Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Keberadaan surat ijo di Surabaya menimbulkan polemik berkepanjangan. Kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Daerah/Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin pemakaian tanah tersebut ditentang habis-habisan oleh para pemilik surat ijo. Pasalnya, mereka merasa memiliki tanah yang mereka tempati selama puluhan tahun sejak beberapa generasi.

“Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya mengklaim bahwa tanah surat ijo sebanyak 48.000 persil adalah asetnya. Tetapi tidak pernah bisa menunjukkan bukti surat kepemilikan yang syah,” kata Ketua Perhimpunan Pemegang Tanah Surat Ijo Surabaya (P2TSIS), H Endung Sutrisno, kepada bisnissurabaya.com belum lama ini.

Para pemegang surat ijo merasa bahwa walaupun 74 tahun Indonesia merdeka, nasib mereka tidak berubah.
Tanah yang mereka tinggali tetap dikuasai penjajah dalam bentuk lain, yaitu, Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya.
Menurut mereka, pemberlakuan pungutan ganda yang diberlakukan kepada masyarakat pemegang surat ijo, yaitu Pajak Bumi Bangunan/PBB dan Retribusi Pemakaian Tanah merupakan perilaku yang sewenang- wenang dan menciderai rasa keadilan.

“Bayangkan satu obyek , dikenai pungutan sampai 2 kali,” jelas mantan anggota DPRD Jawa Timur/Jatim ini.

Perjalanan panjang para pemegang surat ijo, sudah bertahun-tahun mereka lalui, berbagai instansi mereka datangi untuk mencari kejelasan nasib mereka. Mulai lembaga legislatif DPRD Surabaya sampai pemerintah pusat.

Hingga akhirnya mereka berbondong-bondong menyampaikan aspirasi kepada para pahlawan yang telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Mayjen Soengkono Surabaya sembari melakukan tabur bunga.

“Mungkin, ini cara terbaik, suara kami lebih didengar oleh orang yang sudah meninggal daripada yang masih hidup,” tambah warga Pucang Taman ini.

Seiring dengan siklus pergantian kepemimpinan di Surabaya tahun 2020, para pemegang surat ijo berharap kedepan terpilih Walikota yang dapat menuntaskan permasalahan mereka. (nanang)