Sidoarjo, (bisnissurabaya.com)- Rencana pembangunan rumah sakit di Krian Sidoarjo penuh polemik. Untuk mencari titik terang DPRD Kabupaten Sidoarjo mengundang berbagai elemen masyarakat. Elemen itu terdiri dari aktivis, baik LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi perempuan, para jajaran eksekutif, legislatif pun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se Kabupaten Sidoarjo. Undangan itu dikemas dalam acara Fokus Group Diskusi (FGD) dengan materi Pembangunan RSD wilayah Barat Sidoarjo.

Tak hanya itu, DPRD Sidoarjo juga mengundang perwakilan Kemenkeu serta PT SMI sebagai partner Pemkab urusan KPBU.

Widagdo, Anggota Fraksi Gerindra mengklarifikasi pernyataan Bupati dengan menyatakan DPRD Sidoarjo tidak pernah menolak pembangunan sarana kesehatan Rumah Sakit Type C di Krian. “Saya kira pembisik Bupati ini ndak benar, karena kita tidak pernah menolak,” sontak peserta FGD yg juga terdiri dari Anggota Pansus memberi aplaus.

Tak berhenti disitu, Rahmat Muhajirin, anggota Komisi III DPR RI yang juga diundang dalam forum tersebut membeberkan fakta2 terkait temuannya soal Bupati mengambil keputusan kerjasama pembangunan RSD Krian tanpa melalui mekanisme dan prosedur pembahasan bersama anggota DPRD Sidoarjo. Bahkan, Rahmat, mengatakan jika persoalan KPBU ini seharusnya tidak lagi menjadi pembahasan karena pada APBD 2019 dan 2020, Pembangunan RSD Krian telah dianggarkan.

“Data sudah di depan saya, anggaran APBD 2019 sudah memuat alokasi pembangunan RSD Krian, begitu juga dalam KUA PPAS 2020 telah ada alokasinya. Untuk itu pembahasan KPBU ini seharusnya sudah tidak ada. Apalagi mekanisme pembangunan melalui skema KPBU jelas-jelas merugikan rakyat Sidoarjo selama 10 tahun kedepan. Kita dipaksa mengembalikan anggaran kepada PT SMI Rp 1 triliun lebih dari anggaran Rp 354 miliar untuk pembangunan RSD Krian yang pada kenyataannya masih mampu dibiayai APBD,” tegas Politisi dari Fraksi Gerindra DPR RI itu. Rahmat melanjutkan, jika skema KPBU ini dipaksakan lolos dan disetujui maka berpotensi melanggar hukum.

Hal senada juga dikhawatirkan Ali Sutjipto, Anggota Pansus KPBU, yang secara tegas minta unsur Forkopimda memberi jaminan hitam diatas putih jika KPBU ini dipaksa disetujui maka 13 orang anggota pansus bebas dari jeratan humum.

“Saya sudah berusia diatas 60 tahun dan tidak mau hidup sia2 didalam penjara. Silahkan jika forkopimda bisa memberi jaminan tersebut maka bisa saja kita menyetujui skema itu,” tandas Ali disambut tepukan peserta.

Tanggapan dari para aktivispun tak kalah diplomatis, Fatihul Faizun alias Paijo Direktur LSM Pusaka menuturkan jika proses kerjasama Pemkab dan KPBU dalam tahapan pra kualifikasi lelang sudah muncul pada website Kementrian Keuangan meski kemudian diketahui hilang setelah dimasalahkan.

“Munculnya ini dalam tahapan lelang jelas merupakan pelanggaran prosedur karena sebelumnya tidak mendapat persetujuan dari Anggota DPRD dan bahkan banyak Anggota yg tidak tahu jika ini sudah masuk dalam lelang pra kualifikasi,” tuturnya. Selain itu, masalah pembebasan lahan peruntukan RSD tersebut pun masih menyisakan sengketa.

Di penghujung diskusi, Rahmat Muhajirin bereaksi keras atas pernyataan Ketua DPRD Sidoarjo Usman yg membacakan pernyataan tertulis bahwa dirinya sanggup bertanggung jawab jika terjadi unsur PMH dalam skema KPBU. Usman dalam penyataan yg dibacakan di depan Forkopimda juga gamblang mengatakan bahwa dirinya sajalah nanti yang akan bertanggung jawab secara hukum jika nantinya KPBU disetujui dan menimbulkan konsekwensi hukum.

“Saya saja yg dihukum Pak Kapolres, Pak Jaksa jangan anggota saya yg di pansus,” tegas Usman disambut gelak tawa forum. Pernyataan ini direspon oleh Rahmat dengan mengatakan dirinya memperingatkan Usman bahwa sebagai Ketua DPRD, Usman berlaku Kolektif Kolegial dan tidak bisa secara hukum mengambil alih tanggung jawab persoalan produk kebijakan yg berimplikasi pada pelanggaran hukum.

Forum yang berakhir pukul 15.30 itu diharapkan menjadi rekomendasi dan pengkayaan materi bagi tim Pansus KPBU yang akan memutus setuju atau tidak skema KPBU digunakan dalam Pembangunan RSD Krian. (rin)