Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Sistem peradilan berbasis elektronik diterapkan di Pengadilan Negeri/PN Surabaya. Hal ini jadi kabar gembira bagi pencari keadilan agar bisa melakukan secara online serta mudah mendaftar perkara dan melakukan pembayaran. Sistem ini mulai diterapkan Mahkamah Agung/MA pada 19 Agustus 2019 lalu dan sudah diterapkan.

“Saat ini, ada lima perkara yang ditangani dengan menggunakan sistem e-litigasi dan tidak ada keluhan dan berjalan lancar,” kata Ketua PN Surabaya, Nur Syam di Surabaya, Senin (28/10). Ia menjelaskan, layanan sistem peradilan online sudah dilterapkan  PN Surabaya meliputi e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan); e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

Sistem ini, kata dia, memiliki berbagai keunggulan dibanding dengan sistem konfensional yang selama ini diterapkan PN Surabaya. “Jadi pengacara yang kita sebut pengguna terdaftar bisa melakukan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar beaya perkara secara online. Pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,” jelasnya.

‘’Bahkan, jawaban gugatan bisa disampaikan lewat sistem ini kecuali waktu pembuktian karena harus menyerahkan bukti asli jadi tetap menggunakan sistem konvensional,” tambahnya. Menurut dia, e-Litigasi ini merupakan tindak lanjut dari sistem e- Court dimana PN Surabaya menjadi nomor satu di Indonesia.

Dalam pengertian lain disebutkan e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar beaya secara elektronik. Pembayaran panjar beaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Namun, untuk sistem e-Court ini belum bisa diterapkan untuk perkara pidana, PHI dan juga Niaga. Pengguna terdaftar harus mendaftar dan mendapatkan akun terlebih dahulu, melalui mekanisme validasi advokat oleh Pengadilan Tinggi/PT tempat dimana advokat disumpah.

Sedangkan, pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum belum diatur dalam e-Court ini. Pendaftaran perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), melengkapi data pihak, upload berkas gugatan, untuk mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-Skum).

Kemudian, melakukan pembayaran, menunggu verifikasi dan mendapatkan nomor perkara dari pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Saat ini, PN Surabaya akan mensosialisasikan sistem ini dengan para pengacara dari berbagai organisasi yang ada di Indonesia.  “Dengan sosialisasi ini diharapkan sistem e-Litigasi ini bisa diterapkan secara menyeluruh,” tandasnya.

Sementara, Ahmad Riyadh, perwakilan dari advokat menyambut baik sistem ini. Sebab seorang advokat bisa diberikan kemudahan karena advokat di satu tempat. Tetapi, bisa sidang diberbagai tempat. Terkait gugatan sederhana yang harus diputus dalam waktu kurang dari 25 hari, menurut Riyadh, hal itu juga suatu terobosoan yang luar biasa dan itu juga disambut baik pihak perbankan. (ton)