(bisnissurabaya.com) – Aturan kuota impor garam mengancam keberadaan stok garam lokal. Akibatnya, kelebihan stok, dikuatirkan mengancam harga jual garam lokal bisa terjun bebas. Sebab, produksi garam di Jawa Timur/Jatim sudah memenuhi standar kebutuhan industri, mengingat sekitar 80 persen tambak di provinsi ini sudah mengaplikasikan geomembran.

Dengan metode itu, garam yang dihasilkan relatif bersih dari campuran lumpur, atau sekitar 60 persen garam di sana memiliki kadar NaCl di atas 97 persen. Ini artinya, masuk kualifikasi garam industri. Secara nasional garam produksi di 2019 per 4 juli tercatat 13.664,21 ton, yang berasal dari garam rakyat sebanyak 3.164,21 ton dan PT Garam 10.500 ton.

Bahkan, petani garam di Jatim telah memproyeksikan produksi garam nasional tahun ini meningkat menjadi 3 juta ton lebih dengan asumsi anomali cuaca yang lebih bagus serta didukung penerapan teknologi yang modern. Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatim, Muhammad Hasan, mengatakan produksi garam nasional pada 2018 mencapai 2 juta ton lebih. Dari jumlah itu, 1,2 juta ton disuplai dari Jatim.

“60 persen produksi garam nasional berasal dari Jatim, dan 50 persen produksi Jatim dari Madura karena ada empat kabupaten penghasil garam di Madura. Lainnya di Surabaya, Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lamongan dan Tuban,”  kata Hasan, saat ditemui Bisnis Surabaya di kantor Dinas Pertanian Jatim, pekan lalu.

Tahun ini, produksi garam dimulai pada awal/akhir Juni yang berlangsung hingga November 2019. Pada April – Mei, petani garam memasuki tahap persiapan turun ke lahan dan perbaikan. Dia mengatakan, peningkatan produksi garam rakyat tahun ini harus diimbangi dengan tingkat penyerapan pasar. Saat ini jumlah konsumsi garam nasional 1,6 juta ton, yang berarti Indonesia mengalami surplus garam konsumsi.

“Dari produksi 3 juta ton, nilai konsumsinya hanya 1,6 juta ton. Artinya, masih ada kelebihan produksi. Nah, kami ingin pemerintah mengatur sistem penyerapan garam rakyat supaya kelebihannya bisa diserap industri untuk menjadi garam industri,” ujarnya. Dia mengatakan, penyerapan garam rakyat untuk industri ini juga diharapkan bisa menekan jumlah impor garam yang selama ini diperlukan untuk kebutuhan industri sebesar 2,3 juta ton.

“Harapanya, kelebihan produksi ini bisa mensuplai kebutuhan industri. Sehingga kalau masih kurang baru impor,” ujarnya. Hasan membeberkan, yang tidak kalah pentingnya dari peran pemerintah kini, bagaimana mengatur Harga Patokan Petani (HPP) yang hingga saat ini belum ada meski sudah diusulkan.

HMPG Jatim telah mengusulkan HPP yang bisa diatur pemerintah adalah Rp 1.500/kg untuk harga terendah dan Rp 2.000 – Rp2.500/kg untuk harga tertinggi mengikuti kualitas garam yang diproduksi.

“Dengan begitu, petani tidak rugi karena saat panen garam, biasanya harga jualnya anjlok. Disamping itu, ada jaminan kepastian bagi petani garam, untuk memicu kesejahteraan masyarakat garam,” imbuh Hasan.

HMPG pun mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mendorong pemerintah pusat agar mengatur HPP garam ke dalam Perpres atau Inpres tentang tata niaga garam mulai dari mengatur pola penyerapan garam, HPP hingga impor garam industri. Sekretaris Jenderal/Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan/Kiara, Susan Herawati menilai, perlu adanya perbaikan dalam tata kelola garam.

Menurut Susan, tata kelola yang tidak tepat oleh sejumlah kementerian terkait menyebabkan anjloknya harga garam menjadi permasalahan yang terus berulang. Susan membenarkan, permasalahan anjloknya harga garam dipicu beberapa hal. Salah satunya, kenaikan kuota impor dari 2,37 juta ton menjadi 3,7 juta ton.

Hal yang menjadi persoalan, kata dia, tidak ada kontrol dari pemerintah terkait serapan garam impor ini. “Apa benar digunakan masuk ke industri secara utuh atau ada kebocoran garam impor masuk ke pasar lokal,” kata Susan.

Susan lantas mempertanyakan urgensi dilakukannya impor garam. Pasalnya, dari sisi kualitas, garam dalam negeri tidak kalah bagus daripada garam impor. Sebab, garam dalam negeri sudah bisa memenuhi standar dan kualitas mutu yang dibutuhkan untuk industri. Menurut Susan, negara seharusnya dapat menjamin harga garam sekaligus mendorong upaya pembenahan tata kelola garam.

Di sisi lain, perlu ada upaya mendorong penyerapan garam rakyat PT Garam. “Penyerapan garam oleh PT Garam sangat kecil dan tentu menjadi tantangan garam rakyat kita,” kata Susan. Ia mengkritik Peraturan Pemerintah/PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Sebab, beleid itu mengalihkan wewenang pemberian rekomendasi impor dari KKP ke Kemenperin. Akibatnya, garam yang menumpuk tersebut merupakan sisa produksi garam pada 2018. “Kondisi itu terjadi karena regulasi pemerintah yang tidak berpihak pada nasib petambak garam,’’ tandasnya. Ia menambahkan, pada 2018 lalu, pemerintah mengimpor garam.

Namun, impor dilakukan tanpa pengawasan yang ketat. Akibatnya, garam impor merembes ke berbagai sektor yang sebenarnya menjadi pangsa pasar bagi garam lokal. Ia mencontohkan, untuk usaha ikan asin, selama ini selalu menggunakan garam lokal milik petambak. Namun, pada tahun lalu, garam impor juga digunakan para pengusaha ikan asin.

Kondisi itu menyebabkan garam lokal milik petambak menjadi tidak terserap. Dia mengakui, garam impor memang masih dibutuhkan untuk kepentingan industri. Namun, kebijakan impor itu harus disertai dengan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. “Pemerintah harus mencabut (izin) importir-importir yang nakal,’’ jelasnya.

Menumpuknya garam sisa produksi 2018 itu dipastikan akan bertambah. Pasalnya, saat ini para petambak sudah memulai masa panen garam 2019. Apalagi, berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun ini dinilai menjanjikan untuk peningkatan produksi garam petambak.

Namun sayang, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan tingginya penyerapan ataupun harga garam di tingkat petambak. Tak hanya stoknya yang menumpuk, harga garam petambak juga sangat jatuh. Saat ini, harga garam di tingkat petambak hanya pada kisaran Rp 300 – Rp 400 per kilogram. Padahal, saat awal musim panen pada 2018, harga garam di tingkat petani menyentuh Rp 1.200 per kilogram. “Saat ini baru mulai panen perdana. Bagaimana nanti saat panen raya, harga garam anjlok? keluh Susan

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim Hadi Sulistyo, mengatakan  tidak sejalannya kuota impor garam dengan produksi menyebabkan garam rakyat produksi di Jawa Timur/Jatim tidak terserap. “Ini bukan oversupply kalau regulasi impor garam bisa berseiring dengan tata cara menghitung produksi garam rakyat,” tandas Hadi, yang sesuai dengan instruksi Gubernur Khofifah ini.

Ia meyakini produksi garam di Jatim sudah memenuhi standar kebutuhan industri, mengingat sekitar 80 persen tambak di sini (Jatim) sudah mengaplikasikan geomembran. Dengan metode itu, garam yang dihasilkan relatif bersih dari campuran lumpur, atau sekitar 60 persen garam di sana memiliki kadar NaCl di atas 97 persen. “Itu artinya masuk kualifikasi garam industri.” Jelasnya.

Tidak sinkronnya kebijakan impor garam dengan produksi rakyat, menurut dia, bisa diselesaikan dengan adanya data tunggal garam. Data itu, meliputi banyak produksi garam nasional, jumlah garam yang memenuhi kriteria industri, hingga kebutuhan industri. Dari data tersebut, baru pemerintah menetapkan kota impor.

Ia mengatakan, data prediksi produksi garam tahun ini juga semestinya sudah dikantongi oleh pemerintah daerah dan disinkronkan. Namun ia, mengaku masih koordinasi lagi dengan gubernur secara rinci. Sehingga, dia berharap pemerintah tidak berlebihan mengimpor garam. Sebab, ketika impor terlalu banyak, garam rakyat tidak bakal terserap.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, serapan dari industri mencapai 1.009.000 ton hingga awal Juli 2019, dari target 1.128.000 pada akhir bulan. Serapan itu dilakukan oleh perusahaan yang telah meneken nota kesepahaman dengan pemerintah.

Dari segi impor, Kemenperin mencatat realisasi pada semester I 2019 telah mencapai 1,2 juta ton atau setara 40 persen dari kuota impor pada tahun ini yang sebesar 2,7 juta ton. Adapun sisa kuota impor tahun ini diyakini akan dipergunakan pada semester II/2019. Kuota impor garam diberikan kepada sejumlah industri, seperti pengolahan garam, CAP, perusahaan kertas, perusahaan farmasi, hingga kosmetik. (ton)