(bisnissurabaya.com) – Memasuki bulan kedua masa kerja anggota DPRD Jatim,  telah berhasil menuntaskan  tatib yang berisi total 224 pasal, di mana  ada 63 pasal yang di drop karena sudah ada perdanya  dan sudah diserahkan ke Mendangi  yang selanjutnya menunggu proses difasilitasi. Seperti ketahui rampungnya pembahasan tatib ini mendasari dibentuknya AKD(Alat kelangkapan Dewan)  untuk mendukung kinerja para anggota dewan  agar segera berfungsi dalam menjalankan tugas tugas kedewanan.

Seperti diketahui, jumlah anggota DPRD Jawa Timur  periode 2019-2024 bertambah 20 orang. Di mana pada periode sebelumnya hanya 100 orang  periode ini menjadi 120 orang. Bertambahnya jumlah anggota dewa diharapkan  lebih maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, budjeting, dan pengawasan. Tentunya bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membawa Jatim ke arah yang lebih maju, makmur  dan sejahtera.  Anggota DRPD Provinsi Jatim masa jabatan 2019-2024 telah dilantik secara resmi pada 31 Agustus 2019. Selang sebulan kemudian, berdasr Surat  Keputusan Menteri  Dalam Negeri nomor  161.35-4362 Tahun 2019  tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2019-2024 yang diterima pada 27 September 2019, struktur pimpinan DPRD Jatim untuk periode 2019-2024 diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur

pada 30 Septempber 2019. Adapun struktural  Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 yakni,  Kusnadi (FPDIP) sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. Kemudian Wakil Ketua DPRD Jawa Timur  masing  masing, Abdul Halim Iskandar(FPKB),  Anwar Sadat(Gerindra), Drs Ahmad Iskandar, Msi (FPD) dan Sahat Tua P Simanjuntak(FPG). Selanjutnya, ada dua tugas utama yang harus segera diselesaikan yakni,  menyelesaikan tatib dan pembentukan AKD.

Dr H, Kodrat Sunyoto M.Si dari FPG

“Dari total 224 pasal  itu ada  63 pasal yang di drop karena sufah ada perdanya, namun begitu ada tambahan terkait   keberadaan tenaga ahli yang berfungsi untuk  mendukung kinerja kedewanan. Kalau sebelumnya hanya ada 1 tenaga ahli di masing masing fraksi, sekarang diusulkan ada tambahan  tenaga praktisi/profesional” kata Kodrat Sunyoto, anggota Pansus tatib DPRD Provinsi Jatim dari FPG.Masih menurut Kodrat,  jika mengacu pada  aturan, maka memang hanya ada satu tenga ahli di masing masing fraksi, tetapi ada beberapa usulan yang memicu perdebatan dan diskusi panjamg terkait tambahan adanya tenaga praktisi/profesional sesuai bidangnya masing masing. menyesuaikana kebutuhan dan target pembangunan Jatim ke depan  yang ingin dicapai  anggota DPRD Jatim masa tugas 2019-2024.. Dan untuk ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa harus hadir  untuk membuat  nota kesepakatan dan  mengesahkan.  Pihakya juga berharap   paska, penyerahan draft tatib kedewanan untuk difasilitasi Mendagri proses berikutnya akan berjalan lancar dan segera rampung/disahkan. Karena pada tahapan berikutnya,  akan menjadi dasar dibentuknya AKD, dan para anggota dewan sesegra mungkin bisa menjalanan kinerja kedewanan, sesuai tugas, fungsinya masing masing.

Ahmad Hadimudin, SP.d

“ Untuk mencapai tarjet Jawa Timur yang makmur dan sejahtera  sesuai yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, kami di Gerindra tentu sangat konsen terhadap potensi, kompetensi dan  kualitas yang dimiliki oleh masing masing anggota kami. Dalam hal ini, targetnya,  bagaiman mereka nantinya mampu mewujutkan kinerja yang maksimal, sehingga mampu mewujutkan aspirasi sesuai harapan rakyat yang sudah memilh dan mempercayakan pada kami. Misalkan mereka yang punya background kontraktor kita taruh di komisi C (Pembangunan) karena pembahasan pembangunana proyek gedung fasum misalnya, tidak hanya faham di tatanan konsep, tetapi dia faham secara detil dan tehnis komposisi campuran semen dan bahan lainnya, untuk  menghasilkan hasil bangunan yang kuat dan awet. sehingga lebih mampu mengaplilaksikan pengetahuannya untuk menghasilkan proyek proyek yg berpihak kpd kesejahteraan rahyat Pada akhirnya serapan anggaran ini tetpat sasaran dan bisa  dipertanggung jawabkan. “ tambah Ahmad Hadimudin, Ketua Fraksi Gerindra DRPD Jatim.

Dra Sri Untari M.AP

Menurut Dra Sri Untari, M.AP dari  FPDIP yang juga menjabat sekretaris DPD PDIP Jatim, komposisi pimpinan DPRD Jatim periode 2019-2024 saaat ini sudah sangat ideal, selain dipimpin oleh politikus senior yang sudah membidangi  tugas dan fungsinya dengan baik. Sehinga  kinerja kedewasan menjadi lebih baik, koordinasi dan konsolidasi tugas tugas kedewanan   semakin mudah dan lancar, artinya fungsi legislasi anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi masyarakat Jatim semakin ditingkatkan Fungsi kontrol baik  terhadap pelaksanaan perda perda dan pengelolaan APBD   juga semakin baik.  Dan tentunya dapat melaksanakan wewenang dan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.  Serta tetap mampu mempertahankan sinergitas kerja dan kondusifitas  di lingkungan DPRD Jatim sehingga kita bisa semakin baik dalam merepresentasikan dan mewujutkan  aspirasi masyarakat Jatim.(nora)