Surabaya,(bisnissurbaya.com)-
Binti Rochma, politisi Partai Golkar ini menjadi terdakwa kasus korupsi dana jasmas. Ia menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya dijerat oleh jaksa penuntut umum/JPU dari Kejari Tanjung Perak dengan pasal berlapis.

JPU Muhammad Fadil, ketika membacakan dakwaan di hadapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Hisbullah Idris, Selasa (19/11), intinya mendakwa mantan anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 melanggar pasal berlapis yang tertuang dalam dakwaan primer dan subsider.

Dalam dakwaan primer, Binti Rochma dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, dalam dakwaan subsider, politikus asal Partai Golkar Surabaya ini didakwa melanggar pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa Binti Rochma selaku anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 baik sendiri dan atau bersama sama Agus Setiawan Jong pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya. Keduanya, telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan pelaksanaan kegiatan dana hibah Pemerintah Kota Surabaya APBD 2016.

JPU menelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan program Jasmas tersebut, terdakwa Binti Rochma, telah bekerjasama dengan Agus Setiawan Jong untuk membuat proyek pengadaan barang.

Dalam kerjasama tersebut, Agus Setiawan Jong telah menyiapkan proposal yang siap disebarkan ke RT dan RW didaerah pemilihan (dapil) terdakwa Binti Rochma.

“Dari proposal tersebut, Agus Setiawan Tjong, menawarkan pembagian keuntungan kepada terdakwa Binti Rochma, sebesar 10 hingga 15 persen dari hasil pelaksanaan kegiatan dana hibah serta membantu pemilihan anggota DPRD Surabaya tahun 2019-2024,” sambung JPU Fadil.

Dalam dakwaan disebutkan, dari ratusan proposal yang diajukan terdakwa Binti Rochma, hanya 28 proposal saja yang lolos verifikasi dari Pemkot Surabaya.
Perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 576.648.576,89.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa Binti Rochma melalui tim penasehat hukumnya yakni Sudiman Sidabuke, mengaku tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. (ton)