Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Jangan main-main dengan jabatan. Sebab, bila disalahgunakan akan bernasib siap. Seperti yang dialami Matan Bupati Trenggalek periode 2005-2010, Soeharto, yang terjerat korupsi kasus pengadaan mesin cetak ini diseret ke meja hijau Pengadilan Tipikor Surabaya.

Soeharto didakwa korupsi penyertaan modal di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) pada PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) 2017. Atas dakwaan JPU tersebut, terdakwa Soeharto, melalui penasehat hukumnya, Zaenal Fanani, mengaku tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Sidang perdana Soeharto, dipimpin Hakim I Wayan Sosiawan, dengan agenda pembacaan surat dakwaan Jaksa  Penuntut Umum (JPU). Setelah Soeharto menyatakan dirinya dalam kondisi sehat, hakim minta JPU untuk membacakan surat dakwaanya.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Kejari Trenggalek, Dody Novalita, mengatakan, kasus ini bermula saat terdakwa Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Bupati Trenggalek melakukan kerjasama mendirikan sebuah perusahaan percetakan dibawah naungan PDAU Aneka Usaha yang diberi nama PT Bangkit Grafika Sejahtera (BGS).

Saat mendirikan PT BGS itulah, Soeharto, yang juga menjabat sebagai Komisaris telah mengucurkan dana penyerahan modal sebesar Rp 10,8 miliar ke PT BGS yang digunakan untuk membeli mesin percetakan. Mesin percetakan merk Heindelberg Speed Master 102 V tahun 1994 itu dibeli oleh Direktur Utama PT BGS, Istiawan Witjaksono alias Tatang Istiawan (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dari UD Kencana Sari dalam keadaan rekondisi.

“Namun, mesin yang dibeli dalam kondisi rusak parah, sering trouble, hasil cetakan tidak presesi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam,” ujar Dody Novalita. Pembelian mesin cetak dalam bentuk kerjasama tersebut, tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah.

“Dalam pendirian kerjasama tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli percetakan,” tambah JPU Dody Novalita. Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa Tatang Istiawan yang merupakan bos media di Surabaya ini disebut tidak menyetorkan modal awal ke perusahaan, sebagaimana tertuang dalam perjanjian sebesar Rp 1,7 miliar.

“Namun faktanya, Tatang Istiawan tidak menyetorkan modalnya dan bertentangan dengan pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas,” ungkapnya. Dalam kasus korupsi ini terdakwa Soeharto, didakwa melanggar pasal pasal 2 jo Pasal 3 UU Tipikor, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. Kasus pengadaan mesin percetakan ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.310.000.000. (ton)