Masih Bolehkah E-cigarette Diproduksi

68

Surabaya, (bisnissurabaya.com)- TAHUN depan, pemerinah berencana menaikkan cukai rokok 23 persen, sehingga harga jualnya naik menjadi 35 persen. Dari harga rokok, apakah bentuk sigaret, sigaret kretek ataupun cerutu yang sudah cukup tinggi sekarang, akan ditinggikan lagi itu, antara lain alasan pemerintah mengurangi jumlah perokok. Tahun lalu, ketika cukai rokok dinaikkan, alasannya sama. Ketika harga jula rokok naik hingga lebih 10 persen, ternyata dari statistik sekarang, jumlah perokoknya jadi meningkat. Terutama di kalangan generasi muda. Mungkin didorong oleh pikiran sedang stress alias ‘sumpek’, atau kedinginan atau demi gagah-gagahan, maka solusinya ialah merokok.

Lalu muncul rokok “jaman globalisasi”, yaitu electronics-cigarette alias ‘vape”. Isinya bukan tembakau, akan tetapi bahan kimia. Dampak menjadi ketagihannya juga besar. Namun lebih besar lagi dampak bagi kesehatan perokoknya. Ketika vape muncul di Indonesia dan merambah pasaran untuk anak-anak muda yang terbanyak terbawa untuk merasa “gagah” dan “insan now”, akhirnya menjadi permasalahan buat pemerintah. Apalagi tiba-tiba saja dalam bulan lalu, Gubernur Negara Bagian California (USA) menyiapkan dana US$ 20 miliar untuk mencegah para remaja di sana merokok vape. Masalahnya, sudah beberapa remaja mati akibat rokok itu. Dari penelitian, isi vape menyebabkan penyakit kanker. Akibat kejadian tersebut, dalam bulan September ini, Badan Penelitian Obat-obatan dan Minuman Kemkes melarang masuknya, pemasaran dan penggunaan vape di Indonesia.

Dalam rubrik Opini di media ini pada akhir September 2018 lalu, saya menanggapi tentang kasus dan bahaya vape bagi remaja kita dengan judul “Cukai Rokok Elektrik”. Sebab, Kementerian Keuangan lewat Ditjen Bea dan Cukai menetapkan rokok-elektrik sebagai barang yang kena cukai dengan memasukkannya ke dalam Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi produsen Hasil Pengolahan Tembakau Lain (HPTL) dengan pajak sebesar 57 persen. Yang mengejutkan adalah pernyataan Dirjen B&C Heru Pambudi (18/7/2018), bahwa produsen vape itu ada di Indonesia. Jumlahnya sebanyak 200 produsen!  Bahan bakunya diimpor dan 4 jenis vape. Masing-masing berisi kandungan 15 mililiter (ml), 30 ml, 60 ml dan 100 ml.

Keputusan Kemkeu tentang pengenaan pajak itu setelah dengan nada tinggi menanggapi peredaran vapre di Indonesia oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita (Desember 2017), ayang melihat bahayanya bagi kesehatan manusia dan bisa mendesak produk perusahaan-perusahaan rokok kita. Kata Mendag itu, vape boleh beredar asalkan ada ijin dari Menteri Kesehatan, BPOM, Menteri Perindustrian dan mendapatkan SNI (Standar Nasional Indonesia). Pesannya: “Yang jadi perokok elektronik, kembalilah jadi perokok biasa!”.

Kabarnya, sekarang BPOM melarang penggunaan dan tentu saja peredaran e-cigarette tersebut. Kabar dari California yang kini mulai mengguncang petinggi-petinggi di lain-lain negara bagian di Amerika Serikat tersebut, menjadikan aparat di Kementerian Kesehatan kita itu cepat-cepat harus bertindak. Sebab, sebenarnya instansi-instansi pemerintahan kita kurang peka, sehingga terdapat produsen-produsen vape sebanyak 200 pengusaha (tahun 2017), yang mungkin kini sudah berkembang lebih dari itu. Terlebih lagi, isi vape tersebut diimpor. Sekurang-kurangnya, bahan kimia itu juga mengandung bahan narkotika. Akibatnya, tidak bedanya meracuni para generasi muda kita yang menjadi perokok, menjadi lebih terpapar oleh penyakit dada.

Mungkin tidak banyak dari masyarakat kita mengetahui bagaimana e-cigarette terwebut. Bentuknya seklias seperti ballpoint besar atau alat suntik insuline (untuk penderita diabetes). Ada tutupnya seperti ball point, lalu diputar sedikit, dan dirokok. Asapnya mengepul cukup tebal dan berbau seperti tembakau tetapi ada bau wanginya.  Mungkin karena bentuknya maupun asapnya yang tebal mengepul itulah, maka perokoknya bisa merasa gagah dan sudah tergolong orang modern.

Pemerintah dan terutama Kementerian Kesehatan kita yang merasa kewalahan untuk berhasil mengurangi,– apalagi mencegah,– jumlah perokok asal tembakau dengan selalu menaikkan cukai rokok agar rokok tidak terbeli dan tidak peduli apa yang dikeluhkan pengusaha pabrik rokok, buruh pabrik itu, maupun petani tembakau kita.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Nasruddin Djoko Surjono mengatakan (18/9), bahwa setiap kebijakan (dalam hal ini kenaikan cukai rokok 23 persen) selalu tidak menyenangkan semua pihak, namun kebijakan tersebut merupakan titik optimal yang terbaik bagi negeri ini ke depan. Permasalahannya sudah dibahas dengan Kementerian-kementerian lain maupun pihak Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada serta lembaga riset perpajakan. Tujuannya, katanya, adalah alat mengendalikan konsumsi merokok. Rokok terasosiasi dengan berbagai penyakit, meski secara legal tiap orang memiliki hak untuk merokok sebagaimana tertuang dalam UU Cukai.

Menurut dia,70 persen laki-laki merokok. Sedangkan pertumbuhan tinggi terjadi pada kelompok perempuan dan anak-anak. Dengan cukai yang naik tahun depan, penerimaan negara naik 9 persen atau Rp 180,7 triliun dibanding tahun 2019 ini sebesar Rp 165,8 triliun.

Meskipun secara legal tiap orang memiliki hak untuk merokok, akan tetapi terhadap jenis e-cigarette yang di Amerika Serikat saja dan beberapa negara (termasuk di India) dilarang karena bisa membawa penyakit kanker dan maut, kiranya yang dimaksud dalam UU Cukai itu adalah rokok berbahan tembakau.   Sekarang kita lihat, sejauhmana  Kementerian-Kementerian bersangkutan dan aparat penegak hukum mampu bertindak terhadap produksi, peredaran dan penggunaan vape yang sudah dilarang itu. (amak syariffudin)