Pelindo II Sebagai Trade Facilitator

43

Surabaya (bisnissurabaya.com) SAMBIL berjalan perlahan diiringi puluhan awak media massa, Presiden Joko Widodo, berhenti sejenak dan menghadap orang-orang yang mengikutinya. Dengan gerakan tangan yang biasa dilakukan guna menekankan isi pernyataannya, berkata dia: “Di negara maritim ini, laut bukan pemisah daratan. Tetapi sebagai pemersatu pulau-pulau.” Ucapannya pada Mei 2018 itu bukan tanpa sebab. Dia menanggapi keberhasilan rintisan program pelancaran infrastruktur di darat, laut dan udara, yang kali itu dalam programnya mengadakan “Tol Laut”. Kira-kira Joko Widodo bisa memastikan untuk bisa mengeluarkan pernyataannya tersebut, karena meyakini, bahwa selaku sarana “pemersatu daratan” itu dikarenakan keberadaan dan kemampuan sarana transportasi laut dan kemampuan pelabuhan-pelabuhan laut yang menghubungkan satu dengan lain pulau sejak Sabang hingga Merauke.

Pemersatu daratan yang utama bukan dari artian sosiologis saja. Akan tetapi terutama yang berkaitan dengan lalu lintas perekonomian, khususnya dalam proses perdagangan. Karenanya, kalaulah Tol Laut yang berlangsung sekarang mulai dari Pelabuhan Belawan di Medan dan membentang ke timur hingga Dok II Pelabuhan Jayapura di Teluk Cenderawasih, maka pada intinya adalah pada fungsi dan peranan pelabuhan yang berkemampuan tinggi dan modern dalam operasionalnya terhadap masuk dan keluarnya komoditas perdagangan. Yakni dalam penanganan terhadap komoditas impor dan ekspor. Karenanya, Pelabuhan ditinjau dari peranannya dalam pergerakan ekonomi. Di situlah Pelabuhan dinyatakan berperanan sebagai “pendorong perdagangan” (trade facilitator). Bagaikan sauh (jangkar) untuk mengikat satu daratan pulau menjadi tempat perpindahan sosial, ekonomi dan budaya satu pulau dengan lainnya. Demikian juga dalam hubungan internasional negara bersangkutan.
Kalau kita menunjuk Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok di Jakarta seolah pintu gerbang utama keluar masuknya barang-barang dalam lalu lintas perdagangan dunia dari dan ke Indonesia, tak salahlah apabila Pelindo II atau Indonesia Port Corporation II (IPC II) dinyatakan sebagai Pelabuhan Kelas Dunia bagi Indonesia. Bukan ditinjau dari karena keberadaannya di Ibu Kota kita, akan tetapi pola oeprasionalnya yang mengikuti perkembangan modernisasi global.

Sejarah pun mencatat, bahwa Tanjung Priok bukanlah pelabuhan baru. Sejak didirikan dan secara resmi dinyatakan sebagai pelabuhan bernama Pelabuhan Kalapa pada abad ke 5 di bawah kerajaan Tarumanagara dan abad ke 12 berpindah ke kerajaan Sunda, dan namanya menjadi Pelabuhan Sunda Kelapa, sudah berperan sebagai pelabuhan kelas dunia. Para pedagang dengan kapal-kapalnya dari luar negeri berdatangan dari India, Cina, Arab, Inggeris, Portugis dan kelak kemudiannya Belanda. Di era penjajahan Hindia Belanda hingga pendudukan militer Jepang dan awal-awal pemerintahan RI yang berdaulat, Tanjung Priok dikenal sebagai pelabuhan perdagangan dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dikenal sebagai “pelabuhan pangkalan militer”.
Perkembangan maju yang terbawa oleh era globalisasi atau kini lazim disebut era-digitalisasi komunikasi, menjadikan semua operasionalisasi lembaga, badan, perusahaan (terutama yang berhubungan dengan luar negeri) harus berubah total mengikuti perkembangan maju teknologi tersebut.

Ketika otoritas Pelabuhan II Tanjung Priok harus menjadikan dirinya sebagai Pelabuhan Kelas Dunia, maka tidak sekedar pernyataan saja. Sumber daya manusia maupun piranti modern untuk melaksanakannya sebagai pelabuhan kelas dunia harus dipersiapkan dengan cermat. Sebab, negara-negara tetangga yang maju, antara lain seperti Singapore, Malaysia dan Hongkong sudah memodernisir kedua unsur tersebut dalam melakukan layanan kepelabuhannya. Sebab itu, secara bertahap sejak 2016, Pelabuhan II (IPC) menerapkan sistem operasional dengan kinerja dan piranti digital untuk mewujudkan digitalisasi pelabuhan.
Pola kerja yang lama sangat banyak berganti dari yang serba “manual” menjadi yang serba “electronics”, sehingga disebutlah kinerja serba “e”. Urusan IPC pun jadi begitu kompleks. Sudah sampai kepada “luar” kepelabuhan, seperti masalah perkapalan (shipping), seperti masalah jangka waktu atau jadual kedatangan, bongkar-muat, keberangkatan kapal itu, pernyataan pengamanan pelayaran, sampaipun urusan di luar pagar pelabuhan. Yakni urusan transportasi darat dari keberadaan sarana transportasi yang bertugas untuk membawa masuk komoditas angkutan ke dalam pelabuhan untuk dijadikan komoditas ekspor sampaipun angkutan yang menerima komoditas impor yang dibawa alat-alat transportasi itu dalam bentuk peti-kemas. Dengan begitu, sekaligus menjadi pelaksana integrasi kepelabuhanan dengan usaha perkapalan (shipping lines) dan kalangan perindustrian.

Tidaklah salah kalau publik dijadikan pusing juga mengingat apa saja yang dapat dilakukan dengan pola electronics yang dibutuhkan di dalam pelabuhan dan sekitar pelabuhan itu. Menurut management IPC menjelang ulang tahunnya yang 27 pada Desember 2019 nanti, transformasi digital di IPC itu meliputi 6 pilar e-channel guna mendukung transformasi digital pada pelabuhan.Keenamnya itu meliputi e-Registration, e-Booking, e-Tracking, e-Payment, e-Billing dan e-Care. Sistem tersebut merupakan langkah yang dibutuhkan dalam pengelolaan pelabuhan tingkat dunia, karena sifatnya adalah guna mempermudah/mempercepat layanan di pelabuhan baik secara nasional apalagi internasional. Berarti urusan yang berhubungan untuk segala kepentingan bisnis dengan otoritas Pelabuhan akan menjadi gampang dan demi efisiensi waktu.

Yang menarik dari tujuan modernisasi IPC Tanjung Priok itu adalah sekaligus mendorong kemajuan pelabuhan-pelabuhan di bawah Pelindo II di Indonesia. Sebab, sudah seharusnya modernisasi dengan operasionalisasi kepelabuhanan itu ada yang menjadi pusat-pusatnya disesuaikan pertumbuhna wilayahnya serta potensinya dalam perdagangan, yakni Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar.

Apa yang diungkapkan oleh management IPC dengan digitalisasi operasionalnya tersebut, bukanlah dikarenakan karena BUMN tersebut berulang tahunnya yang ke-27. Bukannya untuk secara langsung menghapus kesan yang pernah buruk diarahkan kepada Pelindo dalam tata kerjanya dan layanannya kepada yang berkepentingan dengan urusan pelabuhan,– terutama pengusaha impor, ekspor, antar-pulau ataupun pergudangan,– bahwa di instansi itulah sebagai salah satu tempat yang kinerja pelakunya penuh dengan urusan dari satu ke lain loket, berikut disediakannya “uang loket”, suap alias korupsi. Akan tetapi, dengan sistem kinerja baru kini,– yang dinyatakan sebagai sistem digitalisasi,– itulah yang dibutuhkan dalam management kepelabuhan tingkat dunia maupun secara cepat juga diperlukan dalam management Pelabuhan-pelabuhan Nusantara.

Apa yang dikerjakan IPC itu jelas berdampak dalam proses perdagangan kita di dalam negeri dan terutama dalam proses ekspor produk kita, sehingga peranan pelabuhan sebagai “perangkai daratan dan dunia” itu akan berwujud. Yakni dalam wujud sebagai elemen untuk menjadi pendorong perdagangan (trade facilitator),

Satu hal yang tidak bisa dilepas dari serba digital itu. Yakni unsur sumber daya manusianya. Semodern apapun peralatannya, kesemuanya masih di tangan dan dioperasikan oleh manusia. Kalaulah unsur manusia itu tetap tidak peduli dan tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan pembangunan dalam sektor pekerjaannya masing-masing, kiranya digitalisasi itu akan sia-sia maknanya. Jadi, penegakan kesadaran dan disiplin dalam memberikan layanan di sektor kepelabuhanan bagi sumber daya manusianya, hendaknya berbarengan dengan digitalisasi piranti yang dipersiapkannya. Kiranya IPC II dalam usianya yang ke 27 itu akan lebih maju dan menjadi salah satu Pelabuhan Kelas Dunia. (amak syariffudin)