Sidoarjo, (bisnissurabaya.com)- Ditengarai para wakil rakyat di DPRD Kab Sidoarjo tidak dilibatkan dalam proses pembangunan rumah sakit. Setelah fakta-fakta terkait tak dilibatkannya wakil rakyat dalam proses awal kerjasama Pemkab Sidoarjo dan PT SMI terungkap, Pansus KPBU DPRD setempat mulai menggeliat.

Sejumlah anggota pansus mulai menggali fakta-fakta lebih dalam dan getol melakukan komunikasi dengan banyak pihak yang terkait dengan skema kerjasama tersebut. Mimik Idayana, salah satu anggota pansus merasa geram dengan konsep skema pembangunan RSD Krian melalui KPBU yang dirasa sangat merugikan rakyat Sidoarjo. Kerugian ditaksir ratusan miliar rupiah jika Bupati dan DPRD Sidoarjo meloloskan skema KPBU dalam proses pembangunan RSD type C di wilayah barat ini.

“Mau bangun rumah sakit type C yg anggarannya tak sampai Rp 200 juta saja kok ribet milih kerjasama dengan badan usaha segala. Apalagi pengembaliannya nanti sampai 10 tahun dan menggerogoti APBD rakyat Sidoarjo senilai lebih dari Rp 1 triliun. Menguntungkan dari sisi mana?” tegas bendahara fraksi Gerindra itu.

Mimik menyayangkan jika skema kerjasama ini dipaksakan segera final, karena dari sisi prosedur hingga besaran nilai pembangunan sampai pengembalian, tidak masuk akal. “Sebagai anggota pansus KPBU saya menolak pembahasan ini dipercepat. Karena banyak dokumen yang masih disimpan dan tidak diketahui bahkan sengaja tidak diberikan sebagai bahan pembahasan pansus oleh pihak eksekutif.

Misalnya dokumen kerjasama Pemkab-PT SMI tahun 2017 lalu, baik anggota dewan lama maupun baru tak mengetahui dokumen tersebut, justru tiba-tiba muncul fasilitasi dari Kementrian Keuangan RI kepada Bupati dan SMI,” terang politisi yang meraup suara terbanyak di dapil 2 Sidoarjo ini. Menurut rencana, pansus KPBU segera finalisasi dan di paripurnakan pada minggu ini. Meski dalam arena FGD senin 17 November lalu muncul fakta2 baru yang disinyalir menjadi pintu pembuka bagi pihak2 terkait terjebak dalam permasalahan hukum.

Pansus KPBU DPRD Sidoarjo sendiri telah terbentuk sejak bulan September 2019, dan telah melakukan kegiatan kunker serta studi banding terkait materi KPBU. Pansus ini dibentuk dengan tujuan awal menggali potensi masalah yg muncul akibat pengajuan permohonan dari Bupati dalam skema pembangungan RSD wilayah barat.

Konsultasi bersama lembaga terkaitpun telah dilakukan termasuk KPK. Akhir minggu lalu, DPRD mengundang berbagai elemen masyarakat dan pemangku kebijakan guna mendengar pendapat dan masukan terkait skema KPBU. Hasilnya, fakta2 baru yg selama ini lolos dari pantauan Pansus KPBU muncul. Sehingga dalam FGD itu sejumlah elemen meminta agar skema KPBU tak diteruskan Bupati karena berpotensi menimbulkan masalah hukum. (rin)