Dampak Sosial Ekonomi Teror Wamena

33

Surabaya (bisnissurabaya.com) – DITINJAU dari jumlahnya, 40 orang warga Jatim yang sudah berkesempatan pulang kandang akibat teror di kota Wamena, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya – Papua pada dua minggu lalu tidaklah banyak. Untungnya pula, diantara mereka tak ada yang menderita korban jiwa ataupun cedera oleh ulah perusuh di Wamena itu. Tetapi cukup menyita kesibukan kerja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, untuk menemui mereka di kompleks transito yang semula untuk para transmigran. Setengahnya lagi masih tertahan di Bandara Sentani, Jayapura, bersama ribu pengungsi asal penghuni Wamena.

Kota di Lembah Baliem yang cukup sejuk itu sejak dulu rasa-rasanya seperti kuali yang hangat dan bisa-bisa meledak panas. Pada tahun 1971 ketika Gubernur Irian Jaya (kini: Papua) Acub Zaenal (mantan Komandan Garnisun Bhaskara Jaya, Surabaya) saya mengikuti rombongan delegasi internasional yang usai melakukan Konferensi PATA di Jakarta dan Bali. Dari Bandara Sentani ke lapangan terbang Wamena mereka dinaikkan pesawat Hercules. Saat itu hanya beberapa pesawat ukuran kecil milik Merpati Nusantara Airlines dan milik swasta maupun misi agama Kristen MAS (Mission Aviation Service) yang secara tidak ajek menerbangi rute Jayapura-Wamena. Di kota Wamena yang waktu itu terdiri dari beberapa gedung beratap seng dan sebagian kawasannya masih berupa lapangan dipenuhi semak belukar, anggota delegasi itu dinaikkan ke atas gerobak dan ditarik  traktor untuk menuju desa yang menyimpan mummi  leluhur mereka. Ketertarikan delegasi para pengusaha industri pariwisata internasional itu terarah pada orang-orang yang selalu berderet berada di pagar lapangan terbang menyaksikan pesawat terbang yang turun ataupun naik. Semuanya hanya memakai koteka. Lalu meninjau “pasar”, yang berada di lapangan dan barang jualan mereka digelar oleh ibu-ibu (maaf: tanpa berkutang) di atas tanah. Persis seperti anak-anak perempuan kita yang bermain pasar-pasaran. Pertumbuhan kota Wamena pada tahun-tahun berikutnya memang seolah dipaksakan. Saya sudah berulangkali ke kota itu, dan gedung-gedung (tidak bertingkat) mulai dibangun. Malahan di tahun 1970-an grup Hotel Indonesia membangun hotel dengan gaya rumah ‘honai’ (gubuk warga Papua) dan diberi nama “Hotel Irian”, meskipun kemudian bangkrut karena tidak mendapatkan tamu wisatawan sesuai target. Sekaligus sulit mendapatkan tenaga karyawan yang mau di sana pada waktu itu.  Beberapa kali penghuni pendatang, termasuk para anggota TNI, jadi korban pengkhianatan oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para anggota TNI itu tertipu ketika mengajak para pemuda Wamena untuk main olahraga volley. Sedang asyik bermain, tiba-tiba mereka mengambil parangnya dan membacok beberapa anggota TNI kita. Memang, akhirnya gerombolan itu sebagian bisa ditumpas dengan tembakan-tembakan antara lain lewat senapan mesin. Tahun 1980-an ketika saya ke sana, gerombolan OPM pimpinan Rumkorem usai mengacau Jayapura mundur ke sekitar Wamena. Pada tahun 2018, anak saya yang beberapa bulan tinggal di Wamena untuk proyek pembangunan,– terutama untuk gedung Puskesmas dan gedung sekolah dasar,– juga bercerita mengenai kondisi yang peka di bagian atas luar kota Wamena.  Bukan rahasia lagi, bahwa banyak sub-sub suku Papua yang tinggal di dataran tinggi kurang senang terhadap pendatang yang menetap di sana, tetapi juga terhadap sesama warga Papua tetapi yang berasal dari kawasan pantai atau kepulauan di Papua.

Pada siang hari 23 September lalu gerombolan liar yang dipimpina oleh tokoh-tokoh separatis  berbondong-bondong menaiki truk-truk atau kendaraan lainnya berdatangan dari daerah di bagian atas kota Wamena. Sambil berteriak-teriak langsung saja menyerang kota itu, membunuh sekitar 26 warga kota dan membakar gedung-gedung fasilitas pemerintahan, ruko, kedai dan lain-lain. Betul-betul kota Wamena yang kini bentuknya sudah berubah  sama sekali sebagai sebuah kota kecil apabila dibanding tahun-tahun 1970-2000-an itu, warga kota yang berasal dari luar Papua maupun warga Papua yang berasal dari luar Lembah Baliem menjadi ketakutan dan berlarian mengungsi ke kantor Kepolisian maupun markas TNI yang ada.

Menanggapi eksodus warga luar Wamena ke daerah asal atau sekurang-kurangnya nyantol di Bandara Silas Papare, Abepura/Jayapura, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto minta (30/9), agar warga pendatang yang sudah di kota Wamena tidak eksodus keluar kota itu. Kota yang dari orang tertarik datang untuk melihat kehidupan zaman batu saat itu, di mana kini sudah berubah ke arah masyarakat menuju modernisasi dengan pertumbuhan perekonomiannya, nyatanya masih dikacau oleh perusuh-perusuh yang dihasut oleh gerombolan bersenjata liar (ex-OPM) berdasar berita-berita palsu (hoax) yang menghinakan atau merugikan warga Papua. Yang mengherankan,, sejauhmana pengamanan oleh aparat Kepolisian maupun TNI yang ada di kota itu, ketika berbondong-bondong orang-orang dari Puncak Jaya “menyerbu” kota? Publik bertanya, apakah tidak ada petugas-petugas intelijen dari masing-masing instansi itu, atau apakah tidak ada saluran komunikasi melalui telepon atau lainnya untuk penyampaian laporan? Sejauhmana kepekaan para komandan dari instansi masing-masing akan kemungkinan timbulnya hal-hal terburuk yang bisa menimpa kehidupan sosial-ekonomi warga di kota Wamena?

Kurang yakinnya akan kemampuan untuk melindungi warga tersebut yang menjadikan warga pendatang di Wamena bertindak lebih baik meninggalkan segala investasi dan pola perdagangan ataupun sumber kehidupan ekonomi lainnya terhadap kemungkinan bahaya terhadap jiwa raga dia dan keluarganya. Tidak salah, bahwa para dokter dan tenaga medis lainnya yang akan dikirim ke sana minta kepastian perlindungan keamanannya, sebab dari akibat seorang dokter yang sudah tinggal 15 tahun untuk mengabdi pada masyarakat Wamena dan sekitarnya, ialah dr. Setya Marsetio, dibunuh gerombolan itu dengan dengan cara dibakar.

Apabila tidak ada jaminan kemampuan untuk menjaga keselamatan warga sipil di sana, maka perlu juga ditanyakan kepada tokoh-tokoh pemerintahan setempat dan terutama tokoh-tokoh suku/adat dan agama setempat, apakah Wamena ingin dibawa ke arah bermasyarakat modern setara dengan masyarakat kota-kota kabupaten di luarnya? Semestinya para tokoh adat,– dan terutama tokoh-tokoh pemerintahan asal dari warga Papua dan terutama asal Lembah Baliem,– yang aktif untuk melakukan dialog dengan warga-warga terutama suku-suku yang di dataran tinggi Kabupaten Puncak Jaya. Intinya penjelasan dan pemahaman tentang apa sebenarnya yang diupayakan pemerintah kita buta kawasan Papua dan khsuusnya di kabupaten itu. Nyatanya, dialog secara persaudaraan demikian tidak dilakukan, sehingga suku-suku yang tinggal di pegunungan sangat mudah “dibakar” oleh gerombolan separatis yan lebih akrab dengan mereka. Jangan sampai Lembah Baliem dan khususnya kota Wamena sengaja menginginkan untuk dijadikan obyek wisata guna menyaksikan kembali kehidupan masyarakat zaman batu seperti era 1970-an dan sebelumnya. Para komandan aparat keamanan pun hendaknya dipilihkan dari perwira-perwira yang peka terhadap situasi, mudah bergaul, tetapi bersikap tegas terhadap bentuk kejahatan apapun. Kiranya dalam dekade tertentu masih sangat diperlukan tindakan yang tegas dan sesekali keras!  Penjagaan keamanan pun jangan bersifat “hangat-hangat tahi ayam”. Tetapi berlanjut. Dari situlah titik pijak secara prinsipnya untuk memulai kembali kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Wamena dan Lembah Baliem. (amak syariffudin)