Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Terlilit masalah hukum menimpa ibu rumah tangga Soendari (50). Dia didakwa kasus penyalahgunaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) di Jalan Kenjeran 254, Surabaya. Namun, terendus kabar bila terdakwa dikabarkan belum dijebloskan ke penjara. Sebab Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim belum menerima putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi yang diajukan.

Mahkamah Agung (MA) pada putusan kasasinya pada 17 Juni 2019 telah menvonis Soendari, dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Putusan Hakim MA yang diketuai Dr Suhadi, SH.MH, Prof Dr Krisna Harahap, SH.MH serta hakim ad hoc Prof Dr Abdul Latief, SH.MH tersebut mengabulkan kasasi JPU pada perkara nomor 87/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby tanggal 30 Agustus 2018.

Humas Pengadilan Tipikor Surabaya, Dr Lufsiana Abdullah, SH.,MH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa petikan putusan Soendari, sudah datang. Pihaknya mengakui kalau terdakwa belum dieksekusi. Itu artinya, pihak JPU belum menerima putusan kasasi MA dari PN Surabaya. “Setelah saya cek di admin tipikor, putusan atas nama Soendari belum turun ke PN Tipikor Surabaya.

‘’Petikan putusannya sudah datang, tapi tunggu putusan aslinya belum turun, kita tunggu saja,” kata Dr Lufsiana, di Surabaya Minggu (8/9) kemarin. Sebelumnya, pada 30 Agustus 2018 Pengadilan Tipikor Surabaya membebaskan Soendari, dari tuduhan korupsi penjualan eks kantor Kelurahan Rangkah yang merupakan aset Pemkot Surabaya kepada orang lain seharga Rp. 2.106.000.000.

Terhadap putusan itu, pada 12 September 2018, JPU Kejati Jatim mengajukan kasasi ke MA. Sebab dalam perkara ini Kejati Jatim menilai Soendari, telah melanggar aturan saat menjual aset milik Pemkot Surabaya. Dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara /Surat Inspektur Kota Surabaya Nomor : 700/1179.300/436.6/2018 tanggal 02 Mei 2018 dinyatakan penjualan aset tersebut menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah.

Putusan kasasi MA tersebut berarti menganulir vonis PN Tipikor Surabaya sebelumnya yang menyatakan Soendari, tidak bersalah. (ton)