(bisnissurabaya.com)- Presiden Joko Widodo, memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat dijaga dan segera dipulihkan. Dalam kaitannya dengan itu, Presiden menggarisbawahi seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapat perlindungan dan dijaga martabatnya.

Hal itu disampaikan Presiden kepada jajaran terkait saat memimpin rapat terbatas/Ratas di Istana Merdeka pada Jumat (30/8), untuk membahas penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

“Presiden Jokowi, memerintahkan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya,” kata Biro ┬áPers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini.

Pemulihan tersebut mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Presiden berharap agar aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Selain itu, Presiden Joko Widodo, meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan anarkistis di Bumi Cenderawasih.

“Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Presiden juga memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun,” jelas Erlin Suastini.

Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.

Presiden Jokowi meyakini masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.

“Presiden Jokowi percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara,” tambah Erlin Suastini.

Untuk diketahui, rapat terbatas tersebut digelar seusai Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah/Jateng. Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (nanang)