Surabaya,(bisnissurabaya.com)– Progres pembangunan pembangunan dermaga sungai lintas Blitar – Tulungagung senilai Rp 4,4 Miliar jadi sorotan publik. Ya, proyek dermaga itu, semula diprogres rampung di 2018 lalu namun hingga kini masih belum dioperasikan. Proyek yang dinaungi bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dishub LLAJ Jatim itu diduga sarat dengan penyimpangan.

Pasalnya, pekerjaan dengan nilai tawar sebesar Rp 4.449.035.000,00 dari nilai pagu Rp 9.351.622.000,00 dan Harga Perkiraan Sendiri/HPS senilai Rp 4.516.800.000,00 pada tander lelang dimenangkan oleh rekanan PT Duta Ekonomi / DE, berlamat jalan Melati No 3 Sampang Jawa  Timur tersebut patut diduga menyimpang Undang-undang No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

Ironisnya, proyek itu dari informasi yang didapat  bisnissurabaya dan SurabayaTV telah dicairkan atau Surat Perintah Membayar/ SPM 100 persen. Mestinya, bertentangan dengan Undang-undang No 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selain turut diduga melanggar UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu.

Namun, dari fakta didapat pembangunan dermaga sungai lintas Blitar – Tulungagung itu harusnya selesai dikerjakan tahun anggaran 2018 dan kini dilakukan tender ulang TA 2019 itu.

Tak hanya itu, anehnya retensi 5 persen dikeluarkan padahal pekerjaan tidak dikerjakan selesai dalam kondisi 100  persen. Sedangkan, pekerjaan pada saluran kanan kiri jalan rigit tidak ada cor dipasang mengantung rigit ketebalan bervariasi 23 cm sampai 25 cm dimana panjang rigit sebelah kanan blitar kurang dan belum diselesaikan dan lampu penerangan jalan umum/ PJU cuma ada 12 seharusnya 13 titik.

Pasangan batu dinding arah Tulungagung belum semua dikerjakan sebelumnya akibatnya jika hujan lebat dermaga terendam air dan tidak dapat difungsikan. Terindikasi tidak adanya pengawasan sehingga, rekanan dengan leluasa menyiasati untuk mengurangi kwalitas mutu, untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan aturan apalagi sdh dicairkannya SPM 100 persen di TA 2018 tersebut.

Lantas, bagaimana dengan gelontoran anggaran yang diamanatkan oleh  UU 17/2003 tentang keuangan Negara
dan UU 15/2004 tentang Pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan negara itu? Mestinya, sudah dapat dinikmati oleh masyarakat namun tidak jelas kemana arah pundi-pundi uang negara tersebut yang dicanang dalam pembangunan dermaga Blitar-Tulungagung tersebut.

Sementara pejabat pembuat komitmen/PPK Saikudin, ST,MT
Kepala Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP Dr. Nyono, ST. MT saat dikonfirmasi seolah bergeming bahkan beberapa kali bisnissurabaya dan SurabayaTV melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait dugaan adanya indikasi penyimpangan anggaran senilai Rp 4,4 Miliar itu diindahkan oleh pejabat tersebut. “Pekerjaan tidak mangkrak. Memang belum dioperasikan saja,” terang PPK Saikudin melalui ponselnya.

Namun, ketika disinggung terkait adanya koordinasi akan kondisi fisik pembangunan itu (Dermaga Blitar-Tulungagung), ia kembali bergeming mengidahkan persoalan tersebut.” Saya ngurusi orang banyak mas, gak sampeyan tok,” imbuhnya.

Begitu pun, saat ditanya terkait pencairan 100 persen di TA 2018, PPK tersebut kembali menghiraukan klarifikasi bisnissurabaya.com ini. Tentu, hal ini menjadi pekerjaan rumah/PR bagi para penegak hukum terutama keberadaan TP4D dalam pengawasanya patut dipertanyakan?. Wajar, belum lama ini terjadi di jogyakarta dilakukan operasi senyap Komisi Perantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap Kontraktor, Dinas dan Kejaksaan (TP4D) diduga melakukan konspiratif proyek yang merugikan keuangan negara puluhan miliar.

Kepala pusat studi kebijakan dan anti korupsi Universitas Widya Kusuma Putu Ari Saruhum Hasibuan, M.IP mengatakan, dalam konteks ini pemerintah melalui Dishub LLAJ Jatim dapat dikatakan sebagai konsumen dari suplyer dan kontraktor. Maka hak-hak pemerintah selaku konsumen diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pembangunan di Jatim, menurutnya, terkesan diskriminatif karena untuk wilayah kantong-kantong partai penguasa sangat cepat dan seolah diprioritaskan dari wilayah yang kering partai penguasa. Se-akan Kota ato negara ini milik parpol.

Begitu pun, jika pembangunannya tidak sesuai dengan standar / spesifikasi bangunan dalam perencanaaan maka kegiatan usaha suplayer / kontraktor dapat dikualifikasikan melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a UU perlindungan Konsumen. Ancamannya pidana kurungan 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Namun, jika pelangggaran itu karena permintaaan user / pemerintah maka menjadi tugas dan ranah KPK.

“Apalagi, bila pekerjaan tersebut belum rampung dan mangkrak dicairkan 100 persen. Tidak menyalahi Perpres 16/2018 mengenai pengadaan barang dan jasa dan juga bisa dijerat UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” katanya.

Menurut Putu, jika ada hasil pembangunan atau pengadaan barang di institusi publik yang tidak sesuai dengan standar atau spesifikasi yg ditentukan, institusi publiknya diam saja tidak melakukan tindakan hukum, mk patut dicurigai atau diduga kuat ada tindak pidana korupsi.

Ia berharap, KPK jangan hanya melihat luarannya saja, tidak menukik pada esensi pembangunannya. Ia juga mendengar adanya nuansa konspiratif yang kental di korp baju biru tersebut tersistematif dan masif dalam pengelolahan anggaran negara yang banyak diduga sarat penyimpangan itu.

“Saya berharap aparat hukum untuk dapat menindak penyimpangan tersebut di Dishub LLAJ Jatim telah menjadi sorotan publik sebagai pintu masuk dalam penyelidikan,” ujarnya dosen ilmu politik ini.

Dirinya, turut menyinggung Gubernur Khofifah tidak mengetahui hal itu, padahal ia telah gembar-gembor mendatangi KPK pasca dilantik agar dinas dalam pengelolahaanya itu bersih dari tindak korupsi. ” Gubernur Khofifah perlu melakukan evaluasi terhadap Dinas-dinas yang ada dalam naunganya. Agar sesuai dengan cita-cita saat berkampanye berkeinginan mencetak pelayanan dinas dari tindak korupsi,” pungkas Putu ini.(ton)