Surabaya (bisnissurabaya)MENDENGAR rencana pemerintah agar Pemerintah Daerah/Pemda menggalakkan didirikannya “desa-wisata”, banyak membuat Pemda Provinsi, Kabupaten ataupun Kota segera berancang-ancang atau memulai membuat sebanyak mungkin desa-wisata di daerahnya. Kalau kemudian ternyata, bahwa sesudah ada yang sudah menjadi desa-wisata, tetapi mengapa kok sepi dari pengunjung, sehingga akhirnya lunturlah merk “desa wsiata” yang semula diberikan pada desa bersangkutan.

Sekurang-kurangnya pengunjung alias wisatawan lokal di sekitar provinsi itu saja minat dan jumlahnya sedikit atau jarang yang berkunjung, apalagi yang disebut wisatawan nusantara (wisnus) dan terlebih lagi kalau diharapkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Akhirnya, desa yang diprogramkan sebagai desa-wisata itu pudar dan kembali sebagaimana kehidupan pedesaan sebelumnya.
Untuk “membuat” sesuatu desa menjadi “desa wisata”, tidak cukup berdasar harapan dan perkiraan ataupun “nafsu” dari beberapa orang atau pejabat pemerintahan di daerah itu saja. Sebagai cendekiawan muda, Wakil Gubernur/Wagub Jawa Timur/Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengingatkan (16/11), bahwa keberadaaan desa wisata harus berkelanjutan. Tidak hanya sekedar trend atau jargon semata.

Menurut dia, memperbaruhi sebuah desa menjadi desa wisata tidak semata-mata mengganti sebutannya saja, tetapi diperlukan pemetaan merata, karena setiap desa memiliki potensi sendiri.
Kasarnya, apabila ada ambisi beberapa pejabat pemerintahan Kabupaten/Kota yang kemudian mengeluarkan pernyataan, bahwa di daerahnya terdapat desa-desa wisata, namun, sering pada akhirnya justru menimbulkan rasa kecewa pejabat Pemda tersebut dikarenakan desanya yang dijadikan proyek pemerintah sebagai “desa wisata” itu tidak berkembang sebagai desa yang diprogramkannya.

Kalau terjadi hal seperti itu, jelas bahwa menjadikan sesuatu desa menjadi desa-wisata bukanlah semata-mata atas kemauan dan karena dijadikan proyek Pemda setempat. Sesuatu desa yang kemudian berkembang menjadi sebuah desa-wisata adalah tergantung dari berbagai faktor. Kalau menurut Wagub Jatim itu, antara lain adalah faktor manusia jadi unsur penting. “Selain faktor alam, faktor manusia menjadi roda penggerak perekonomian wilayah desa itu sendiri, sekaligus merubah paradigma potensi sebuah desa.” katanya.

Tidaklah semudah seperti membalikkan telapak tangan untuk menjadikan desa-wisata yang bisa berhasil baik. Antara lain terdapat beberapa syarat dan unsur yang perlu dipertimbangkan oleh Pemda setempat dan terutama oleh Perangkat Desa bersangkutan. Hal-hal yang menurut penulis (mantan wartawan pengamat pariwisata dan direktur Akademi Pariwisata serta pendiri SMK Pariwisata yang masih ada) antara lain adalah:

Minat warga. Untuk menjadikan desanya menjadi desa-wisata itu, bukanlah kehendak (apalagi tekanan) dari pejabat-pejabat di Pemda (Kabupaten/Kota/Kecamatan) setempat. Akan tetapi seharusnya tumbuh dari minat/keinginan warga desa sendiri melalui Rembug Desa, sehingga warga itu harus “belajar” bagaimana agar desa dan lingkungan hidupnya dapat menarik pendatang/wisatawan lokal atau wisnus. Dengan begitu sikapnya terdorong oleh rasa wajib akan kebutuhannya.

Bukannya dipaksa. Pada prinsipnya, bahwa minat warga desa itu untuk menjadikan desanya sebagai desa-wisata, adalah bertujuan untuk peningkatan perekonoimian warga desa itu sendiri. Selain itu, juga bisa disertakan p[emikiran, agar dengan demikian warga desanya akan lebih berpikiran dan berpengetahuan terbuka terhadap situasi dan kondisi lingkungan wilayah dan terlebih lingkup nasional.
Kondisi alam dan lingkungan desa. Faktor alam desa tersebut mampu menarik minat masyarakat dari lain daerah. Antara lain seperti unsur agrobisnisnya; alam bernuansa pegunungan yang unik; sungai air jeram; berdekatan dengan hutan lindung; atau produk-produk pangan dan sandang yang khas; kuliner khas daerah itu yang disukai masyarakat luas ataupun kesenian khas disitu dan lain-lain.

Lingkungan yang diperhatikan, apakah pendatang merasakan memang berada di alam pedesaan yang serba alamiah dan menemukan hal-hal yang khas desa itu (bukan “desa-kota”); tidak ada desa berlingkungan dan berpotensi yang sama dengan desa itu yang letaknya berdekatan; akses jalan yang mudah untuk mencapainya. Kalaulah akses jalan itu agak sulit, akan tetapi bisa dicapai oleh pendatang/ wisatawan dengan mudah. Potensi alam/lingkungan itu harus benar-benar dijaga kelestariannya. Kalaulah ada rekayasa demi kepariwisataan, hendaknya masih lekat erat dengan kondisi istilah “wisata desa”.

Faktor layanan wisata. Apakah sebagian besar (syukur kalau seluruh penduduk) memahami bagaimana berbuat menggambarkan dan berbuat untuk melakukan “pelayanan wisata”, yakni dalam berhadapan dan terutama apabila memberikan layanan (services) terhadap pendatang/ wisatawan. Paling utama adalah sikap ramah tamah/sopan atau sikap kekeluargaan, sehingga wisatawan itu merasa seperti berada di sanak keluarga sendiri. Terutama apabila di desa itu dilakukan layanan jual-beli produk desa bersangkutan. Harus dijaga mutu produknya, harga yang wajar. Demikian pula keamanan jiwa dan harta milik wisatawan harus terjaga serta kebersihan lingkungan desa. Pokoknya, itulah yang tergolong cara layanan secara ramah. Pendek kata menurut pepatah kepariwisataan adalah bagai layanan itu didasarkan pada sikap: “Smile cost nothing, but gives much”. Kalau warga di desa itu tidak punya sikap demikian, jangan berangan-angan desanya menjadi desa-wisata. Kalau perlu, ada beberapa orang yang diajak mengunjungi dan belajar ke desa-desa wisata yang sudah sukses. Masalahnya, daya tarik dalam kepariwisataan secara langsung adalah menyangkut langsung terhadap minat dan sikap manusia yang akan berwisata.

Lalu, sejauh mana status dan peranan yang disebut-sebut selaku cendekiawan sektor kepariwisataan yang disinggung dalam pernyataan Wagub Jatim ketika menghadiri Seminar Nasional Pariwisata 2019 bertema “The Sustainable Tourism in East Java” di Universitas Airlangga (16/11), bahwa akademisi muda khususnya yang bergerak di bidang pariwisata bersama pemerintah yang dapat mewujudkan desa wisata yang kreatif dan inovatif itu? Entah sudah berapa ratus ribu lulusan perguruan tinggi kepariwisataan. Begitu pula lulusan sekolah menengah kejuruan yang berprogram kepariwisataan. Nampaknya mereka lebih mengarah pada pekerjaan sesuai dasar pendidikannya di perhotelan dan beberapa biro perjalanan umum (yang kini sedang kritis) serta perusahaan penerbangan. Sangat sedikit yang diberi kesempatan ikut dalam kelompok pemikir/penggagas untuk perkembangan kepariwisataan di daerah oleh instansi-instansi pemerintahan, terutama Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat.

Kalaulah Seminar yang diadakan di Universitas Airlangga itu dianggap berhasil dan memang memberi inovasi baru dalam lingkup kecil saja,– mengenai pembangunan dan perkembangan desa-wisata,– maka istilah “sustainable tourism” untuk kepariwisataan Jatim itu bisa dibuktikan bisa dibuktikan dengan terjaganya obyek-obyek wisata (nature tourism dan man-made tourism) yang sudah ada untuk masa dekat dan masa jauh. Adalah penting, jangan sampai sesuatu obyek wisata kemudiandicampuri kekuatan politik praktis kelompok maupun kekuatan/kekuasaan bersifat keagamaan. Wisatawan bukan dari satu-dua negara dan tidak datang dari yang beragama satu-dua saja. Mereka serba multi. Bisa belajar bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat Bali menerima mereka. Kerajaan Arab Saudi saja kini sudah “terbuka” pelan-pelan dan membuka untuk obyek berwisata bagi siapapun juga di dunia. (amak syariffudin)