Surabaya, (bisnissurabaya.com)- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 51 Tahun 2015, tentang larangan penjualan pakaian impor bekas disambut positif Unit Pelayanan Teknik (UPT) Perlindungan Konsumen untuk bisa dilakukan penertiban. Kepala Unit/Kanit Pelayanan Teknik (UPT) Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Eka Setya Budi, menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya itu.

Apalagi, aturan larangan penjualan pakaian impor bekas tercantum dalam Permendag No 51 tahun 2015 dan Undang-undang/UU Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 2. “Memang sudah ada dasarnya, berdasarkan peraturan Permendag No 51 Tahun 2015 bahwa impor pakaian bekas itu dilarang. Disini masih banyak ditemukan, makanya mau tidak mau harus ditertibkan,” kata Eka, sapaan lekatnya.

Pihaknya memastikan akan mensosialisasikan Permendag No 51 Tahun 2015 itu ke kabupaten atau kota lain di Jatim. Pihaknya berharap, masyarakat sadar, baik itu penjual maupun calon pembeli, bahwa pakaian impor bekas itu dilarang dalam undang-undang. “Insya Allah nanti akan kita lakukan sosialisasi ke kabupaten atau kota yang lain untuk mengedukasi, karena peredaran pakaian impor bekas ini sudah begitu masif,” pungkasnya. (ton)