Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Pemilik Graha Astranawa sejak 1997, KH Choirul Anam merasa geram terhadap proses hukum yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pria yang akrap disapa Cak Anam ini, akan melakukan perlawanan terhadap hasil keputusan Pengadilan Negeri (PN), yang dinilai jauh dari hukum itu terkait persoalan aset Graha Astranawa tersebut.

“Rencana eksekusi Rabu (13/11) akan saya lawan, saya orang yang paling depan melawan putusan itu hanya berdasarkan SP (Surat Persetujuan) yang diajukan PKB,” kata Anam, ketika dikonfirmasi di kantornya Graha Astanawa, Senin (11/11).

Gedung Astranawa, yang akan dieksekusi Rabu (13/11).

Alasan pertama, kata dia, sudah tidak ada keadilan. Hukum sudah terbeli. Logika hukumnya tidak ketemu. “Tanah ini saya peroleh dari warga secara syah, berikut 4 STHM-nya. Dan, itu jauh sebelum PKB lahir,” tegasnya.

Kedua, PKB menggunakan Surat Persetujuan No 024/VIII/YKP/SP/2000, tahun 2000, di mana pengurus PKB sekarang, merasa diberi YKP. Padahal, waktu itu, dirinya Ketua DPW PKB Jawa Timur/Jatim dan, tidak pernah ada pemberian tanah dari YKP untuk PKB. Sehingga, jika itu diklaim milik PKB, maka, haram hukumnya untuk dikuasai.

“Apalagi Surat Persetujuan No 024/VIII/YKP/SP/2000, satu-satunya bukti PKB sekarang, lokasinya di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Rungkut. Dan tidak ada batas-batasnya, lalu, oleh hakim dipaksakan di atas tanah Astranawa di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan. Logika pemahamannya dari mana? Rungkut dengan Gayungan itu jauh, masih harus melewati Kecamatan Tenggilis,” ujar Cak Anam.

Ketiga, hakim dinilai berani memindahkan alamat yang jelas-jelas berbeda. Apalagi yang terteken surat itu, sudah meninggal. Kalau pun mau dipaksakan, mestinya, pihak YKP (yang dianggap memberi) itu harus menjelaskan, apa benar Surat Persetujuan No: 024/VIII/YKP/SP/2000 tertanggal 23 Agustus 2000 itu berada di Gayungan?

“Sampai sekarang YKP tidak bisa menjelaskan, karena jelas, isi suratnya di Rungkut. Dan YKP sendiri paham, bahwa, tanah Astranawa itu bukan pemberian YKP. Ada empat STHM yang saya serahkan ke YKP, dan itu bagian dari proses sertifikat karena di area ini izin pengeringannya dikuasai YKP, ini tidak ada urusan dengan PKB,” imbuh Cak Anam.

Cak Anam, membeberkan, masalah ini sebenarnya mudah, tidak perlu berlarut-larut, andai saja Walikota Surabaya, Tri Rismaharini tidak dholim. Pasalnya, menurut Anam, sebagai walikota, dia mestinya wajib memberikan keterangan yang benar kepada warganya, apalagi menyangkut hukum.

“Dua tahun lamanya, dan lebih dari empat kali saya kirim surat ke Walikota. Hanya minta jawaban tertulis tentang isi surat Persetujuan No: 024/VIII/YKP/SP/2000 . Nyatanya? Sampai sekarang tidak pernah dijawab ini penguasa dholim, tega membiarkan warganya dianiaya secara hukum,” tandas Cak Anam geram.

Andai saja, lanjut dia, Walikota Risma, mau memberi surat keterangan tertulis, selesai masalah ini. “Sebagai upaya paksa terakhir, sebulan lalu, saya kirim surat kembali setelah itu, saya akan bawa ke pengadilan Komisi Informasi Publik (KIP). Dia sebagai Walikota telah menyengsarakan warganya, dia harus bertanggung jawab dunia-akhirat,” pungkasnya. (ton)