Demokrasi Kita Disalah Gunakan?

22

Surabaya (bisnissurabaya.com) – KETIKA ribut-ribut menolak revisi UU KPK dan RKUHP yang dilakukan oleh DPR-RI, muncullah tindakan dalam berbagai sikap dari bentuk pernyataan-pernyataan, demonstrasi tertib sampaipun demo yang diakhiri kerusuhan. Ada yang murni mengerti makna dan inti mengapa bersikap menolak revisi UU tersebut, namun terbanyak asal ramai-ramai berdemo.

Buat kelompok mahasiswa yang memang gemar untuk berdemo, mumpung cuaca cerah, kuliah agak jarang atau rada malas berkuliah, maka sport yang menarik perhatian tentunya ikut berdemo. Malahan ada kelompok wartawan tidak cukup berteriak lewat karya jurnalistiknya, tetapi berteriak-teriak untuk berdemo. Kalau sampai terkena tindakan, merasa harus dibebaskan dengan alasan karena bertugas sebagai jurnalis! Alasannya “kebebasan pers”. Memberi makna “kebebasan pers” yang dicampur aduk. Nasih perlu Dewan Pers kiranya masih perlu menjelaskan dan menegaskan makna dan penerapan hak asasi wartawan dalam kebebasan pers. Demo di depan gedung KPK Jakarta juga dilakukan oleh kelompok yang pro dengan aparat KPK yang baru terpilih sekarang. Mereka menuntut ketua ataupun pimpinan KPK yang sekarang masih menjabat untuk turun jabatan, karena dianggap sebagai salah satu unsur pendorong demo di DPR-RI.

Dalam UU, hukum atau aturannya di negara kita, berdemo dibolehkan asalkan tertib dan jelas apa yang didemo. Maka mengherankan, kalau ada yang berpendapat dan menuduh pemerintahan kita sebagai “rezim yang mematikan demokrasi” atau menyatakan “demokrasi kita mati”. Tetapi tak jelas, siapa yang dituduh dan bagaimana demokrasi itu dimatikan. Memang ada arahan telunjuk mereka, ialah terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita yang merancang dan menyetujui revisi UUKPK dan RKUHP. Kalau dalam demo terlibat aparat keamanan (terutama Kepolisian), dikarenakan tugasnya untuk menjaga ketertiban itu. Sebab tidak bisa dihindarkan bisa terjadi kerusuhan yang muncul ketika demonstrasi diadakan. Kenyataan tersebut terjadi pada demonstrasi mahasiswa menentang revisi UU tersebut di depan gedung DPR pada 22 September lalu. Alhasil, 232 demonstran dan beberapa petugas luka-luka, 3 orang kritis. Pagar DPR dirusak, mobil patroli Polisi dan Pos Polisi di bawah kolong Jalan tol Slipi dibakar dan beberapa fasilitas umum rusak. Kerusuhan itu terjadi, beberapa saat setelah para pimpinan kelompok mahasiswa menarik anggotanya karena hari mulai malam, lalu muncullah kerusuhan itu. Polisi terpaksa menggunakan gas air mata. Syukur tidak perlu digunakan peluru karet.

Akibatnya, 17 orang ditangkap. Ternyata bukan mahasiswa, tetapi penyusup yang didatangkan dari luar Jakarta. Begitu pernyataan Kapolres Metro Jakarta Raya, Kombes Hengki Haryadi (25/9). Menurut dia, pola yang sama tindakan kerusuhan saat demonstrasi mahasiswa pada 22 Mei 2019 di Jakarta. Yang mencurigakan, penyusupan dalam demo itu terjadi selang beberapa hari dari penangkapan beberapa orang teroris anggota JAD di Cimahi dan Bekasi oleh Densus 88 Kepolisian. Para teroris itu sudah menyiapkan beberapa “bom-panci” berdaya ledak kuat (high explosive) dengan sasaran pihak Kepolisian.
Di Papua yang sikap masyarakatnya labil terhadap isyu-isyu yang dapat merugikan NKRI, menerima berita hoax lewat media sosial yang mengabarkan tindakan yang merugikan martabat dan keamanan masyarakat Papua yang ada di provinsi tersebut dan yang ada di provinsi lain pulau. Terjadilah demo dan kerusuhan dengan pembakar gedung-gedung milik pemerintahan di Wamena. Tercatatlah korban terhitung 26 tewas orang tewas, yakni 22 orang pendatang dari luar Papua dan 4 orang Papua. Gedung perkantoran, pertokoan, kedai-kedai dan beberapa rumah dibakar oleh perusuh yang berdatangan dari sekitar kota Wamena. Ratusan warga yang berasal dari pendatang seperti dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selama beberapa minggu harus mengungsi di kantor-kantor pemerintahan dan militer.

Dari kenyataan kerusuhan-kerusuahan di Jayapura dan Wamena itu, kita masih perlu bertanya, bahwa ada pengurus Komnas HAM yang menyatakan, bahwa mengapa kegelisahan yang bersifat politis di kalangan masyarakat Papua, dikarenakan Pemerintah kurang memperhatikan hasrat masyarakatnya. Kalau diperbandingkan apa yang diperbuat oleh Pemerintah Pusat dan beberapa Pemerintah Daerah bersama masyarakat Papua dulu dengan beberapa tahun lewat ini, kiranya jelas sudah bertindak secara bertahap tetapi cepat dilakukan demi hak-kewajiban sebagai warga kita lainnya di semua provinsi dan suku adalah sama serta adat-istiadat/budayanya adalah setara. Kiranya bisa dirancang, orang Komnas HAM itu diajak ke provinsi Papua untuk waktu satu-dua bulan dan keliling Papua, terutama di kabupaten-kabupaten seperti Timika, Ilaga, Puncak Jaya dan Wamena. Biarlah dia atau mereka menyaksikan sendiri apa upaya pemerintah dan tentu kalangan terpelajar di sana. Lalu apa opininya dan usulannya itu di bawa ke sidang DPR yang baru nanti, untuk “diadu” kebenaran, ketidak benaran dan solusinya secara politis dan ilmiah.

Bukankah cara demikian sesuai dengan asas demokrasi? Bukankah orang-orang bertugas sebagai orang-orang Komnas HAM itu mendapatkan “upah” secara tetap dari Pemerintah? Jadi, tidak ada salahnya publik menganggap bahwa orang-orang Komnas HAM (juga beberapa Komnas lainnya) rata-rata merasa “super” dan “seenaknya” berpendapat tanpa memahami realitas yang bisa berkembang yang dapat menjadikan permasalahan memasuki ranah politis yang peka bagi kelangsungan NKRI. Bukankah juga menjadi kewajiban Komnas-Komnas itu untuk secara jernih dan akurat justru memberikan masukan berupa usulan/nasehat atau wawasan kepada pelaksana Pemerintahan yang demokratis? Ataukah keberadaan organisasi-organisasi yang justri diadakan (sesuai syarat berpemeritnahan demokratis) dan disahkan Pemerintah tersebut sudah salah kaprah sebagai dampak berdemokrasi? Kalau ngomong merasakan situasi-kondisi “berdemokrasi”, barangkali perlu mengalami sikon pemerintahannya. Salah seorang darinya mungkin saya yang merasakan hidup diakhir pemerintahan Hindia Belanda, era pemerintahan militer Dai Nippon, pemerintahan dalam Perang Kemerdekaan I dan II, sampai dengan pemerintahan di bawah Presiden Sukarno sampaipun sekarang. Dari situlah kita bisa memahami “berdemokrasi” sekarang ini diperbandingkan dengan sebelumnya, apalagi yang “berdemocrazy!”.
Namun mungkin pula, bahwa rubrik Opini ini juga salah kaprah karena sudah ikut-ikutan bicara politik praktis? Kalau tidak keterlaluan, memang saya tak mau ngomong masalah praktek politik. (amak syariffudin)