Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Ketika kebijakan tidak didasari nurani, maka naluri mengambil posisi. Namun, naluri sehat akan turun kej alan tentu menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerhati kebijakan publik Surabaya Wibisono, menilai, tentu naluri amarah karena kehidupan privasi seseorang sudah diintervensi bila RUU KUHP itu diterapkan. Bukti intervensi itu yakni bila seseorang melakukan penyimpangan hasratnya, atau dengan kata lain selingkuh dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan. Sebaliknya, bila seseorang menunaikan hajat biologisnya terhadap pasangan istrinya, entah karena adanya penolakan dari sang istri dengan alasan capek misalnya, dan terjadi pemaksaan untuk melakukan hajat biologisnya, si-suami bisa dilaporkan dengan pasal pemerkosaan kepada istri dan dikenakan pidana kurungan 12 tahun.

“Inilah bentuk intervensi privasinya,” kata Wibisono.Terkait masalah unggas pun, lanjut ia, seseorang bisa di kenai denda Rp 10 juta, padahal unggas tersebut digerakkan oleh Allah untuk menjemput rezeki makannya di pekarangan sebelah. Bila ini dipaksakan, maka beresiko hubungan persaudaraan persahabatan antar tetangga menjadi pemicu polemik pada masyarakat.

Belum lagi, permasalahan ekonomi yang lagi mendera banyak masyarakat Indonesia ketika seorang wanita hendak membantu meringankan beban kelurganya. Sehingga ia terpaksa kerja pulang malam namun beresiko dikenakan denda Rp 1 juta. Tidak sampai disitu saja, bila terjadi pelecehan seksual dan terjadi korban hamil karena alasan aib lalu menggugurkan kandungannya pun dikenai pidana kurungan 4 tahun.

Akibat dengan RUU KUHP yang penuh kontroversi itu pada beberapa hari ini hampir disemua daerah jutaan orang turun ke jalan, menyuarakan pendapat. Namun, ada saja orang yang mencibirnya, masih banyak lagi RUU KUHP

yang “Beringas ” dalam mengatur sisi ruang privasi rakyat Indonesia.

“Ketika nurani tak lagi peduli, ketika nurani tak lagi punya empati, maka naluri menggiring opini atas nama hukum dan menjadi tirani,” ujarnya.

Ia mempertanyakan wakil rakyat, kelak dimintai pertanggung jawaban dihadapannya, atas kebijakan yang telah dibuatnya lebih kepada polarisasi, kepentingan tersembunyi atau kebijakan yang lebih kepada membuat masyarakat Indonesia adil Makmur?.

“Tentu ini, sejarah mencatat, saat mahasiwa bersuara tak lagi didengarkan, kaum pelajar muda turut turun ke jalan. Pernahkah terpikir olehmu, wahai pembuat kebijakan mengapa berduyun-duyun rakyat turun ke jalan,” cibir Wibisono, terhadap wakil rakyat yang duduk di parlemen Senayan.

Bila DPR tidak mampu membuat kebijakan yang pro rakyat, pro kepada keadilan kemakmuran, maka sedianya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk kesadaran dirinya.

“Janganlah kekuasaan membawamu, pada hukuman Tuhan terhadap dirimu, bertobatlah wahai pembuat kebijakan,” imbuhnya penuh dengan sindiran.

Belum lagi, usaha dalam melemahkan KPK lewat RUU yang telah disyahkan yang dipandang sebagai pelemahan terhadap demokrasi dalam memberantas korupsi ini.(ton)