya. Bagi pemerintah daerah, dana bantuan itu berarti pengeluaran anggaran untuk kepentingan bantuan penanggulangan bencana alam. Dari ratusan juta rupiah hingga mungkin bisa mencapai miliaran rupiah. Berarti pengeluaran uang negara. Selalu begitu.

Padahal yang penting, bagaimana berusaha menjaga agar jangan sampai terjadi bencana demikian. Jangan sampai rakyat setempat menderita akibat bencana itu, dan pemerintah (pusat atau daerah) harus mengeluarkan dana yang tidak kecil. Dan selalu terjadi demikian dalam musim penghujan oleh banjir bandang atau musim kemarau yang kering oleh bencana kebakaran.
Salah satu “sumber” bencana banjir bandang seperti yang dinyatakan oleh beberapa pejabat setempat di Sumatera Barat itu, adalah pembalakan liar. Pembalakan liar jelas menghancurkan suatu kawasan di dalam hutan, merusak ekosistem, termasuk sumber kehidupan berbagai satwa di daerah itu. Antara lain, satwa endemik yang dilindungi oleh negara. Pembalakan yang merupakan pembabatan pepohonan hutan mau tidak mau hasilnya harus dibawa para pencuri kayu itu keluar hutan, lalu ada yang mengangkutnya menuju tempat penimbunan, diangkut ke kota atau lokasi penjualannya.

Berarti, tidak mungkin pembalakan liar berdiri sendiri. Ada yang membeayai. Ada cukong yang biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi punya dekking!
Siapa dekking itu? Kiranya kita memaklumi, bahwa tidak mungkin pembalakan liar tanpa didengar dan diketahui oleh aparat setempat. Sebab, hutannya di daerah itu, penjualan kayu gelapnya juga dilakukan di wilayah itu, dan terkadang diketahui cukong pembalaknya adalah orang disitu. Mulai pak lurah, pak camat, pak kapolsek dan tidak luput bapak-bapak yang ada ditingkat kabupaten. Tidak menuduh mereka menerima upeti. Tetapi mereka itu kalau “mendengar” saja, sudah tidak bisa disangkal. Permasalahannya, mereka itu sudah mendengar apalagi tahu, tetapi dengan kewenangan yang dipegangnya, kok mendiamkan saja ada pembalakan hutan itu?
Begitulah “kisah kekacauan” dalam kehidupan sosial ekonomi dan kekuasaan yang banyak terjadi di negara kita. Akhir rangkaian kisah macam itu, lingkungan alam kita rusak, cukong-cukong pembalakan dan para pembalaknya bisa dapat rejeki meski tidak sah tetapi terlindungi oleh mereka yang memegang kekuasaan hukum, dan kisah terakhirnya adalah derita rakyat sebagai akibatnya. Antara lain dampak dari kebakaran hutan dan lahan ataupun banjir bandang ataupun tanah longsor.
Sekelumit rangkaian cerita berikut pengalaman sedih bagi rakyat yang sementara ini masih terjadi di Solok Selatan, dan pasti akan terjadi lagi di beberapa wilayah di negara kita, diharapkan tidak terjadi di Jatim. Akibat dari pembalakan hutan masa lalu (atau juga yang masih terjadi akhir-akhir ini), dimungkinkan membawa bencana banjir bandang kecil atau besar di musim penghujan sekarang. Kalau sampai terjadi, Pemerintah Daerah Provinsi Jatim harus bertindak bukan saja cepat dalam penanggulangannya, akan tetapi cepat pula minta pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas kemungkinan terjadinya kejahatan pembalakan hutan atau lainnya. Para Kepala Daerah di Kabupaten tidak hanya membenarkan dan membantu, akan tetapi harus berani bertindak tegas,– selama tidak terkait-kait –, dan meminta pihak Polres (kalau perlu dengan pihak Kodim) setempat guna bertindak. Sebab, di wilayah kita ini perusakan hutan bukan hanya oleh pembalakan, akan tetapi juga akibat penambangan minyak dan emas secara liar. Berani nggak bertindak? Kami cuma bisa melongok menyaksikan pembuktiannya.
(amak syariffudin)