Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Salah satu bos media di Surabaya, Istiawan Witjaksono alias TI diadili di Pengadilan Tipikor.

Pemilik media ternama itu didakwa, atas dugaan korupsi pengadaan mesin percetakan yang sumber dari dananya dari penyertaan modal Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek tahun  2007 silam.

Dakwaan TI ini dibacakan Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, Dody Novalita, yang menyebut kasus ini bermula saat terdakwa TI menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS).

Saat menjabat, Ia mengajukan kerjasama pengadaan mesin percetakan Heindelberg Speed Master 102 V tahun 1994 seharga Rp 7,3 miliar yang bersumber dari dana penyertaan modal PD Aneka Usaha sebesar Rp 10,8 miliar.

Namun, mesin percetakan yang dibeli terdakwa TI dari UD Kencana Sari bukanlah mesin percetakan baru. Melainkan rekondisi atau dalam keadaan rusak.

“Mesin yang dibeli dalam kondisi rusak parah, sering trouble, hasil cetakan tidak presesi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam,” kata Jaksa penuntut umum/JPU Dody Novalita, saat membacakan surat dakwaannya.

Tak hanya itu, terdakwa TI juga disebut tidak menyetorkan modal awal ke perusahaan sebesar Rp 1,7 miliar sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara PT BGS dengan PD Aneka Usaha.

“Faktanya, terdakwa TI tidak pernah menyetorkan modalnya dan  ini bertentangan dengan pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas,” imbuh JPU Dody Novalita.

Dalam kasus korupsi ini, terdakwa TI didakwa bersama-sama dengan mantan Bupati Trenggalek, Soeharto, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain korporasi yang merugikan keuangan negara.

Dalam dakwaan primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan JPU ini, terdakwa TI mengaku akan mengajukan eksepsi yang akan dibacakan, Kamis (8/11) mendatang.

Terpisah, Adil Pranajaya penasehat hukum terdakwa TI mengatakan, pengajuan eksepsi tersebut dilakukan karena menganggap surat dakwaan JPU tidak lengkap terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan kliennya.

“Misalnya seperti ini, berdasarkan telpon gelap kepada Pak Soeharto kemudian menambahkan beaya untuk percetakan yang menjadi dasar pertanyaan satu kantor, seperti kabupaten menganggarkan satu peristiwa berupa percetakan dasarnya telepon gelap. Berarti jaksa tidak bisa membuktikan secara jelas pertistiwanya harus buktikan siapa yang menelpon, masuk materiil ya,” kata Adil Pranajaya, usai persidangan.

Terkait formil dakwaan, Adil menyebut, peristiwa korupsi ini masuk ke ranah perdata. Karena dana tersebut sudah masuk ke perusahaan sehingga menjadi kekayaan perusahaan.

“Kalau ada kerugian atas PT tersebut harusnya bukan kerugian negara tapi menjadi ranah hukum perdata,” papar Adil.

Selain itu, Adil membantah TI tidak menyetorkan modal awal saat mendirikan PT BGS.

“Jadi gini, sebelum PT itu lahir ada perjanjian kerjasama dan situ dijelaskan ada Good Will yang diserahkan. Good Will dalam hukum perseoran termasuk dalam bagian penyertaan modal, Ini oleh jaksa disebut bukan setor modal, ini keliru lagi,” pungkasnya. (ton)