(bisnissurabaya.com) – Teknologi digital tak bisa dibendung. Migrasi gelombang disrupsi mengguncang banyak sektor industri. Era disrupsi dijadikan hambatan dan keuntungan bagi pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Karena itu, era disrupsi juga dijadikan sebagai era digitalisasi, yang seluruh aktivitas atau kegiatan menggunakan daring atau media internet. Yang paling terasa adalah  adanya industri transportasi taksi dan motor yang berubah total setelah munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi.

Inilah disrupsi, yang merupakan titik awal kemudian memicu gelombang shifting (peralihan kesektor lain) pada beragam sektor perekonomian. ’’Banyak pelaku usaha yang belum sadar dengan fenomena itu,’’ ujar Kadin Institute Surabaya, Dr Jamhadi. Menurut dia, kegagalan pelaku usaha dalam memahami fenomena shifting itu membuat banyak yang langsung menuding penurunan daya beli sebagai pemicu turunnya kinerja perusahaan.

’’Padahal, tidak seperti itu. Malah banyak muncul pengusaha baru,” katanya. Fenomena disrupsi shifting bukan sekedar perpindahan dari transaksi offline ke online. Namun, berpindahnya produk ke platform. Mantan Ketua Kadin Surabaya itu mencontohkan banyaknya toko mainan yang tutup.

Penyebabnya bukan karena permainan tak lagi digemari anak-anak. ’’Ini bukan mereka pindah ke platform dalam bentuk game online,’’ tandasnya. Tak hanya itu, adanya peralihan ke sektor lain misalnya, orang mengurangi konsumsi makanan minuman maupun produk retail seperti baju, lalu dialihkan untuk belanja traveling.

Karena itu, semua pelaku usaha harus bisa melakukan scanning atas bisnisnya. Atas dasar fenomena shifting itu, telah dipelajari para pebisnis agar bisa secepatnya menyusun strategi yang tepat. ’’Kalau tidak, bisnis bisa kian tergerus dan managemen yang berpikiran sempit akan langsung menyalahkan daya beli,’’ katanya.

Inilah, yang sering didengungkan ke publik daya beli turun dengan dalilan ekonomi, dataran mikro menunjukkan uang sedang berpindah (shifting), dari kalangan menengah ke atas ke ekonomi rakyat. Para elit sekarang sedang sulit, karena peran mereka sebagai ‘Middleman’ pudar akibat inovasi disrupsi ‘Disrutive Innovation’ lalu mereka dengungkan “daya beli turun”.

Dari kajian Kadin Institute tidaklah demikian, melainkan disrupsi shifting atau prilaku aktivitas masyakat/pelaku dari dunia nyata ke dunia maya atau perubahan perilaku masyarakat yang beralih belanja online berbasis aplikasi. Saat itu, banyak pembelanjaan atau mall banyak mengeluhkan, penjualan  semester 1 mengalami drop 20 persen.

Ini mulai mengikuti pola angkutan taksi, yang sudah turun sekitar 30-40 persen tahun lalu. “Nah, apakah karena daya beli saya katakan tidak. Penyebabnya adalah shifting ke taksi online, begitu halnya retail dan hotel, yang beralih dari konvensional ke online,” ulas Jamhadi.

Bahkan, banyaknya pengusaha baru di era disrupsi shifting ini bahkan jaringan ekspedi logistik market share nya tinggi karena atas perubahan perilaku masyarakat beralih belanja berbasis online. ” JNE saya lihat sekarang pegawainya ditambah terus untuk melayani pengambilan dan pengiriman logistik. Penambahan SDM dalam beberapa bulan terakhir mencapai 500 orang lebih,” tandasnya.

Bahkan, mengutip Profesor Rhenald Kasali, pakar bisnis Universitas Indonesia, banyak orang tak mengetahui bahwa konsumen dan pedagang beras di Kalimantan, kini lebih banyak membeli beras dan minyak goreng via tokopedia. Dari Surabaya, Lombok, Makasar dan lainnya. Juga banyak yang tahu, saat ini angkutan kargo udara dari Solo, naik pesat untuk pengiriman garmen dan barang-barang kerajinan. Juga dari kota-kota lainnya. Artinya, usaha-usaha kecil dan kerakyatan mulai diuntungkan.

“Ini bisa dibilang pembagian rejeki antara pelaku usaha,” katanya. Lantas siapa yang pendapatannya turun, dan mengapa bisa menurun? Dia kembali mengutip Rhenald Kasali, yang turun yaitu grosir-grosir besar yang biasa membayar kepada produsen mundur 45 hari -3 bulan. Diantaranya adalah supermarket besar, yang biasa “ngerjain” UMKM dengan menunda pembayaran. Kini, dengan munculnya online, supermarket besar kekurangan pasokan. Produsen besar juga menahan stoknya, lebih mengutamakan membuka jalur distribusi baru.

Kini,penerimaan para Middleman besar di Pulau Jawa itu kehilangan pasar. Demikian supermarket besar, yang terbiasa menjual kepada para agen dimasa lalu. Kini mereka juga dibatasi karena produsen mulai menata jaringan distribusinya berkat infrastruktur yang bagus dan kedatangan kapal yang lebih rutin kebijakan tol laut.

Itulah inpack mereka keluhkan dengan gaungkan ‘Daya Beli Turun’. “Pasar bergeser dan pemerataan terjadi, meskipun belum sampai ke bawah sekali dirasakan. Namun, kekayaan kelompok mapan di Pulau Jawa khususnya para middleman tengah tergerus,” urainya.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jatim Sutandi Purnomosidi, mengatakan era disrupsi shifting saat ini tidak begitu signifikan terhadap kebutuhan pasar di Surabaya. “Karena Surabaya tidak terlalu banyak impor. Jadi kami belum merasakan dampaknya,” kata Sutandi.

Dalam menghadapi era seperti itu (Disrupsi Shifting) pihaknya menggandeng pemerintah. Seperti Pemkot Surabaya dengan menggelar pameran dan expo untuk dapat merangsang pasar dengan memperbanyak produk lokal UMKM yang berstandar mutu SNI.

Seperti even penyelenggaraan SSF tahun 2018 silam target transaksi sebesar Rp 19 triliun. Sementara, untuk hadiah sebesar Rp 500 juta. Bahkan, target 2019 lebih meningkat mencapai Rp 20 triliun. Menurut dia, tenan yang ada di Surabaya, sebagian besar sudah bergantung pada produk lokal. Mulai dari fashion, sampai beberapa perabotan kebutuhan lain.

Ia bersama delapan pemimpin mall se-Surabaya memastikan akan terus melakukan pemantauan. “Kita berterima kasih sekali kepada Bu Risma atas atensinya sejauh ini bahkan kondisi di pusat pembelanjaan di Surabaya masih kondusif. Apalagi banyak dilakukan event bareng dengan Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui kebijakan Wali Kota Risma, untuk membebaskan pajak LED yang ada di mall. Menurut dia, pemasangan LED yang ada di mall-mall adalah bagian promosi para tenan untuk meramaikan usahanya. “Kami tidak mengkomersialkan kepada para tenan, kami berharap untuk diberikan free atau dibebaskan pajak karena disitu tidak ada income,” pungkasnya. (ton)