Heran! Produk Kita Sulit ke Pasar Negara Islam

457

Surabaya (bisnissurabaya.com) – KALAU dianggap mengherankan, bagi kita barangkali kira-kira benar juga kalaulah ada anggapan yang demikian. Ada anggapan, dalam kegiatan berbisnis, bahwa diantara sesama negara yang berpenduduk terbanyak beragama sama atau negara bersangkutan mendasarkan pemerintahan pada agama tersebut, pasti terjadi “saling pengertian” untuk saling memajukan diri lewat bisnis mereka.

Tapi mengherankan, dalam perdagangan ekspor produk Indonesia ke negara-negara Islam, meskipun negara kita yang disebut-sebut penduduknya terbanyak yang beragama Islam, justru yang paling mengakibatkan defisit besar adalah dalam perdagangan dengan negara-negara berpenduduk agama Islam anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Status sebagai negara yang berpenduduk Islam terbanyak di dunia, ternyata tidak selalu menguntungkan Indonesia. Terbukti produk-produk Indonesia masih sangat sulit menembus pasar negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Begitu kesan beberapa pelaku dan pengamat bisnis kita di Jakarta.

Karena itu, dalam bidang bisnis, pikiran kita hendaknya terfokus membedakan saja urusan agama dengan urusan fulus. Kalau sudah bicara soal fulus alias duit,– dalam hal itu adalah dalam proses perdagangan,– para pebisnis yang ada di negara-negara anggota OKI itu benar-benar tidak bisa ditawar-tawar urusan pelitnya atau niatnya demi mengambil untung.

Malahan terkadang ada yang cara mencarinya sebenarnya masuk yang tidak halal. Masalahnya, itu urusan fulus. Nampaknya halal dan tidak halal tidak diberlakukan dalam proses perdagangan mereka. Menurut pengamatan Kementerian Perdagangan (Kemdag), ada dua hal penyebab utama, bahwa produk Indonesia kalah bersaing dengan negara lain.

Antara lain, produk kita dikenai tarif bea masuk yang tinggi oleh mereka. Contohnya, produk makanan dan minuman asal Indonesia bertarif bea masuk 60 persen hingga 80 persen untuk memasuki pasar Mesir.
Tidak salah, kalau selalu terjadi penurunan nilai perdagangan kita. 2018 lalu, Indonesia mengalami defisit neraca dagang dengan 57 negara-negara anggota OKI hingga mencapai defisit US$ 1,87 miliar. Dalam jangka waktu Januari-Juli 2019 nilai defisit itu sudah mencapai US$ 543 juta. “Ganjalan utama ekspor ke OKI adalah tarif impor yang tinggi di negara-negara itu,” kata Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemdag, Arlinda Senin (2/9).

Menurut dia, saat ini Indonesia berupaya penyelesaian. Sejumlah perjanjian perdagangan dengan negara-negara yang tergabung dalam OKI. “Beberapa perjanjian yang sudah antara Indonesia-Pakistan, Indonesia-Palestina dan baru saja berhasil diselesaikan antara Indonesia-Mozambik,” ujar Arlinda.
Sedangkan dikembangkan kerja sama perdagangan dengan Turki, Tunisia, Maroko, Nigeria serta negara-negara teluk seperti Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Qatar, Oman dan Bahrain.

Padahal, diantara mereka sendiri sudah ada perjanjian kerjasama dengan skema untuk menurunkan tarif impor masing-masing. Namun, Indonesia hingga kini belum bisa memasuki skema perjanjian mereka itu. Antar mereka, skema penurunan tarif atau tarif rendah impor, memang bisa dilakukan. Antar mereka bisa dibentuk rasa saling percaya. Tetapi lain dengan negara-negara yang tidak termausk OKI, meskipun Indonesia dikatakan berpenduduk terbanyak beragama Islam. Dalam perdagangan, kepercayaan mereka tipis sekali! Terlebih lagi, terbanyak mereka lebih condong pada produk-produk negara-negara non negara-Islam, seperti dari Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Mungkin kita harus memikirkan kiat berbisnis dengan kalangan pemerintahan dan pebisnis di negara-negara anggota OKI itu. Memang, kalaulah produk kita bisa bersaing di masing-masing negara itu karena tarif impor tidak disetinggikan seperti catatan Kemdag tadi, maka pasar produk kita di sana akan menjanjikan.

Namun, itu adalah angan-angan. Artinya, para pebisnis kita yang rutin mengekspor produknya, tidak terlalu tergoda oleh sikap pemerintahan negara-negara itu. Artinya, lebih terfokus kepada negara mana saja yang bisa dijadikan pasar produknya. Sementara itu, agar kita tidak mengalami defisit perdagangan, maka terkecuali mungkin impor minyak bumi, juga produk-produk mereka yang bisa dikenakan tarif tinggi.

Tentu barangkali termasuk impor buah kurma! Jangan kita bisa tertipu seperti kisah pendek lelucon tentang Wan Abut, orang Arab yang jual sarung dengan promosi “ditanggung tidak luntur”. Ketika beberapa pembelinya percaya dan membelinya, ternyata ketika dicuci langsung luntur. Protes kepada penjualnya, dijawab, bahwa pembeli itu tidak memperhatikan bahwa promosi itu ditulis dalam bahasa Arab yang harus dibaca dari belakang, menjadi “luntur tidak ditanggung”. Semoga tidak begitulah. (amak syariffudin)