Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Dinilai sering merugikan masyarakat, perusahaan yang bergerak dibidang pinjaman online ini ditindak. Perusahaan ini memberi penawaran pinjaman online, namun kebanyakan tak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Agar tidak memakan korban masyarakat lebih banyak, Satgas Waspada Investasi bersama 13 kementerian/lembaga menindak 133 perusahaan pinjaman online yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending illegal ini. Dan perusahaan mereka tidak terdaftar di OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, mengatakan, edukasi mengenai pentingnya memilih perusahaan fintech peer to peer lending yang berizin OJK harus semakin gencar dilakukan. Hal ini mengingat Satgas hingga awal Oktober kembali menemukan dan langsung 133 ilegal itu. “Kami tidak akan menunggu korban masyarakat semakin banyak akibat fintech peer to peer lending ilegal ini, jadi kami terus berburu dan langsung menindak temuan fintech lending yang ilegal dengan meminta Kominfo untuk memblokirnya,” tegas Tongam.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, satgas saat ini juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kominfo DKI Jaya untuk menayangkan iklan layanan masyarakat yang berisi peringatan untuk menghindari fintech peer to peer lending ilegal. “Kami meminta dukungan dan mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya fintech peer to peer lending ilegal mengingat keberadaannya sangat merugikan,” katanya.

Sebelumnya, pada 6 September 2019, Satgas Waspada menemukan 123 entitas Fintech Peer-To-Peer Lending illegal. Namun dalam perkembangannya terdapat enam entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakan fintech peer to peer lending yaitu aplikasi “MJASA SYARIAH” milik Kospin Jasa, aplikasi “Shopintar” milik PT Karya Widura Utama, aplikasi milik Komputerkitcom, aplikasi milik Lucky Nine Apps, aplikasi “Smartech” milik PT Smartech Kredit Indonesia,dan aplikasi “Mentimun” milik PT Dinamika Mitra Sukses Makmur. Dengan demikian dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Selanjutnya, kembali ditemukan 133 perusahaan fintech peer to peer lending ilegal menjadikan total entitas yang ditangani Satgas Waspada Investasi sampai dengan Oktober 2019 sebanyak 1.073 entitas. Sedangkan total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi terhadap entitas fintech peer to peer lendingilegal sejak 2018 sampai Oktober 2019 sebanyak 1.477 entitas.

Selain fintech ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menemukan 22 kegiatan usaha gadai swasta yang belum mendapatkan izin dari OJK namun telah beroperasi. Dari 22 kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut, sebanyak 13 berdomisili di Jawa Tengah dan 9 berdomisili di Sumatera Utara.
Sebelumnya, pada bulan September telah ditemukan 30 entitas gadai ilegal, sehingga saat ini jumlahnya mencapai 52 entitas gadai ilegal. “Tidak menutup kemungkinan akan banyak lagi entitas gadai ilegal yang akan ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui pengaduan masyarakat,” tandas Tongam.

Tongam lebih lanjut menjelaskan pihaknya juga telah menghentikan 27 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. “Penawaran kegiatan ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar,” imbuhnya.

Dari 27 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut, Trading Forex tanpa izin (11 entitas), investasi cryptocurrency tanpa izin (8), multi level marketing tanpa izin (2), travel umrah tanpa izin (1), dan 5 investasi lainnya. Kemudian, Tongam mengimbau masyarakat agar sebelum melakukan investasi hendaknya memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Selain itu, ia mengingatkan agar memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. Dan juga memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui, secara keseluruhan sepanjang 2019 terdapat 250 entitas kegiatan usaha yang diduga tak berizin yang telah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. (ton)