Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Ada sikap tegas dari Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya. Melalui Dinas Perdagangan/Disdag, secara masif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan larangan penjualan pakaian impor bekas. Selain melakukan sidak di lapangan, Disdag bersama jajaran Satreskrim Polrestabes Surabaya juga mengumpulkan pedagang untuk diberikan sosialisasi dan pembinaan.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya, Wiwiek Widayati, mengatakan, upaya yang dilakukan ini sebagai komitmen Pemkot Surabaya dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 51 Tahun 2015, tentang larangan penjualan pakaian impor bekas. Bahkan, pihaknya telah melakukan sidak ke lokasi-lokasi penjualan pakaian impor bekas.

“Kegiatan sosialisasi ini sudah step yang kedua, karena beberapa minggu kemarin kami sudah turun ke lapangan. Jadi kami bisa mengidentifikasi mana pedagang yang jualan pakaian impor bekas,” kata Wiwiek, saat ditemui usai kegiatan sosialisasi pedagang pakaian impor bekas di kantornya, Senin (23/9). Setidaknya, ada 55 pedagang pakaian impor bekas yang hadir dalam kegiatan sosialisasi.
Mereka Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di beberapa wilayah Surabaya. Seperti, kawasan Gembong, Sulung dan Tugu Pahlawan. “Jadi, hari ini kami sudah ketemu dengan pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan barang yang dilarang,” katanya. Selain memberikan sosialisasi secara langsung di lapangan, pihaknya mengaku juga terus melakukan identifikasi dan memetakan lokasi yang biasa dilakukan perdagangan pakaian impor bekas.

Bahkan, ke depan pihaknya akan melakukan sidak ke mall dan pusat perbelanjaan. “Jadi, namanya perdagangan itu pintunya bisa masuk ke mana saja. Karena itu, kami juga akan turun ke mall, toko-toko modern dan sebagainya,” ujarnya.
Saat ditanya terkait sanksi yang diterapkan kepada para pedagang pakaian impor bekas, Wiwiek menegaskan, sesuai ketentuan yang ada, jika sudah dilakukan sosialisasi, pedagang masih tetap berjualan pakaian yang dilarang, pihaknya akan memberikan sanksi. “Jadi, prosesnya ini kan kita sudah pernah sosialisasi. Jadi nanti prosesnya ketika kita turun di lapangan dan masih menemukan, pasti ada sanksi yang kita tegakkan,” jelasnya.

Kendati demikian, dia berharap, kepada pedagang pakaian impor bekas maupun calon pembeli agar tumbuh kesadaran, bahwa kegiatan penjualan itu dilarang dalam undang-undang. Sementara, Kasubnit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polrestabes Surabaya, Ipda M. Shokib, menyampaikan, pihaknya akan membackup Pemkot Surabaya dalam rangka mensosialisasikan peraturan larangan perdagangan pakaian impor bekas.
Pihaknya menilai bahwa pakaian impor bekas ini sudah mendarah daging di masyarakat. “Sehingga apabila langsung ditegakkan secara frontal kepada pedagang yang kecil-kecil ini (PKL), pasti akan menimbulkan efek sosial yang besar,” jelas Ipda Sokib.
Karena itu, pihaknya bersama Pemkot Surabaya mengedepankan upaya secara persuasif kepada pedagang. Salah satunya, dengan memberikan sosialisasi langsung di lokasi penjualan dan mengumpulkan mereka. Tujuannya agar mereka bisa beralih ke usaha atau pekerjaan lain yang tidak dilarang dalam undang-undang. (ton)