Tulungagung, (bisnissurabaya.com)-Percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bersama Biro Perekonomian, Dinas Perikanan, Asuransi Jasindo dan BPD Jawa Timur/Jatim menyelenggarakan “Business Matching Percepatan Akses Keuangan serta Pelatihan, Literasi dan Inklusi (PETIK) Keuangan” untuk para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Tulungagung.

Dimana, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jatim terbentuk berdasar Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/234/KPTS/2016 pada 30 Maret 2016 silam.

Kepala OJK Regional 4 Jatim, Heru Cahyono, mengatakan, TPAKD Jatim ini merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih Sejahtera.

Pada 2019 TPAKD Jatim memiliki 7 sasaran komoditas prioritas yang akan diberikan pendampingan dan perluasan akses keuangan terutama kepada UMKM. Salah satunya, komoditas ikan patin di Kabupaten Tulungagung.

Ikan patin merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Tulungagung selain gurami, nila dan lele. Produksi ikan patin Kabupaten Tulungagung selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor hingga ke manca negara.

“Ikan patin dari Tulungagung memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dari daerah lain. Hal ini, dibuktikan dengan kualitas dagingnya yang berwarna putih dan tidak bau tanah,” jelas Heru, disela acara, Selasa (19/11).

Pada kegiatan ini, selain direalisasikan akses keuangan kepada pembudidaya ikan patin, juga dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan patin di Kabupaten Tulungagung mengenai perencanaan keuangan, pengenalan kredit modal kerja dan produk asuransi perikanan serta cara budidaya ikan yang baik.

Heru Cahyono, mengharapkan, pencairan kredit kepada pembudidaya ikan patin digunakan untuk tujuan produktif dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas ikan patin, dan tidak digunakan untuk tujuan konsumtif.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2016 bahwa indeks literasi keuangan nasional sebesar 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 67,8 persen.

Jatim memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dari nasional yaitu indeks literasi keuangan sebesar 35,58 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 73,25 persen.

Sementara itu, pada 2019 indeks literasi Jatim meningkat menjadi 48,95 persen dan indeks inklusi keuangan meningkat menjadi 87,96 persen.

Sesuai Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) indeks inklusi keuangan secara nasional ditargetkan sebesar 75 persen pada akhir 2019, sementara indeks literasi keuangan ditargetkan sebesar 35 persen sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

OJK telah melakukan kembali Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2019 yang hasilnya menunjukkan peningkatan yaitu indeks literasi keuangan menjadi sebesar 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan menjadi 76,19 persen. (ton)