Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pentingan kawasan industri (KI) untuk mengakomodasi investasi jadi prioritas pembangunan sebagai proyeksi perekonomian nasional. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perdagangan di Jawa Timur/Jatim. Kini, provinsi yang memiliki 38 kabupaten/kota ini terus mengembangkan area dengan luas potensi lahan 31.784 ha di sejumlah wilayah guna mengakomodasi kebutuhan investasi bidang manufaktur dalam beberapa tahun ke depan.

Kepala Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan Disperindag Jatim, Saiful Jasan, mengatakan hingga saat ini total Kawasan Industri sekitar 4.097 ha. Diantaranya, Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) 1.761 ha, Kawasan Industri Gresik (KIG) 140 ha, Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) 248 ha, Sidoarjo Industrial Estate Brebek (SIEB) 87 ha, Ngoro Industrial Park (NIP) 500 ha.
Ada juga, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) 534 ha, dan Safe N Lock Eco Industrial Park 307, ha.

“Pemerintah dan pengembang terus menyediakan KI terutama daerah potensi di luar ring 1 yang memiliki UMK lebih rendah sehingga diharapkan bisa memiliki daya saing,” kata Saiful, ketika berbicara dalam Forum Industri 2019 di Surabaya Kamis (5/9) kemarin.

Dia mengatakan, KI yang sedang digarap dan ditawarkan diantaranya di Gresik yakni KI Agroindustri Gresik Utara 4.300 ha dan KI Salt Laka 285 ha. Sedangkan di Jombang ada Kawasan Industri Mojokerto seluas 10.000 ha.
Sementara, Asisten Bidang Perekonomian Sekdaprov Jatim, Wahid Wahyudi, mengatakan, Jatim merupakan second opinion pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya, lanjut mantan pjs Walikota Malang ini, tetap menjadi sentral perkembangan Megapolitan Jatim. Namun, kota-kota lain dalam radius 100 kilometer seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Bangkalan, Jombang hingga Malang akan menjadi hinterland.

“Ego sektoral dalam membuat RTRW harus dihilangkan. Artinya, Surabaya tak boleh lagi hanya memikirkan daerahnya sendiri. Tetapi, juga harus disesuaikan dengan daerah-daerah hinterland lainnya,” jelas Wahid Wahyudi. Disisi lain, kebutuhan sistem transportasi massal yang terintegrasi juga mutlak diperlukan Kota Megapolitan sehingga harus direncanakan mulai sekarang supaya tak terlambat seperti Jakarta.

“Sentra transportasi Jatim yang baik itu bukan hanya untuk Jatim tetapi juga bisa membantu provinsi lain khusunya Jawa Tengah/Jateng yang terdekat,” imbuh mantan Kadishub Jatim ini. Jatim, sudah berupaya membangun daerah di wilayah timur sebagai pusat industri baru untuk mengurangi disparitas dan pemerataan pembangunan.
Karena itu, pelabuhan dibangun di Probolinggo dan Brondong Lamongan. Kemudian bandara dibangun di Malang, Banyuwangi dan Kediri. Pihaknya, tengah berusaha pengembangan kota hinterland Gerbang Kertasusila bisa dimasukkan dalam rencana Perpres. Sehingga, program tersebut nantinya bisa menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

Ia berharap, rencana BUMN yang menangani pembangunan infrastruktur transportasi membuat holding bisa segera terealisasi. Sehingga nantinya, bisa ikut terlibat dalam PSN yang ada di Jatim, khususnya terkait pembangunan infrastruktur transportasi massal.

“Masterplant dan detailplant daerah-daerah yang masuk wilayah Gerbang Kertasusilo juga harus disesuaikan jika memang mengalami perubahan dalam RTRW nya. Saya berharap pada daerah bisa menyesuaikan tata kota RTRW. Karena tata ruang salah satu roh utama dalam pembangunan perekonomian daerah,” ujarnya.

Disisi lain, Pemprov Jatim terus mendorong kerjasama dengan negara Inggris untuk pembangunan MRT dan LRT di wilayah Gerbang Kertasusila yang sudah dilakukan exercise sejak 10 tahun lalu. “Jatim jangan sampai telat seperti Jakarta. Untungnya MRT di Jakarta bisa dikebut. Sehingga sekarang sudah masuk Ring 4. Di Surabaya berharap akan segera direalisasikan,” pungkasnya. (ton)