Kurangi Regulasi, Jangan Ditambah-tambahi

30

Surabaya (bisnissurabaya.com)- SEOLAH menjadi tradisi, ganti pimpinan ada pergantian aturan dan gatal-gatal untuk mengeluarkan aturan atau regulasi baru. Begitu pula yang selama ini dalam sejarah pergantian pemerintahan ataupun para menterinya. Presiden Jokowi ketika memberikan arahan utama kepada Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) ialah agar dilakukan penyederhanaan regulasi. Terutama dalam sektor pembangunan perekonomian.

Tapi berapa sebenarnya regulasi yang ada dalam sektor itu? Tentunya para pengusaha besar dan menengah bisa merasakan akibat dari regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan berbagai kementerian dan lembaga untuk sektor perekonomian. Khususnya dalam hal produksi dan perdagangan.

Cukup mengejutkan ketika Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Danang Girindra Wardana ( 24/10) menanggapi arahan dari Presiden Jokowi, ketika melantik para menterinya, yang menganggap penyederhanaan regulasi merupakan sesuatu yang positif. Dengan begitu, berharap pemerintah tidak lagi menambah aturan-aturan baru.

Katanya, pelaku usaha sudah merasa cukup dengan banyaknya regulasi yang dilahirkan dalam 5 tahun terakhir. Pasalnya, dalam Kabinet Kerja yang lalu, “ribuan  aturan yang muncul”.  “Yang harus dilakukan Kabinet Indonesia Maju saat ini, adalah mengurangi regulasi dan tidak menambah lagi,” katanya. Dia menyarankan, daripada mengeluarkan regulasi baru, maka kalaulah pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada, misalnya dengan meningkatkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XVI. “Produk-produk yang ada itu sudah bagus. Hanya tidak dipatuhi oleh menteri-menteri atau pemerintah daerah maupun lembaga negara lainnya.

Yang perlu dilakukan untuk menambahkan iklim investasi yang bagus adalah mendorong pemerintah dan kementerian untuk segera melaksanakan paket kebijakan yang ada,” Demikian kritiknya. Menurut dia, guna mendorong industri manufaktur, pemerintah perlu menyediakan bahan baku dan produk setengah jadi (intermediate). Tidak hanya mendorong industri kita.

Sebab apabila sejak dari hulu tidak dibenahi, maka produk impor Indonesia akan selalu dipengaruhi oleh bahan baku impor. Buat pak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, pendapat Direktur Eksekutif Apindo itu kiranya perlu diperhatikan. Sekaligus jadi satu bahan ujian tugasnya yang baru. Kalau perlu, dimintanya Danang, untuk datang bertemu dengannya dan didapat kejelasan tentang pendapat Direktur Eksekutif Apindo itu.

Tidak disangkal, biasanya dalam suatu kementerian, bergantinya menteri berganti pula aturan dan gatal-gatal untuk mengeluarkan aturan (regulasi) baru. Agar tidak dianggap dia tidak berprestasi. Tetapi susahnya, dalam mengeluarkan regulasi baru itu tidak dipertimbangkan dengan regulasi-regulasi yang sudah keluar sebelumnya (umumnya dikeluarkan oleh menteri sebelumnya).

Apakah tidak tumpang-tindih. Apakah regulasi lama itu tidak perlu “dicabuti” saja, atau regulasi baru itu tidak dikeluarkan dulu? Bisa saja seorang menteri baru tidak memahami inti dari isi regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh menteri sebelumnya.

Dalam hal demikian, maka dipertanyakan, sejauh mana peranan Sekretaris Jenderal/Sekjen Kementerian atau para dirjennya dapat berperan memberikan wawasan kepada menterinya tentang adanya dan isi regulasi-regulasi lama dan kaitannya dengan regulasi baru yang sedang dirancang untuk dikeluarkan. Lalu, sudah sampai dimana cerita tentang paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah sampai jilid ke-16 yang pernah dilakukan oleh tim kementerian perekonomian dibawah Menko Darmin Nasution saat itu?

Mumpung masih awal kerja masing-masing menteri dan para wakil menteri serta kementerian bersangkutan. Kalau presiden menggebu-gebu dengan nada keras mengenai kinerja yang harus dilakukan mereka itu, cobalah juga mendengarkan “keluhan” atau opini dari pelaku-pelaku kegiatan yang ada dibawah wewenang kementerian masing-masing. Terutama terhadap bobot arahan kerja kabinet sekarang, yakni masalah perekonomian, sumber daya manusia dan keamanan.

Kalau demikian, juga ada beban berat di atas bahu Nadiem Makarim, selaku Mendikbud. Kementerian yang sejak dulu selalu disorot karena ada istilah “ganti menteri ganti aturan” yang ditimpakan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan anak didik. Entah sudah setinggi apa timbunan dokumen-dokumen regulasi yang bertubi-tubi menimpa pelaku pendidikan dan yang dididik berjatuhan di atas meja mereka yang berasal dari menteri, dirjen, kepala daerah sampai kepala dinas. Malahan ada yang satu dengan lainnya bertentangan.

Memang, Indonesia Maju akan bisa diraih secara bertahap dengan apabila proses birokrasi diluruskan, disederhanakan serta dimodernisir yang disertai kejujuran. (amak syariffudin)