Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Tidak memiliki izin pembuangan air limbah dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan oleh PT Newland Indoraya/ Hotel Ibis Budget

No 24 Surabaya itu akhirnya, ditindak tegas oleh jajaran gabungan dari Satpol PP, Polisi dan TNI melakukan penyegelan kegiatan usaha, Kamis (3/10).

Penyegelan itu dilakukan, pasalnya Hotel Ibis Bugjet nekad melakukan aktivitasnya tanpa didasari izin prinsipilnya. Kepala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, penertiban ini berdasarkan Surat Nomor: 660 / 13128 / 436.7.12 / 2019 tanggal 30 Agustus 2019. Hal ini terkait bantuan Penertiban Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT Newland Indoraya (Hotel Ibis Budget) jalan HR Muhammad No 24 Surabaya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

“Pada intinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya meminta Satpol PP untuk melaksanakan sanksi administratif Paksaan Pemerintah, berupa Penghentian kegiatan usaha Hotel Ibis Budget di Jl.HR Muhammad No 24 Surabaya,” ujar Irvan.

Menurutnya, sanksi tersebut diberikan karena kegiatan usaha yang dilakukan PT Newland Indoraya (Hotel Ibis Budget) telah melanggar perizinan. Yakni pertama, tidak memiliki izin pembuangan air limbah. Selain itu, hotel itu diketahui juga tidak memiliki Izin penyimpanan sementara limbah B3.

“Bahwa pada tanggal 17 September 2019, Satpol PP mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait. Dalam rapat tersebut, diperoleh informasi Hotel Ibis masih belum memiliki izin tersebut diatas,” imbuh Irvan ini.

Irvan mengungkapkan, sebelumnya pada tanggal 25 September 2019, pihaknya telah melayangkan surat kepada kepada Manajemen Hotel Ibis Budget, dengan Nomor: 503 / 3909 / 436.7.22 / 2019 tanggal 24 September 2019. Surat itu, terkait Pemberitahuan pelaksanaan penyegelan kegiatan usaha PT. Newland Indoraya (Hotel Ibis Budget) Jl. HR Muhammad No 24 Surabaya.

“Sekaligus memberikan sosialisasi yang pada intinya Satpol PP akan menghentikan kegiatan usaha Hotel untuk melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah yg diberikan oleh Dinas LH,” tegas Irvan.

Bahkan, pada tanggal 1 Oktober, pihaknya bersama OPD terkait telah melaksanakan sosialisasi terakhir kepada pihak manajemen hotel. Hal ini terkait pelaksanaan sanksi administratif paksaan pemerintah penyegelan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019.

Sementara itu, pada tanggal 2 Oktober 2019, pihaknya kembali berkoordinasi dengan DLH Surabaya terkait kewajiban izin yang belum dimiliki hotel. Namun ternyata disampaikan status perizinan tidak ada perubahan.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, Satpol PP dengan mengundang OPD terkait melaksanakan Penghentian kegiatan usaha dengan melakukan penyegelan tanggal 3 Oktober 2019,” pungkasnya.(ton)