Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Keberadaan bisnis penukaran uang asing dikenal dengan sebutan money changer atau money exchange kerap digunakan untuk memuluskan kejahatan dari hasil bisnis narkotika. Disamping itu, juga judi online, korupsi, hingga pendanaan teroris dan penggelapan pajak. Sehingga, dapat mempengaruhi roda perekonomian. Tak ingin kecolongan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia/BI Jawa Timur/Jatim menggandeng Polda Jatim melakukan penertiban money changer di sejumlah daerah.

Dasar penertiban tertuang dalam amanat Peraturan BI No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, dimana BI merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah ‘’money changer’’.

“Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jatim bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur/Jatim telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin dari BI. Kegiatan penertiban ini dilaksanakan pada 20 – 21 Agustus 2019 terhadap pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang,” kata Direktur (KPwBI) Jatim, Amanlison Sembiring.

Hasil penertiban KUPVA tidak berizin, lanjut dia, terdapat dua KUPVA yang berkeinginan mengajukan izin dan 10 KUPVA lainnya bersedia menutup lokasi usaha kegiatan penukaran valuta asing. Dari penertiban, diketahui pelaku tidak hanya melakukan kegiatan penukaran valuta asing, tetapi berusaha sebagai toko emas dan pengusaha tour & travel. Sejauh ini, pihak-pihak yang ditertibkan telah bersikap kooperatif. Sehingga, kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

“Terhadap seluruh pelaku kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin yang terkena tindakan penertiban, telah ditempel stiker penertiban sampai dengan yang bersangkutan mengajukan izin ke BI. Selanjutnya, KPwBI Jatim memonitor pemenuhan komitmen dari pihak-pihak tersebut. Kepada pihak-pihak yang telah dikenakan pemasangan stiker penertiban di lokasi usaha, dilarang keras untuk merusak, melepas, atau memindahkan stiker penertiban dimaksud, dengan ancaman pidana sesuai pasal 232 KUHP,” jelasnya.

Sebelum melakukan penertiban terhadap pelaku KUPVA tidak berizin tersebut, KPwBI Jatim telah melakukan upaya persuasif melalui himbauan untuk mengajukan izin ke BI. Antara lain, melalui sosialisasi maupun mendatangi lokasi usaha dan meminta pihak-pihak dimaksud untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan segera mengajukan izin kepada KPwBI Jatim.
Kegiatan penertiban akan dilakukan secara berkelanjutan bersama Polda Jatim dan terus melakukan evaluasi atas kegiatan penertiban dimaksud. Ke depan KPwBI Jatim konsisten akan memantau kegiatan penukaran valuta asing tidak berizin dan akan melanjutkan ke proses hukum apabila terdapat KUPVA yang melakukan tindak kejahatan.

Pihaknya, juga mengajak masyarakat untuk selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin dari BI, agar menginformasikan ke BI terdekat. Jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin. Kepada penyelenggara KUPVA berizin diingatkan kembali untuk tidak bekerjasama dan bertransaksi dengan pelaku yang tidak berizin.

“BI akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dimaksud. Selanjutnya, dihimbau agar penyelenggara penukaran valuta asing maupun masyarakat berhati-hati apabila terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kegiatan penertiban dengan mengatasnamakan BI,” tegasnya.

Terhadap hal ini, menurut Sembiring, BI akan menindak tegas para pelaku melalui upaya hukum bekerjasama dengan pihak kepolisian. Untuk mengetahui keabsahan/legalitas petugas yang melakukan penertiban, masyarakat maupun penyelenggara dapat menghubungi fungsi perizinan dan pengawasan sistem pembayaran. (ton)