Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

15

Surabaya (binsissurabaya.com) SEBENARNYA kita sudah jenuh membicarakan keputusan-keputusan dan akibatnya yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Begitu banyak aturan dan perubahannya yang diterapkan ke peserta iuran BPJS itu, ataupun ke rumah-rumah sakit. Namun kesemuanya menambah kesulitan pasien yang membayar iuran itu. Selain terombang-ambing dari pusat kesehaan masyarakarat (Puskesmas) atau klinik atau dokter ahli tertentu, sampaipun tempat berobat di rumah sakit yang ditunjuk. Kalau bukan jadi berjubel dan berjam-jam sampai dengan lebih dari setengah hari untuk antri berobat, bisa juga diubahnya lokasi berobat di rumah sakit lain. Mentang-mentang dianggap sebagai pasien yang “kurang mampu” membiayai pengobatan dirinya. Jadi, ada juga pelaku-pelaku di rumah sakit bersangkutan yang menganggap pasien ber-BPJS sebagai “kelompok warga kelas dua”.  Susahnya lagi, kalau anda peserta iuran itu kelompok “Kelas I Mandiri” memerlukan rawat inap, jangan diharap mendapatkan ruang kelas I di rumah sakit sebagaimana gagasan dan janji sesuai dengan kelas iuran anda. Kamar kelas satu di rumah sakit sudah penuh. Selalu dinyatakan begitu. Kalau mau, di ruang di atasnya, yakni VIP-room atau VVIP-room. Pokoknya ruang-ruang demikian ada. Tapi harus tambah biaya. Yakni berapa ratus ribu/juta rupiah.

Padahal, ketika Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibuat dan badan yang didirikan untuk urusan ini adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, secara idealnya digambarkan, bahwa program tersebut bertujuan mensejahterakan kehidupan (dalam hal ini kesehatan) manusia Indonesia. Berturut-turut para pemegang pemerintahan kita memaklumi, bahwa biaya untuk kesejahteraan nasional tersebut bakal tinggi, sehingga meskipun undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah dikeluarkan, namun dari dua presiden sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo tak ada yang berani melaksanakan program JKN. Baru dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang diawali tahun 2014, dilaksanakanlah program JKN yang ternyata memang membutuhkan biaya besar dan kemantapan pengoperasiannya.  Ketika manfaat demi kesejahteraan kesehatan dibuktikan dalam pelaksanaan JKN melalui BPJS Kesehatan, terbukti orang-orang Indonesia dari tingkatan kelas apa saja, memahami dan memanfaatkannya. Sebagai contoh, pada catatan September 2018 jumlah peserta BPJS Kesehatan 201.660.549 jiwa, mendadak pada Februari 2019 menjadi 217.549.455 jiwa atau meningkat 15,8 juta jiwa (7,8 persen). Jumlah itu berarti 81,8 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia lk. 265 juta jiwa. Meskipun masih kurang 13,2 persen dari target pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal itu menandakan, kalau dulu dinyatakan banyak masyarakat takut berobat ke dokter. Takut disuntik. Meskipun kini, tidak setiap untuk pengobatan penyakit harus disuntik. Obat-obatan secara oral atau obat luar sebagai gantinya. Dengan peningkatan jumlah peserta jaminan sosial itu menunjukkan, bahwa sebenarnya yang disegani (juga ditakuti) adalah membayar besaran biaya perawatan/dokter dan harga obat yang kini rata-rata malah.

Namun kenaikan jumlah peserta jaminan kesehatan itu nampaknya kurang disukai BPJS Kesehatan. Pelaksana  Badan itu kewalahan dengan anggarannya dan selalu defisit yang mencapai triliunan rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya merasa jengkel dan mengingatkan pimpinan dan pelaksana badan tersebut agar mampu dalam mengelola anggaran keuangannya. Terutama secara efisien mengurus uang masuk dari iuran BPJS Kesehatan itu. Lalu, pertengahan tahun ini, menjelang akhir pemerintahan ke-I Joko Widodo, muncul kebijakan pemerintah  untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kalau iurannya dalam jumlah sama seperti sekarang, anggaran dari APBN akan “jebol” dimakan defisit BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan merencanakan menaikkan 2 kali lipat jumlah iuran sekarang. Banyak yang tidak setuju. Seorang kepala keluarga yang jumlah keluarganya terdiri dari isteri dan dua anak yang ikut iuran kelas I Rp 80.000 lalu menjadi Rp 160.000 kali 4 orang, harus membayar iuran dan biaya administrasinya menjadi sekitar Rp 645.000/bulan. Padahal, tidak kurang dari mereka yang sudah tidak lagi bekerj aktif, pensiunan dan sebagainya. Keberatan terhadap rencana pemerintah itu menjadikan Dewan Jaminan Sosial  Nasional (DJSN) mengusulkan kenaikan iuran 50 persen. Sehingga yang dulu membayar Rp 80.000/ bulan menjadi Rp 120.000/bulan. Kelas II  dari Rp 51.000 menjadi Rp 75.000/bulan dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp. 42.000/bulan, atau naik 64,7 persen.

Sementara peserta iuran itu menunggu keputusan kenaikan nilai iuran tersebut, ternyata kalau sampai terjadi kenaikan iuran, ada pihak yang dirugikan. Yakni daya saing dari para pebisnis industri kimia. Ketua Asosiasi Kimia Dasar Unorganik Indonesia (Akidu), Michael Susanto Pardi (30/8) menyatakan, kenaikan 50 persen iuran tersebut akan memberatkan para industri manufaktur. Kenaikan tersebut akan langsung membebani biaya fix cost perusahaan. Termasuk pula rencana Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) bakal menaikkan harga gas industrinya. “Baik untuk bersaing di domestik melawan barang impor yang akan jadi lebih murah, terlebih lagi akan sulit untuk berkompetensi di pasar ekspor.” katanya. Diprediksinya, kenaikan biaya tersebut bisa menjadikan investor asing  di sini akan memindahkan usaha mereka ke luar negeri.

Kita kurang faham, dari aspek mana anggota asosiasi itu bisa dirugikan apabila iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Namun karena masih prediksi-prediksi saja, sementara bisa kita abaikan. Fokus yang utama adalah bisa memahami mengapa pemerintah terpaksa menaikkan nilai iuran tersebut ditinjau dari besaran biaya jaminan sosial kesehatan nasional yang dibebankan pada APBN. Asal saja, kenaikan itu paling tinggi sesuai dengan usulan DJSN tersebut.

Yang penting, para pelaksana BPJS Kesehatan di Pusat dan terutama di Daerah masing-masing, jangan menganggap para peserta Badan tersebut adalah obyeknya, dan beranggapan para peserta itu yang membutuhkan para pelaksana itu untuk bisa bertindak seenaknya. Mereka harus benar-benar merasakan/menjiwai sebagai pihak yang “melayani” masyarakat. Prinsip itu sebagaimana asal mula diterapkannya niat Negara bagi rakyatnya lewat program dan undang-undang yang diberlakukan. Mungkin dasar tujuan itulah yang dalam sidang pleno DPR-RI pada awal minggu ini menolak rencana kenaikan iuran BPJS. Karenanya, boleh-boleh saja berbagai sikap politis diterapkan dlam urusan tersebut. Namun, dalam kondisi “terpepet”, kita kawatir pelaksana BPJS Kesehatan bertindak kurang bijaksana, sehingga dikeluarkannya aturan-aturan baru tentang pola dan jenis obat-obatan “demi penghematan”, dan yang pada galibnya lebih menyusahkan tata cara berobat maupun jenis obat-obatan bagi peserta iuran BPJS. (amak syariffudin)