Pentingnya Tim Ekonomi Non Dominasi Politisi

31

Surabaya (bisnissurabaya.com)- BARANGKALI bulan depan paling lama  sudah ada pengumuman dari Presiden Joko Widodo/Jokowi tentang susunan dan personil Kabinet Kerja jilid II untuk masa jabatan 2019-2024. Yang jelas, fokus utama bagi kita terarah pada para Menko dan Menteri yang bergiat dan bertanggung jawab di bidang ekonomi. Baru kemudian ke bidang lainnya, seperti keamanan dan pertahanan. Masalahnya, kedua aspek tersebut yang akhir-akhir ini dan juga di masa tugas Kabinet Kerja mendatang, merupakan permasalahan yang harus menjadi pusat perhatian dan aktivitas pemerintah dan masyarakat.

Karenanya, saat ini para pelaku modal berharap agar tim ekonomi Kabinet Kerja jilid II  mendatang tidak didominasi para politisi, dapat kita maklumi. Menurut Kepala Riset MNC Sekuritas, Thendra Crisnanda (11/10), pasar ingin kabinet lebih banyak diisi orang-orang kompeten dan terbaik di bidangnya. Harus bisa memposisikan orang tepat si posisi yang tepat.

Apabila ditinjau selayang pandang, tim utama perekonomian yang ada sekarang,– antara lain seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Wardjijo dan beberapa Direktur Jenderal pada Kementerian masing-masing,– patut untuk bisa diacungi jempol karena membawa bahtera perekonomian kita melaksanakan proses pembangunan fisik besar-besaran di negara kita dalam gelombang gejolak krisis politik dan ekonomi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Mereka bukanlah tokoh-tokoh partai politik.

Kini jelas, bahwa proses pembangunan negara dan bangsa kita sekarang memang bertumpu pada sektor kemajuan dan kemantapan ekonomi serta keamanannya. Namun perekonomian global kini terguncang-guncang akibat berbagai pertarungan bidang ekonomi dan perdagangan. Pertarungan dagang paling besar adalah antara Amerika Serikat dengan RR Cina. Harapan negara-negara berkembang mendapatkan manfaat besar dari “perang dagang” tersebut,– termasuk harapan pemerintah kita,–  nyatanya tidak banyak yang bisa menguntungkan. Masalahnya, kedua negara yang bertarung itu masing-masingnya saling mengungguli kebijakan ekonomi untuk bertahan atau menang.  Justru dalam kondisi ketegangan perdagangan macam itu, terjadi “perang kecil” dalam perdagangan antara Jepang dengan Korea Selatan. Sementara itu, Korea Utara terus bermain-main percobaan melontarkan rudal yang seolah mau mengancam Amerika Serikat dan nyatanya ditanggapi dingin-dingin saja. Dianggap Kim Jong-Un sedang “main-main menghabiskan persediaan rudal tua”. Krisis politik baru timbul di Timur Tengah antara Amerika Serikat bersama Kerajaan Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lawan Republik Iran. Lalu di Inggeris sedang berkutat masalah Inggeris yang mau keluar (Brexit) atau tidak dari Persekutuan Eropa (Uni Eropa).

Ruwetnya perebutan pasar untuk dagangan ekspor  antar negara,– termasuk tetangga dekat,– dalam kemelut politik dan ekonomi global macam itu jelas bisa menekan perekonomian Indonesia. Jadi diperlukan penyiasat, perancang dan pelaku cerdas di bidang perekonomian kita dan dunia. Tokoh-tokoh semacam itulah yang diharapkan oleh para pelaku pasar/modal demi stabilitas dan kemajuan perekonomian. Maklum, gangguan terhadap stabilitas dan kemajuan perekonomian kita yang dipacu oleh Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja jilid I lalu, terutama untuk infrasktruktur  darat, laut dan udara (termasuk jaringan telekomunikasi Palapa Ring) di seluruh negara kita, diguncang rentetan bencana alam yang membawa kerugian nyawa dan terutama harta benda yang harus ditanggung pemerintah. Belum lagi gejolak perusuh yang menyusup dalam aksi demonstrasi di Jakarta maupun Makassar, maupun separatis yang mengacau dan membakar milik warga serta pemerintah di Wamena, Papua. Kesemuanya menjadikan kerugian material yang harus dibiayai pemerintah untuk rehabilitasinya. Pada pokoknya, bagaimanapun juga tidak bisa disangkal, bahwa stabilitas perekonomian negara dan rakyat kita tidak lepas dari terjaganya keamanan dengan bila diperlukan harus tegas dan keras. Jangan kita ragu-ragu pada kecaman yang di balik kepentingan politiknya ada sesuatu yang ingin berkuasa tetapi tak kesampaian dengan alasan HAM dan sejenisnya. Sesekali barangkali Presiden Joko Widodo “main keras” model Presiden Duterte (Filipina), atau Presiden Erdogan Eccip (Turki) dan beberapa tindakan kepala negara lainnya. Tanpa takut dituduh oleh pihak yang tak senang sebagai “kurang demokratis”. Ini demi negara dan bangsa!

Jadi, mudah-mudahan Joko Widodo  tidak sekedar memilih tokoh-tokoh yang berkaliber mumpuni dalam perekonomian dalam negeri maupun global, tetapi juga tokoh-tokoh “kuat” yang mampu menjaga keamanan kita. Kalau para pelaku ekonomi kurang suka tim ekonomi dari tokoh-tokoh politik, bisa dimaklumi. Mereka kawatir, kebijakan perekonomian akan didasarkan pertimbangkan kepentingan perekonomian negara juga kepentingan partainya. (amak syariffudin)