Surabaya, (bisnissurabaya.com) –¬†Demontrasi ribuan mahasiswa terkonsentrasi di pusat kota Surabaya. Yakni, di halaman gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura. Akibatnya, Surabaya lumpuh di pusat kota.

Tak hanya itu, polisi di perbatasan Surabaya РSidoarjo disibukkan dengan menghela sejumlah pendemo yang membawa kayu dan  anak sekolah yang ikut2-an demo dan diberhentikan polisi. Demikian juga mahasiswa yang masuk dari arah Suramadu dan Gresik yang akan masuk ke Surabaya juga mendapat perlakuan yang sama oleh polisi. Meski demikian hingga Kamis (26/9) siang di halaman DPRD Jatim sudah penuh sesak pengunjukrasa. Demikian juga akses jalan menuju ke Jalan Indrapura, seperti Jalan Bubutan РEmbong Malang РBasuki Rachmad РDemak РPerak sangat padat. Banyak mahasiswa yang jalan kaki menuju Gedung DPRD Jatim. Mereka memarkir sepeda motornya di halaman monumen Tugu Pahlawan.

Demo akbar di Surabaya ini juga serentak dilakukan mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Yang juga menarik, juga ada rombongan pemuda berpakaian hitam-hitam dengan membawa bendera merah putih berambut gondrong. Juga terlihat sekelompok siswa SMP yang seharusnya libur juga ikut2-an berkelompok menuju pusat kota. Mahasiswa mulai beranjak berbondong-bondong berkumpul di monumen tugu pahlawan kemudian sejak pagi dan berlanjut menuju gedung DPRD Jatim.

Tuntutan yang mereka suarakan, diantaranya mendesak presiden untuk menerbitkan Perpu untuk menganulir UU KPK yang secara gegabah dan tidak mengindahkan aspirasi publik.

UU KPK yang baru dinilai sebagai permufakatan jahat yang dilakukan kekuatan oligarki predatori untuk melemahkan sistem demokrasi Indonesia dengan cara pelemahan sistem yang memberikan ruang kontrol terhadap pengelolaan negara.

Karena itu, mereka mendesak presiden untuk meregulasi peran dan fungsi Polri yang cenderung dominan dalam semua aspek penegakan hukum. Caranya dengan meletakkan fungsi Polri di bawah Mendagri.

Ketiga, hentikan proses pembahasan RUU KUHP karena dalam proses penyusunan minim keterlibatan publik bahkan cenderung memangkas kebebasan pers, pelemahan delik korupsi dan kebebasan berpendapat berdalih penghinaan presiden.

Salah satu Mahasiswa Unair Surabaya, Haedar, membenarkan pernyataan tuntutan itu.

Namun, pihaknya membantah ada poin yang berisi terkait penundaan pelantikan presiden.

“Tidak ada dalam diskusi kami tentang penundaan pelantikan presiden. Itu adalah catatan dari diskusi yang kita gelar pada Jumat 20 September kemarin dan tersebar ke WAG,” kata Haedar, saat dikonfirmasi di lokasi demo, Kamis (26/9) siang.

Haedar, memperkuat sanggahannya dengan bukti adanya tuntutan penerbitan Perpu KPU Presiden. Dengan demikian, pihaknya justru mengakui fungsi Presiden secara konstitusional.

“Diskusi itu sama sekali tidak ada pembahasan terkait penundaan pelantikan. Pihaknya, menyuarakan tuntutan dengan lebih fokus pada Perpu KPK dan RUU KUHP,” tandasnya. (ton)