Patutkah BPJS Kesehatan Melibatkan RT-RW?

50

Surabaya (bisnissurabaya.com)- PERTANYAAN diatas memang perlu diajukan, sebelum terjadi polemik maupun tuntutan hukum terhadap Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Badan yang kebingungan karena ditegur menteri dan disoroti lembaga-lembaga pemerintahan lain maupun kalangan publik, karena anggarannya selalu defisit triliunan rupiah plus kinerjanya yang kurang efisien. Akibat dari tekanan macam itu, maka macam-macamlah aturan baru demi aturan baru bagi para pelaksana kesehatan masyarakat. Yakni, puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta maupun apotek-apoteknya yang memberikan layanan lewat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu yang membingungkannya, adalah bagaimana mengatasi tunggakan pembayaran iuran oleh peserta. Karena masalahnya dijadikan salah satu alasan penyebab defisitnya anggaran badan itu. Lalu, muncul gagasan, pola penagihan itu turun kebawah dengan dalih “demi JKN”. Dimulailah suatu kerja sama dengan Kelurahan Mekarjaya, kota Depok, Provinsi Jawa Barat/Jabar. Yakni, melibatkan pengurus Rukun Warga/RW dan Rukun Tetangga/RT untuk ikut aktif dalam melakukan penagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan surat instruksi lurah/desa itu. Muncullah istilah “Desa JKN”. Desa itu, dijadikan pilot projectnya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan (10/9), tunggakan tagihan di desa itu saja senilai Rp 9 miliar. Sedangkan, konsep Desa JKN adalah mengoptimalkan peran pemerintah dari masyarakat pedesaan pada program JKN. Dengan kata lain, pelibatan pemerintah daerah mengoptimalkan  untuk mendukung kelancaran likuidasi BPJS Kesehatan. Menurut dia, tingkat keberhasilan program tersebut hanya berdasarkan hasil pengumpulan dana tunggakan iuran.

Nampaknya, Kepala Dinas/Kadis Kesehatan Depok, Novarita, membenarkan bahwa di wilayahnya memang diadakan Desa JKN. Akan tetapi bisa memahami bakal timbulnya reaksi keras kalaulah hal demikian dilakukan. Menurut dia, melibatkan pengurus RW dan RT untuk melakukan penagihan iuran, hal demikian bukanlah satu-satunya cara mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Nampaknya, bagi pimpinan dan staf BPJS Kesehatan, pola mengikut sertakan pengurus RT-RW dengan berlindung dibalik program Desa JKN, adalah tindakan yang bersifat kepahlawanan, karena mengikut sertakan unsur masyarakat untuk kepentingannya. Padahal, kalaulah tindakan itu diterapkan secara nasional, maka akan benar-benar sama artinya mengadu domba rakyat dan tindakan yang melanggar hukum. Cobalah kita urai pokok-pokok, mengapa pilot project-nya yang diterapkan di desa Mekarjaya bakal berdampak bertentangan dengan undang-undang maupun keseragaman kehidupan warga.

Mungkin kita perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana saya uraikan dibawah ini.

Pertama, bahwa RT-RW bukanlah aparat pemerintah. Perhatikan UU Kependudukan, apa status RT-RW. Suatu bentuk organisasi kependudukan berdasar kesepakatan warga anggotanya dan pemilihan kepengurusannya atas kesepakatan warga anggotanya. Jadi, tidak bisa pihak lembaga/aparat pemerintah “mempekerjakan” pengurus RT-RW untuk hal-hal yang bukan kepentingan langsung warga itu ataupun yang berkaitan dengan undang-undang yang ada.

Kedua, dengan menunjuk pengurus RT-RW seolah-olah menjadi penagih-hutang (debt collector) terhadap warganya sendiri. Berarti sama dengan mengadu-domba antara pengurus RT-RW dengan warganya. Peserta BPJS Kesehatan bisa saja menunggak bukan karena ingin menunggak, tetapi  karena dalam bulan-bulan itu kebetulan mengalami kekurangan uang. Sehingga terpaksa menunggak iuran BPJS Kesehatan untuk satu-dua bulan.

Ketiga, dengan alasan diatas, maka kebijakan badan itu hendaknya didasarkan hal-hal yang riil.

Penagihan terhadap tunggakan iuran seharusnya dilakukan aparat BPJS Kesehatan sendiri, karena mereka sudah bersedia menjadi pegawainya. Lurah desa Mekarjaya pun bertindak salah. Dia tidak bisa semena-mena menjadikan pengurus RT-RW di daerahnya seolah pegawainya atau anak buahnya. Dia seharusnya memahami isi UU Kependudukan dan memahami aspek psikologis warganya apabila rencana BPJS Kesehatan itu dilaksanakan.

Keempat, hendaknya ada kebijakan yang bijaksana bagi kasus penunggak iuran. Karena bisa saja sesuatu hal yang berkaitan dengan kondisi keuangan keluarga yang pada bulan-bulan tertentu benar-benar menderita dan tak mencukupi untuk membayar iuran JKN itu untuk sekeluarga. Umpama ditempuh, bahwa bagi penunggak yang dua atau tiga bulan tidak memenuhi iurannya, maka terpaksa dihentikan dari keanggotaan peserta BPJS Kesehatan. Untuk menjadi anggota lagi, harus mendaftar ulang dan baru bisa dilakukan tenggang waktu satu bulan sesudah bulan terakhir penunggakannya. Jangan sekali-kali dengan ancaman “denda” karena penunggakan iuran tersebut.

Kelima, bahwa program JKN bagi rakyat Indonesia adalah sebagaimana tujuan dari UU JKN dan demi kemaslahatan,– terutama kesehatan mental dan fisik,– rakyat kita. Jadi, menjadi program dan kewajiban pemerintah untuk berjalan dengan baik. BPJS Kesehatan hanya sebagai pihak yang mengurus (manage) pelaksanaannya. Kalau dikatakan masih juga ada defisit, bisa saja terjadi. Maklum, tidak semua rakyat mampu. Jadi, kewajiban pemerintah, apakah pusat atau daerah untuk mengatasinya, disamping kesadaran peserta JKN untuk membayar iurannya. Terkecuali bisa terjadi “musibah” keuangan atau kurang mampunyai keuangan yang bersangkutan. Program pemerintah dalam urusan JKN itu mulia. Jangan dibuat cacat oleh pelaksanaan yang justru bisa merusak keberadaan dan kewibawaan pemerintah. (amak syariffudin)