Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sudah Final?

41

Surabaya (bisnissurabaya.com)- MULAI awal tahun depan, dua bulan kurang, peserta program BPJS Kesehatan sudah wajib bayar iuran yang dinaikkan dua kali nilai sebelumnya. Meskipun banyak yang kemudian menyatakan untuk “turun kelas” yang semula kelas 1 menjadi 2 dan kelas 2 menjadi 3, tetapi itu sudah dipastikan terkena ketentuan besaran iuran dua kali dari nilai sebelumnya. Yang dulunya membayar iuran Rp 80.000/bulan jadi Rp 160.000/bulan, yang kelas 2 dari Rp 51.000/bulan menjadi Rp 110.000/bulan dan kelas III dari Rp. 25.000/bulan menjadi Rp 42.500/bulan. Perkiraan kalangan pengusaha farmasi dan masyarakat, iuran itu bakal dinaikkan 50 persen dari nilai iuran lama, ternyata meleset. Sesudah hitung menghitung dengan jajaran kementerian bidang keuangan, untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus-menerus terjadi dan jumlahnya membengkak dan harus disubsidi pemerintah itu, sehingga akhirnya diputuskan, menaikkan sekitar 100 persen!

Pemerintah sudah memastikan keputusannya dan berlaku mulai awal 2020. Sudah begitu banyak keluhan, protes, opini dan macam-macam, tetapi dari kenyataan kondisi defisit trilyunan rupiah pada management BPJS Kesehatan, menjadikan keputusan itu sudah tidak bisa dirubah. Justru pelaksanaan dari keputusan itu jatuh di tangan kewenangan Menteri Kesehatan yang baru, (Letjen) dr Terawan Agus Putranto. Kritik pertama justru dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat yang meragukan (2/11) setelah iuran dinaikkan bakal meningkatkan layanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

Kali ini, kesempatan IDI mengkritik sang Menkes, karena sebelumnya antara dr Terawan Agus Putranto selaku Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) terjadi kurang kesesuaian faham. Sehingga sang dokter itu dikeluarkan dari keanggotaan IDI. Tetapi, justru dia yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Menkes dan untuk mensejajarkan menjadi jabatan Menteri, pangkatnya dinaikkan dari Mayjen menjadi Letjen.

Lalu beberapa politikus Partai Demokrat mengritik, bahwa kenaikan tarif iuran itu tidak sesuai dengan tujuan diadakannya program BPJS Kesehatan. Nampaknya, partai politik itu yang pertama-tama mengeluarkan kiritiknya mengenai kenaikan iuran tersebut. Sayangnya, politikus itu melupakan, bahwa sebenarnya keputusan pemerintah mengadakan program kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan tersebut sudah dikeluarkan pada masa Presiden Megawati, sebelum masa Presiden SBY yang pertama. Sedangkan pemerintahan Presiden SBY selama dua kali (10 tahun), justru tidak melaksanakan program kesehatan nasional tersebut, karena memahami bahwa tanggungan anggarannya adalah berat. Baru dalam pemerintahan Presidan Jokowi yang pertama (2014-2019) program itu dilaksanakan dengan resiko tanggungan anggarannya. Barangkali ada baiknya politikus yang mengritik itu bisa menjelaskan alasan, mengapa dalam masa kekuasaan politik pemerintahan di tangan partai politiknya di bawah Presiden SBY, program tersebut selama sekurang-kurangnya 10 tahun dipendam saja?

Yang mungkin membingungkan tetapi bisa juga dikatakan “menyakitkan” adalah penjelasan dalam konferensi pers oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, yang mengatakan (1/11), bahwa dia meyakini kenaikan iuran itu tidak menurunkan daya beli masyarakat.  “Dari total Peserta Penerima Upah (PPU) yang penghasilannya Rp 8 juta ke atas enggak sampai 5 persen. Jadi 95 peraen peserta penerima upah tidak terpengaruh naiknya iuran,” katanya. Tidak diungkapkannya peserta tersebut yang penerimaannya dibawah Rp 8 juta/bulan dan kalau yang harus ditanggung bukan dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya yang sekurang-kurangnya 4 – 5 orang, berarti sekurang-kurangnya 20 persen tanggungan iurannya.

Fachmi Idris, mengatakan, kalau menurut review Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), perhitungan mereka, jumlah iuran kelas I bisa mencapai Rp 274,201/bulan, kelas II Rp.190.639/bulan, kelas III Rp 131,195/bulan. Akhirnya pemerintah memberikan subsidi, sehingga nilai iuran itu sebagaimana seperti yang diberlakukan per Januari 2020 nanti. Jadi, apabila ramai-ramai “menurunkan kelas” untuk iuran BPJS Kesehatan itu dilakukan, ditambah lagi mungkin banyak terjadi penunggakan iuran, apakah pendapat Dirut BPJS Kesehatan itu bahwa “tidak berakibat menurunkan daya beli rakyat”? Kalaulah pemerintah memberikan subsidi (tidak disebutkan berapa besarnya), maka memang demikianlah beban tanggung jawab pemerintah. Kalaulah sekarang dilakukan penelitian, berapa persen masyarakat yang berobat ke puskesmas dan rumah sakit  sesudah ada program BPJS Kesehatan itu dibanding dengan sebelumnya, sudah pasti akan didapatkan angka yang tinggi. Berarti, masyarakat sadar akan kesehatannya. Kalau dulu angka itu rendah, karena beaya untuk berobat yang ditakuti.

Kalaulah IDI meragukan bertambah baiknya layanan kesehatan meskipun iuran dinaikkan, kiranya juga menjadi tanggung jawab IDI terhadap anggotanya untuk melaksanakan Sumpah Kedokteran, yakni, dalam melayani pasien BPJS Kesehatan. Tanpa pandang bulu. Sebab sering sang dokter spesialis datang terlambat, sehingga pasiennya “menumpuk” dan berjam-jam kemudian baru prakteknya selesai. Untuk mengimbangi pekerjaan para dokter itu, hendaknya managemen BPJS Kesehatan juga memperhatikan pendapatan dokter dari prakteknya itu. Beberapa bulan lalu beberapa dokter gigi menyatakan, untuk menangani pasiennya cuma diberi honor kurang dari Rp 5.000. Masih dibawah pendapatan tukang parkir kendaraan bermotor!  Akhirnya ada rerasan, cita-cita berprofesi sebagai dokter yang sejak dulu diunggul-unggulkan, bakal pelan-pelan pudar. Tidak sebanding dengan beaya perkuliahannya!

Apakah kenaikan nilai iuran BPJS Kesehatan itu sudah final? Masyarakat akan membuktikan karena bakal merasakannya sendiri, sejauhmana perbaikan atau peningkatan layanan yang dimaksud oleh pimpinan BPJS Kesehatan itu. Bukan hanya yang dilakukan oleh para pelaku di Puskesmas atau Rumah Sakit, akan tetapi dalam pelaksanaan administrasi di kantor BPJS Kesehatan dalam melayani masyarakat. Yang jelas, program demi kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan memang diperlukan demi kepentingan nusa dan bangsa kita. (amak syariffudin)