(bisnissurabaya.com)- Langkah nyata pemerintah tangani kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda Provinsi Riau akhir akhir ini menatik perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan langsung terbang ke Pekanbaru, Riau. Setiba disana Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama dengan jajaran terkait untuk membahas langkah-langkah penanganan karhutla.

Kepala Negara menegaskan, pencegahan merupakan sebuah hal yang mutlak dalam suatu proses penanganan karhutla.

“Pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran apalagi di lahan gambut, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya, sangat sulit menyelesaikan,” kata Presiden Jokowi dalam sesi pengantar rapat yang digelar di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin, (16/9).

Presiden Indonesia ke-7 itu memandang bahwa keberadaan perangkat-perangkat yang dimiliki baik oleh pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan sebenarnya mampu untuk melakukan segala upaya pencegahan tersebut. Namun, kerja sama yang dirasa kurang efektif dan inisiatif yang tidak maksimal menyebabkan peristiwa karhutla kembali terulang.

“Gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabimkamtibmas.

Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik,” jelas mantan Gubernur Jakarta itu.

Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak mulai dari pusat hingga ke daerah untuk melakukan konsolidasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Seluruh pihak terkait juga dimintanya bergerak aktif dalam menangani karhutla yang terjadi saat ini.

“Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik saya yakin yang namanya satu titik api sudah pasti ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini,” tambah mantan Walikota Surakarta ini.

Adapun terhadap upaya penanganan karhutla di Provinsi Riau yang saat ini berstatus siaga darurat, Presiden Joko Widodo memberi sejumlah arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Pertama, Kepala Negara meminta Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.

Diharapkan besok dilakukan hal yang sama (hujan buatan) dalam jumlah yang lebih besar. Pasukan pun juga sudah  ditambahkan. Sejak  hari Jumat lalu sudah diperintahkan untuk ditambahkan ke sini.

Kedua, tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun

Ketiga, Melakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla.

“Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan,” tambah Kader PDI Perjuangan ini.

Untuk diketahui, jajaran menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam rapat tersebut antara lain Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhajir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza, hingga pemerintah daerah setempat. (nanang)