Surabaya,(bisnissurabaya.com)- Polisi menambah satu lagi tersangka yang melakukan ujaran rasialis di Asrama Mahasiswa Papua  (AMP) Jalan Kalasan, Surabaya beberapa waktu lalu itu.

Penetapan tersangka SA  oknum aparatur sipil negara/ASN dilakukan usai pemeriksaan dan pengumpulan bukti. SA sehari-hari ternyata berstatus  ASN di lingkungan Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya.

Hal ini diakui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Surabaya M Fikser, yang mengatakan, kasus yang menimpa salah satu ASN di jajaran salah satu kecamatan di Surabaya ini. Ia mengikuti semua informasi yang berkembang terkait ASN yang tertimpa masalah hukum itu.

“Kami sudah memantau semuanya dan mengikuti perkembangannya. Kita pantau terus soal tersangka SA,” kata Fikser, Selasa (3/9).

Fikser membenarkan ASN itu merupakan jajaran Linmas di lingkungan Kecamatan Tambaksari. Sebagai lembaga pemerintahan, Pemkot Surabaya tentu akan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan. Ia pun menyesalkan hal tersebut. “Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Kami patuhi hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Menurut Fikser, sebagai aparat pemerintahan, memang sudah selayaknya menjaga etika dalam bermasyarakat. Bahkan, sebagai ASN sudah sepatutnya bekerja secara professional dan mengedepankan pelayanan untuk masyarakat.

“Hal itu sudah diatur dalam undang-undang juga. Jadi harus selalu menjaga attitude dalam bermasyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam undang-undang, pegawai ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa. “Nah, seharusnya kita menjaga itu. Kita ini petugas masyarakat sebagaimana dalam sumpah kita,” tandas lelaki asal Papua ini.

Bagi dia, siapapun dan dengan alasan apapun dilarang berbuat rasisme. Sehingga dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

“Siapapun dan dengan alasan apapun, rasisme itu tidak dibenarkan,” pungkasnya.(ton)