Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Keberadaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) no 118/2018 yang mengatur angkutan sewa khusus atau taksi online  kembali digugat (uji materiil) ke Mahkamah Agung.

Keputusan ini dihasilkan usai acara Kopdar (kopi darat) dan rembuk santai dengan tema “Mengkritisi PM 118/2018”, yang digagas Perhimpunan Driver Online Indonesia/PDOI Jatim, Minggu (1/9).

Masih ada poin-poin dalam Permenhub 118 yang memberatkan driver online. Salah satunya, tidak diaturnya peran aplikator dan sanksi tegas untuk aplikator jika melanggar aturan dalam PM 118.

“Memang ada pasal yang menyangkut perihal aplikator. Namun, tidak spesifik dan mendetail. Padahal, selama ini yang dikeluhkan driver online dalam aksi demo adalah kesewenang-wenangan aplikator. Padahal status kami adalah mitra, bukan budak aplikator,” kata Ketua PDOI Jatim, Herry Wahyu Nugroho didampingi Humas Daniel Lukas Rorong.

Selain itu, ada beaya yang harus ditanggung rekan-rekan driver online saat harus mengikuti aturan dalam PM 118, dalam hal ini saat mengurus izin Angkutan Sewa Khusus (ASK).

“Kenapa dibebankan pada kami selaku driver online untuk beaya pengurusan ASK? Kenapa tidak dibebankan pada aplikator atau koperasi yang menaungi kami? Padahal penghasilan kami sudah dipotong oleh aplikator sebesar 20 persen tiap satu kali order perjalanan. Belum lagi potongan koperasi tiap minggu yang besarnya antara Rp 25.000 – Rp 35.000 per minggu,” jelas Herry yang juga mantan Ketua Persatuan Pengemudi Online Daerah (PPOD) Jatim ini.

Menurut Herry, yang paling menjengkelkan dan meresahkan, munculnya makelar atau calo-calo ASK yang berkedok ingin membantu driver online untuk mengurus ASK dengan tarif yang melebihi ketentuan resmi. Besarnya mencapai kisaran Rp 400.000 – Rp 850.000. Padahal, jika mengurus izin ASK sendiri, beaya resminya di kisaran Rp 375.000-an.

Belum lagi, informasi hoax yang sengaja dihembuskan  calo atau makelar ASK, dimana jika sampai 1 September 2019 belum memiliki izin ASK, maka akun milik rekan-rekan driver online akan dibekukan oleh aplikator.

“Kami sudah memiliki bukti-bukti informasi hoax tersebut dan akan kami pelajari untuk perlunya diteruskan ke jalur hukum,” tambah Herry yang sudah 3 tahun ini menekuni profesi sebagai driver online.

Usai acara, para driver online membubuhkan tandatangannya di selembar kain putih sepanjang 10 meter sebagai bentuk penolakan terhadap aturan PM 118.

Tak hanya itu, mereka juga saweran (urunan) untuk membeayai gugatan uji materiil PM 118 ke Mahkamah Agung/MA.

“Ini bentuk kepedulian dan kebersamaan atas keberatan kami, para driver online terhadap aturan PM 118,” timpal Humas PDOI Jatim, Daniel Lukas Rorong.

Daniel berharap, agar Gerakan Tolak PM 118 ini tidak dianggap sebagai bentuk makar dan tidak mau dipayungi hukum oleh pemerintah. Justru sebaliknya, mereka ingin membantu dan mengingatkan pemerintah bahwa PM 118 masih perlu direvisi lagi.

Daniel berharap, agar tidak timbul perpecahan dan konflik antar sesama driver online, mengingat ada juga kelompok yang mendukung Permenhub 118.

“Marilah kita saling menghormati dan menghargai perbedaan berpendapat. Serta menjaga kondusifitas negara ini,” tambah Daniel, salah satu penggugat PM 108/2017 yang dikabulkan oleh MA.

Sementara itu, Muhammad Sholeh, yang juga hadir dan menjadi narasumber masih belum berkenan membeberkan pasal-pasal mana dalam PM 118 yang akan kembali di uji materialkan ke MA.

“Intinya, saya selaku kuasa hukum akan mengakomodir aspirasi dan keberatan rekan-rekan driver online terhadap aturan PM 118,” kata Sholeh yang juga menjadi kuasa hukum saat mengajukan gugatan terhadap aturan sebelumnya yakni PM 108/2017.

Untuk diketahui, peraturan yang mengatur tentang keberadaan taksi online di Indonesia sudah tiga kali digugat. Yang terakhir kali, dengan menggandeng Muhammad Sholeh, pengacara asal Surabaya, Permenhub 108/2017 digugat oleh Herry Wahyu Nugroho, Rahmatullah Riyadi dan Daniel Lukas Rorong, driver online asal Jatim. Dimana jabatan mereka saat ini adalah Ketua, Sekretaris dan Humas PDOI Jatim. (nanang)