Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Akhirnya, Pengadilan Negeri/PN Surabaya memutuskan PT Terminal Petikemas Surabaya/TPS tak bersalah.

Hakim menilai terdakwa PT TPS tak terbukti melakukan tindak pencucian uang yang berasal dari PT Akara Multi Karya (AKM) sebesar Rp 14,6 miliar, dari proyek Dwilling Time Pelindo III seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum/JPU Kejari Tanjung Perak.

Ketua Majelis Hakim, I Wayan Sosiawan, dalam salah satu pertimbangannya menyatakan PT TPS tidak dapat dijatuhi sanksi hukuman, lantaran pidana pokoknya yang disidangkan sebelumnya tidak terbukti dan telah memiliki kekuatan hukum atau inkracht.

“Predikat crimenya tidak ada,” terang Wayan. Usai persidangan, JPU Kejari Tanjung Perak, I Gede Willy Pramana, menolak putusan majelis hakim yang dibacakan Senin (4/11). Untuk itu, pihaknya akan melakukan kasasi atas putusan itu.

“Kita pasti kasasi, sebab perkara ini dari Kejaksaan Agung, kita pasti digantung kalau tidak kasasi,” ujarnya.

Sebaliknya, kuasa hukum  terdakwa PT TPS, Sudiman Sidabuke, mengatakan, putusan ini tidak terlalu mengejutkan, baik dari segi pendekatan hukum maupun pendekatan fakta.

Sebab, uang Rp 14,6 miliar yang didapatkan PT AKM bukan hasil pemerasan terhadap eksportir maupun portir. Uang itu murni hasil kerjasama dengan PT TPS yang merupakan anak perusahaan dari Pelindo III.

“Apalagi PT AKM dalam persidangan sebelumnya dinyatakan bebas tidak terbukti melakukan pemerasan. Kalau tidak ada predikat crime atau kejahatan asalnya maka otomatis tidak ada pencucian uang,” jelas Sudiman Sidabuke.

“Kami tidak kaget dengan putusan tersebut, memang harus begitu. Yang saya kesal perkara ini cukup lama, untuk tuntutan saja hampir empat bulan,” imbuhnya.

Sebelumnya PT TPS dituntut denda sebesar Rp 14,6 miliar. Jaksa menilai PT TPS  terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU, yang merupakan tindak lanjut dari pengungkapan pungli dwelingtime yang dilakukan PT Akara Multi Karya (AKM)  terhadap para importir saat melakukan bongkar muat impor barang di PT TPS.

Sejumlah terdakwa dalam kasus pungli dwelingtime itu telah divonis bebas oleh hakim PN Surabaya. Putusan tersebut diperkuat Mahkamah Agung saat Jaksa mengajukan kasasi.

Mereka adalah mantan Dirut PT Pelindo III, Djarwo Surdjanto, mantan Direktur Operasional dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III, Rahmat Satria, Dirut PT Akara Multi Karya, Augusto Hutapea dan Istri Djarwo Surdjanto, yakni Mieke Yolanda Fransiska alias Noni.

Sedangkan, untuk perkara atas Manajer PT Pelindo Energy Logistik (PEL) Firdiat Firman hingga kini masih dalam proses kasasi. Sebelumnya, Ia divonis 9 bulan penjara. Atas putusan itu, Firdiat Firman, maupun JPU melakukan upaya hukum. (ton)