Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Mengawasi satu program sudah menjadi kewajiban. Karena itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, M Yusni, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah pelayanan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Selasa (29/10).

Sidak ini dalam rangka persiapan penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI kepada Kejari Sidoarjo.

Hal ini setelah beberapa waktu lalu, Kejari Sidoarjo mendeklarasikan diri siap masuk kategori pelayanan WBK hingga Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dalam sidak, Jamwas M Yusni, didampingi Kepala Kejati Jatim, Mohammad Dofir dan Kepala Kejari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono, serta staf Kejagung, Kejati Jatim.

“Kami sidak untuk menilai Kejati dan Kejari yang siap dinilai dan sudah diusulkan masuk WBK,” kata M Yusni.

Ia mengurai, oelayanan tilang di Kejari Sidoarjo cukup baik. Lantaran dalam melayani para pengambil barang bukti tilang hanya 1 menit sudah selesai. Selain itu, juga ada pelayanan antar barang bukti tilang di Kejari Sidoarjo.

“Nah, sejumlah pelayanan itu akan dinilai Menpan RB. Termasuk pelayanan pengambilan barang bukti. Kalau perkara sudah diputuskan berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi,” imbuhnya.

Bagi Yusni, jika Kejari maupun Kejati di Jatim mendapatkan penghargaan WBM harus ditingkatkan menjadi WBBM. Karena itu pihaknya mewanti-wanti jangan sampai ada praktik dan tindakan oknum Kejari atau Kejati.

“Kalau ada oknum korupsi maka akan menurunkan grate dan bahkan bisa dicabut gelar WBK maupun WBBM yang sudah diraih dari Kemenpan RB itu. Karena sudah ada sebagian Kejari dan Kejati yang sudah WBK. Bahkan Jampidsus dan Diklat Kejagung sudah WBBM semua,” tegasnya.

Dalam penilaian itu, ada enam kreteria menuju WBK maupun WBBM. Salah satunya, pelayanan adalah masalah pengawasan. Bahkan, seluruh pelayanan harus diringkas untuk memudahkan masyarakat.

Kedatangan mereka di depan kantor balai desa, dengan di jaga ketat anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo dan Polsek Jabon dan Satpol PP. Warga berorasi menuntut segera melakukan penutupan pondok pesantren putri, yang dianggap tidak layak beroperasi. Selain itu pondok tersebut tidak mengatongi izin, dari kantor Depertamen Agama Sidoarjo. (rin)