Ketakutan Ditertibkan BTP di Pertamina

25

Surabaya, (bisnissurabaya.com)- PUBLIK menjadi terheran-heran, bahwa ada sekelompok karyawan BUMN PT Pertamina yang tergabung dalam serikat pekerja atau serikat  buruh, menolak rencana keputusan pemerintah yang akan menempatkan Basuki Tjahaya Purnama (BTP) atau dikenal dengan sebutan “Ahok” selaku Komisaris Utama PT Pesero Pertamina. Berbagai alasan penolakan yang dicari-carinya. Sampaipun lupa, kelompok itu sebagai karyawan negara yang dipimpin oleh pemerintah. Yang keluar ke publik, alasan mereka bukan berdasar pada politik praktis ataupun rasisme. Lalu apa? Ataukah pimpinan dari kelompok itu termasuk kelompok kekuatan politik praktis yang dulu pernah menolak BTP ketika dalam pemilihan Gubernur DKI Jaya? Atau ada kepentingan ataupun ketakutan kalau keputusan Menteri BUMN itu terealisir mengangkat BTP jadi Komisaris Utama PT Pertamina? Pada hal mereka adalah karyawan BUMN. Artinya karyawan pemerintah. Mereka menerima upah maupun beberapa tambahan duit serta fasilitas yang cukup tinggi dari BUMN-nya maupun pemerintah.

Numpang, berkeinginan dianggap populer, berbicaralah Dr Ir Rizal Ramli, MA yang menganggap dirinya sebagai ekonom utama, dengan nada merendahkan kemampuan dan kepopuleran BTP alias Ahok sebagai “ekonom kelas Glodok” dan tidak punya pengalaman mengurusi bidang usaha korporasi. Katanya, agar Jokowi memilih orang lain, karena katanya masih banyak keturunan Tionghoa yang lebih pintar, dan lain-lain. Pernyataan-pernyataan yang penuh sinisme macam itu sering dilakukan Rizal Ramli, yang mungkin menganggap dirinya sejajar dengan ekonom seperti Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yang sudah kelas mendunia ataupun Darwin Nasution, yang mantan Menko Perekonomian dalam Kabinet Kerja dan yang sebelumnya sukses jadi Gubernur Bank Indonesia/BI. Langsung saja muncul reaksi keras dari anggota DPR-RI dan masyarakat pedagang dan pekerjaan lain di Glodok, pasar barang-barang elektronik dan lain-lain di Jakarta itu. Nada orang kelahiran Padang Desember 1954 itu berbau merendahkan ras tertentu. Dendamnya kepada Presiden Jokowi, mau dilimpahkan atas rencana terhadap BTP yang ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir. Masalahnya, Rizal, baru beberapa bulan menjabat jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam Kabinet Kerja pada 16 April 2018, dipecat dari kursi jabatannya. Sebab, langkah kerjanya semau gue dan ngomongnya banyak menyimpang dari tugas sebagai Menko. Dulu, sewaktu masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, dia dijadikan Menteri Koordinator Perekonomian meski tidak lama. Selama menjabat, sama sekali tak muncul prestasi bagi sektor perekonomian negara dan rakyat. Karena tidak punya jabatan lagi, kini kerjanya sebagai “penyulut api kebencian” terhadap pemerintah.

Kalaulah kita tanyakan kepada publik yang peduli keberadaan BUMN, mengenai kesejahteraan bagi karyawan tetap PT Pertamina, kalau dengan niat yang jujur, maka rata-rata bakal menjawab, bahwa mereka serba berkecukupan. Malahan ada yang menerima berkelebihan dalam bentuk duit maupun fasilitas. Beberapa pejabat dan keluarganya dalam setiap tutup tahun selalu disiapkan untuk berlibur alias piknik ke luar negeri. Bisa dari “dana keuntungan Pertamina” atau dana dari “sponsorship rekanan Pertamina””! Tujuan berwisata paling dekat Thailand, Hongkong dan Tokyo. Malahan akhir-akhir ini sudah diarahkan ke negara-negara Eropa Barat seperti ke Inggris, Perancis, Nederland atau ke Amerika Serikat. Publik menganggap, itu adalah hak “kesejahteraan” karyawannya yang sama-sama berkeringatnya dengan karyawan-karyawan BUMN lain dan PNS dalam mengerjakan tugas masing-masing. Hanya karena berkat sumber tambang asal fosil itu saja mereka mengambil untung seperti itu. Yang menjadi pertanyaan publik yang mencermati tingkah laku BUMN tersebut, yakni bahwa dalam lintas operasional dan perdagangannya yang banyak (atau kesemuanya?) dikuasai oleh yang disebut-sebut publik sebagai “Mafia Migas”. Kelompok pelaku kejahatan ekonomi yang mempermainkan lintas impor dan ekspor migas Pertamina, dengan bekerja sama oknum-oknum pejabat yang korup di dalam BUMN tersebut. Sebutan “Mafia Migas” itu sudah lama ada dan sudah lama tidak terberantas bersih, dikarenakan “kesempatan” yang memang diberikan oleh oknum-oknum pejabat yang korup tadi. Mafia Migas bagaikan jaring laba-laba yang bertujuan untuk menjerat management dan operasional BUMN itu. Karenanya mereka terdiri dari tidak hanya beberapa pelaku bisnis gelap, tetapi menjangkau pula tokoh-tokoh politik tertentu dan tokoh-tokoh pemerintahan masa lalu atau masih bercokol dalam pemerintahan sekarang. Kalaulah BTP diberi tugas utama “mengurangi jumlah impor migas”, karena permainan utama Mafia Migas itu adalah disektor itu. Jadi, kita tunggu lagi ketegasan pemerintah mengurangi jaringan Mafia Migas itu!

Jadilah pertanyaan publik yang peduli lintas operasional PT Pertamina, apakah penolakan terhadap BTP itu karena kawatir, karena dia dikenal tukang berantas tindak menyeleweng alias korupsi? Penanganan terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang, selalu dilakukan dia dengan tegas. Hal yang dilakukan dan dikenal masyarakat sejak dia terpilih sebagai Bupati Bangka-Belitung, lalu Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jaya. Tidaklah sembrono kalau Menteri BUMN Erick Thohir, yang terkenal sukses sebagai pemilik dan pimpinan berbagai korporasi itu, lalu dukungan Presiden Jokowi Widodo, yang mantan Gubernur DKI Jaya itu, mempercayakan jabatan Komisaris Utama PT Pertamina kepada BPT.

Terkadang publik merasa heran, bahwa membandingkan perusahaan migas Kerajaan Malaysia, Petronas, yang kalau diukur besarnya jauh lebih besar Pertamina dari Petronas, akan tetapi di gelanggang global (termasuk sponsorship dalam sport, pariwisata, dan dalam tayangan TV luar negeri), masyarakat internasional lebih mengenal Petronas!

Ketika Menteri BUMN pada 22 November menetapkan BTP menjadi Komisaris Utama PT Pertamina dan berada dalam lingkungan Dewan Komisaris untuk mendampingi Dirut PT Pertamina yang baru, Emma Sri Martini, berarti menunjukkan sebagai tindakan pemerintahan yang kuat dan benar. Cuma untuk basa-basinya, Menteri Erick Thohir, minta masyarakat memberi kesempatan kepada Ahok, menjadi Komut itu dan bertugas untuk antara lain mengurangi jumlah impor migas dari luar negeri.

Sebagai anggota masyarakat kami dapat memahami, bahwa penempatan BTP itu adalah demi kebaikan dalam tubuh PT Pertamina. Harus didukung, kalau dia akan menjadi “sapu” guna “bersih-bersih” dalam tubuh BUMN itu. Adapun suara-suara di dalam BUMN itu yang tidak setuju keberadaannya, hendaknya bisa ditelusuri motifnya. Lagi pula, perusahaan itu milik negara. Kalau dulu masih berlaku ketentuan bagi Korpri (Korps Pegawai RI) bagi pegawai/karyawan negara, jelas tindakan mereka itu melanggar disiplin. Sekarang, mereka menganggap serba bebas dalam penerapan demokrasi. Mungkin demi merasa bebas itu, public akan bersimpati pada mereka kalaulah dengan terhormat mengundurkan diri dari PT Pertamina antara lain, lewat pensiun dini. Kalau berani begitu, berarti imbaslah kejadiannya, yakni: merasa hak mereka diabaikan pemerintah yang dikarenakan hak negara/pemerintah mereka abaikan.

Artinya, seumpama sampai keputusan penempatan BTP itu digagalkan atau disabot mereka, berarti negara atau pemerintah dikalahkan oleh oknum-oknum pegawainya sendiri!

Mengapa kami sebagai bagian dari rakyat Indonesia peduli masalah ini? Karena PT Pertamina atau BUMN apapun juga, adalah yang “mengoperasikan” duit negara dan berarti juga duit rakyat. Jadi ikut peduli. Badan Usaha itu bukan milik mereka atau warisan kakeknya sendiri. (amak syariffudin)