Jatim Jangan Simpan ‘Desa Gendruwo’

50

Surabaya, (bisnissurabaya)- CERITA tentang “gendruwo” alias hantu dalam bentuk apapun– seperti bentuk kuntilanak atau pocong,– sejak dari nenek moyang dulu hingga sekarang masih tetap ada. Malahan film-film cerita gendruwo alias tentang “orang halus”, umumnya laris  ditonton. Banyak yang senang menontonnya, tetapi sebenarnya takut kalau benar-benar itu kenyataaan dan mendatanginya.

Akan tetapi, kisah “desa gendruwo” ini jelas mengejutkan tetapi menyakitkan hati masyarakat. Malahan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ingin punya simpanan desa macam itu. Sebab, desa itu nama dan jumlah penduduknya tercatat masuk dalam file kantor kecamatan setempat dan juga di kabupaten, akan tetapi sebenarnya desa itu mungkin gentayangan tidak ada wujudnya. Sebab, desa gendruwo itu adalah karya seni rekayasa jahat oknum-oknum pimpinan dan atau staf pegawai yang ada di daerah tertentu untuk mendapatkan uang yang digerojokkan ke pedesaan setiap tahunnya. Dana, bukan hanya dari pemerintah pusat, akan tetapi juga dianggarkan dalam APBD daerah bersangkutan. Kelompok orang-orang itu jelas bekerja sama dengan beberapa oknum yang ada di tingkat kabupaten atau kota. Nama dan daftar desa gendruwo itu umumnya luput dari perhatian pimpinan daerah setempat yang sering tidak intens perhatiannya terhadap desa-desanya. Percaya saja pada kepala dinas atau sekretaris daerahnya yang mengurusi bidang sosial-ekonomi pedesaan.

Munculnya perwajahan “desa gendruwo” atau disebut “desa fiktif” itu adalah dalam pemerintah Kabinet Kerja sekarang. Mungkin sudah lama kalangan Pemerintah Pusat curiga tentang adanya “desa-desa” yang sebenarnya hasil “karangan” saja. Akan tetapi entah mengapa baru sekarang dicetuskan permasalahannya dan pengusutannya. Muncullah antara lain “desa gendruwo” di Sumatera Utara, di Kalimantan dan tidak terlewatkan ada juga di Jawa.  Ada bermacam rekayasa penipuan itu. Umpamanya sebuah pemukiman yang muncul di tepi hutan, untuk kategori sebagai dusun saja masih kurang memenuhi syarat, tetapi dicatatkan sebagai desa. Ketika anggaran pembangunan desa turun dengan jumlah hingga mencapai setengah atau satu miliar rupiah setahunnya, maka jelas duit itu tidak untuk “desa abal-abal” itu, tetapi dibagi diantara penyusun rekayasa di daerah tersebut.

Di provinsi kita, kiranya Bu Gubernur juga segera memerintahkan jajarannya untuk meneliti benar, apakah Dana Desa yang berasal dari pusat dan ditambah dari daerah itu benar-benar sampai pada sasarannya dalam nilai yang sebenarnya. Rakyat pedesaan kita rata-rata masih disebutkan dalam lingkup kemelaratan sebesar 15,15 persen dibandingkan kemelaratan di perkotaan 9,9 persen. Tujuan mulia dari pemerintah untuk membantu mengangkat kehidupan sosial-ekonomi pedesaan itu jangan sampai dikotori (kalau ada) oleh perbuatan jahat oknum-oknum di daerah yang membentuk “desa gendruwo”. Kalau seumpama ada perbuatan yang demikian, maka serahkan pada aparat hukum untuk mengusutnya, sampai di tingkat apa dan siapa oknum-oknum itu. Untuk kemudian dijadikan kasus hukum yang bisa membikin jera dan malu di hadapan rakyat. Terutama terhadap rakyat di daerah bersangkutan.

Akan tetapi harapan kami, semoga tidak ada “desa gendruwo” yang bisa merusak anggaran dan keuangan negara. (amak syariffudin)